Oleh Akhmad Kusaeni
Denny J.A., ahli jajak pendapat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bukan hanya seorang pembuat berita (newsmaker), tapi sesungguhnya ia adalah pembuat raja (kingmaker).
Hasil survei LSI bahwa pemilihan presiden akan berlangsung satu putaran yang dimenangi pasangan SBY-Boediono ternyata terbukti. Meskipun KPU baru resmi akan mengumumkan hasil penghitungan pada 27 Juli 2009, boleh dibuktikan bahwa analisis Denny mengenai kemungkinan Pilpres satu putaran betul-betul tak terbantahkan.
Oleh karena presisi hasil surveinya dengan kenyataan yang terjadi, ada yang berkelakar bahwa LSI bukan melakukan survei, tetapi melakukan praktek paranormal.
"Denny adalah dukun politik satu putaran," gurau Ilham Bintang, pemilik tabloid dan program infotainment Cek&Recek, saat pemberian PWI Jaya Award kepada Denny yang dinobatkan sebagai "Newsmaker of the Election 2009" di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (14/7).
Ilham yang duduk satu meja dengan Denny bercerita bahwa beberapa waktu lalu sejumlah pemimpin redaksi diundang ke rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Saat para tokoh pers menyelamati SBY yang terpilih kembali, seseorang mengingatkan agar menunggu hasil penghitungan resmi KPU pada 27 Juli nanti.
"Sekarang baru menurut Denny J.A," cerita Ilham. Iklan "Pilpres Satu Putaran Saja" menampilkan wajah SBY-Boediono merebak di media massa menjelang Pilpres 8 Juli 2009. Iklan itu berasal dari Lembaga Studi Demokrasi (LSD) dan Konsultan Citra Indonesia.
Iklan ini muncul bersamaan dengan dipublikasikannya hasil survei LSI yang menyebutkan 63,1 persen suara di tangan SBY-Boediono.
Pengalaman membuktikan prediksi survei LSI pada sekitar 200 Pilkada di Tanah Air hampir tidak pernah meleset. Namun demikian, Denny mengakui, bahwa dirinya sempat harap-harap cemas saat hari pencontrengan 8 Juli lalu.
Apakah kali ini hasil surveinya akurat, sementara dia sudah memasang iklan Pilpres satu putaran dimana-mana.
Apalagi iklan satu putaran itu mengundang kontroversi. Bahkan saat debat Capres, Jusuf Kalla sempat menuding iklan Denny adalah ilegal dan tidak sesuai dengan demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia.
"Kalau sampai meleset hasilnya, saya bisa digantung," cerita Denny yang didampingi isterinya.
Sempat deg-degan
Sang isteri yang memantau hasil penghitungan cepat di televisi, kata Denny, tampak sangat tegang dan deg-degan. Hari itu adalah hari pertaruhan bagi suaminya. Karier dan reputasi Denny akan sangat tergantung dari hasil penghitungan cepat saat itu.
Dua jam setelah penghitungan suara di TPS-TPS ditutup, sejumlah stasiun televisi mengumumkan hasil penghitungan cepat bahwa SBY-Boediono menang telak. Artinya, Pilpres ditengarai hanya berlangsung satu putaran. Denny pun mencium isterinya.
"Ilmu sosial telah memungkinkan semua ini terjadi. Dengan hanya sekitar 2000 responden, bisa merefleksikan suara 175 juta orang untuk sesuatu yang akan terjadi tiga bulan mendatang," kata Denny dengan wajah berbinar-binar.
Dengan demikian, Denny lebih senang disebut sebagai periset jajak pendapat atau "poll master", ketimbang dibilang sebagai "dukun politik". "Ini murni ilmiah, bukan dukun," katanya.
Metodologi survei yang dipakai, pemilihan responden yang digunakan, dan pengolahan data sampel yang masuk, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itulah, LSI pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi sebuah undang-undang yang melarang publikasi jajak pendapat.
"Kalau paranormal menyatakan pada masa minggu tenang bahwa partai anu atau Capres anu yang bakal menang tidak dilarang, masak lembaga survei yang ilmiah tidak boleh mempublikasikan hasil jajak pendapat," katanya.
Denny merasa senang karena akhirnya MK memutuskan publikasi hasil jajak pendapat bisa dilakukan sebelum Pemilu dan penghitungan cepat ("quick count") bisa diumumkan setelah pencentangan ditutup.
Khawatir ditunggangi
Memang ada pihak-pihak yang mempertanyakan kredibilitas dan independensi lembaga-lembaga penyelenggara jajak pendapat semacam LSI. Ada kekhawatiran jika lembaga-lembaga survei tersebut tidak dijamin bebas. Publikasi hasil jajak pendapat bisa dimanipulasi oleh politisi dan partai-partai politik untuk kepentingan menggalang dukungan publik.
Menurut para pengkritiknya, hasil polling secara tidak fair telah memengaruhi orang untuk memilih calon presiden tertentu atau partai tertentu. Fenomena itu disebut sebagai mentalitas gerbong kereta ("bandwagon effect") dimana orang akan ikut pihak yang menang atau pihak yang populer.
Secara kejiwaan, orang cenderung ingin berada di pihak yang menang dan tidak ingin ikut tenggelam bersama yang kalah.
Dengan membiarkan publikasi jajak pendapat sebelum Pemilu, menurut para penentangnya, berarti rakyat melepaskan peranannya untuk memilih sendiri pemimpin mereka dan mereka memilih calon yang paling tinggi ratingnya dalam survei. Ini sama saja dengan menjadikan lembaga penyelenggara jajak pendapat sebagai "pembuat raja" (kingmaker).
Capres Megawati Soekarnoputri, misalnya, dengan keras menentang iklan Pilpres satu putaran yang digencarkan Denny.
"Pilpres satu putaran. Ini kesombongan yang luar biasa dari lembaga survei," tegas Megawati dalam suatu kampanye. Capres Jusuf Kalla juga menuding Pilpres satu putaran sebagai bentuk keangkuhan politik.
"Saya juga ingin menang satu putaran. Tapi itu menggambarkan kesombongan penguasa. Jadi biarkan rakyat yang menentukan satu putaran atau dua putaran," kata JK.
Kritikan juga datang dari para akademisi. Pengamat politik Irman Putra Sidin, misalnya, yakin tidak mudah mencapai pelaksanaan Pilpres satu putaran. Selain syarat yang tak gampang, pemilu presiden yang tercantum di konstitusi memiliki filosofi yang tidak sederhana.
"Pilpres satu putaran itu tidak gampang. Harus menang di 50 persen provinsi se-Indonesia dan meraih suara minimal 20 persen di masing-masing provinsi," tegasnya.
Menurut Irman, peraturan tentang Pilpres yang tertuang dalam pasal 6 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan perihal Pilpres secara gamblang. Meskipun seorang Capres memperoleh 70 persen suara, tetapi kalau sebaran suaranya tidak lebih dari setengah jumlah total provinsi se-Indonesia (17 provinsi) dan mendapat 20 persen suara, maka akan ada putaran kedua.
"Kecuali saat pilpres putaran kedua, siapa yang paling banyak suaranya dialah yang menang," katanya.
Tapi kenyataannya, pasangan SBY-Boediono bisa menang satu putaran dengan memenuhi persyaratan konstitusi tersebut. Apakah itu terjadi karena adanya iklan dan kampanye satu putaran atau hal lainnya masih bisa diperdebatkan.
Pengaruh kuat
Akan tetapi, Denny tidak membantah bahwa hasil jajak pendapat dapat berpengaruh kuat pada pemilih, terutama mereka yang bingung dan tidak punya "party identification".
"Kami adalah pembuat opini publik," tegasnya tidak membantah kalau publikasi hasil surveinya telah mempengaruhi pilihan rakyat.
Tapi disitulah justru sumbangsih orang per orang macam Denny dalam proses demokratisasi. Sebab, kata Denny, demokrasi dan Pemilu itu bukan hanya milik politisi, bukan pula cuma mainan para jenderal. Demokrasi dan pemilu itu juga milik seluruh rakyat, termasuk orang per orang semacam dirinya.
"Penghargaan ini bukan untuk saya, tapi yang lebih penting adalah penghargaan buat tradisi demokrasi baru, dimana setiap orang dan setiap lembaga bisa berpartisipasi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat," kata Denny.
Ia mengatakan dengan Pilpres satu putaran akan banyak sekali manfaat yang didapat. Secara ekonomis, biaya Pilpres bisa dihemat Rp4 triliun. Secara politis, partai-partai yang terbelah bisa cepat rukun dan rekonsiliasi. Pemerintahan yang ada bisa melanjutkan kerjanya sampai akhir masa jabatannya pada bulan Oktober mendatang. Sementara masyarakat yang terbelah bisa bersatu kembali.
Kampanye Pilpres satu putaran adalah ijtihad dan ibadah Denny yang ternyata memang didukung oleh masyarakat. "Ini sumbangsih saya," katanya.
Selasa, 14 Juli 2009
Siapapun Presiden Terpilih Rakyat Harus Menang
Oleh Akhmad Kusaeni
Bangsa Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden pilihannya pada 8 Juli 2009. Yang penting, siapapun presiden dan wapres yang terpilih nanti, rakyat harus menang. Tidak boleh rakyat kalah.
Oleh karena ada tiga pasang Capres/Cawapres, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Itu wajar, karena para kandidat itu telah menyatakan siap menang dan siap kalah. Itulah indahnya demokrasi. Kalah-menang tidak menjadi alasan untuk membenci, apalagi membikin onar dan kekacauan.
Pada debat Capres putaran terakhir, moderator menanyakan apa yang akan dilakukan masing-masing kandidat jika kalah. Megawati, Capres nomor urut 1, menyatakan akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama melayani rakyat wong cilik.
Susilo Bambang Yudhoyono, Capres nomor urut 2, menyatakan akan menyalami presiden terpilih pada kesempatan pertama. "Saya akan mengucapkan selamat dan akan mendukung penuh pemerintahannya," kata SBY yang dikenal bersikap satria.
Sedangkan Jusuf Kalla, capres nomor urut 3, berkeyakinan dialah yang akan menjadi pemenang. "Tapi kalau ternyata kalah, saya akan pulang kampung," katanya tanpa beban disambut tepuk tangan riuh rendah hadirin.
Jadi, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran Pilpres akan kacau. Jika elite politik dan para Capres sudah mendeklarasikan Pemilu damai, tak perlu risau konflik pasca Pemilu di Iran akan terjadi di Tanah Air.
Pilpres 2009 merupakan pemilihan presiden secara langsung untuk kedua kalinya. Yang pertama pada tahun 2004. Pergantian kekuasaan waktu itu berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.
Dari presiden pertama RI Soekarno ke Soeharto terjadi revolusi berdarah yang banyak memakan korban jiwa. Dari Presiden Soeharto ke Habibie pada 1998 didahului demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kerusuhan Mei. Dari Presiden Habibie ke Abdurahman Wahid diwarnai manuver politisi di DPR yang menolak pertanggungjawaban presiden.
Sementara Abdurahman Wahid lengser dan diganti Megawati pada Juli 2001 setelah konflik tak berkesudahan dengan parlemen.
Selama kurang dari enam tahun, Presiden berganti selama empat kali. Pemerintahan jatuh bangun dan sangat tidak stabil. Perekonomian runtuh, pembangunan stagnan, dan hiruk pikuk politik begitu ramai dan bising.
Mulai stabil
Tahun 2004 pergantian presiden mulai stabil. Masa pemerintahan Megawati (23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004) ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Dalam masa pemerintahannya lah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun, sejarah kemudian mencatat, Megawati menjadi korban dari sistem Pilpres dipilih langsung yang dibangunnya.
Ia mengalami kekalahan (40 persen - 60 persen) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Pilpres langsung ini, seperti dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani, merupakan inovasi demokrasi Indonesia yang perlu disyukuri dimana bangsa Indonesia betul-betul bisa melaksanakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta lebih jurdil.
Oleh karena itu, bagi yang optimistis, Pilpres 2009 ini pun akan berlangsung dengan aman, damai dan lancar serta tepat waktu. Terlepas dari adanya ribut-ribut mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye hitam, dan sikut menyikut antar tim sukses, tidak ada arus utama yang menghendaki Pemilu ditunda atau KPU dibekukan.
Putera terbaik
Bagi bangsa Indonesia, tiga Capres yang ada merupakan putera puteri terbaik bangsa. Ini bukan pilihan seperti makan buah simalakama dimana konsekuensinya semuanya buruk dimana bapak atau ibu yang mati. Tapi ini adalah pilihan terbaik di antara yang baik. Siapapun Capres yang menang, itu akan merupakan pilihan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Jika Megawati menang, misalnya, maka ini akan mengukuhkan kembali penghargaan bangsa Indonesia kepada kaum perempuan. Di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dimana pemimpin biasanya diutamakan dari kaum laki-laki, ternyata seorang wanita bisa menjadi Presiden.
Dalam kaitan gender dan penghargaan terhadap wanita, Indonesia jauh lebih maju dari Amerika Serikat yang sampai saat ini tidak pernah memiliki presiden atau wakil presiden dari kaum hawa.
Jika SBY terpilih lagi, ini menunjukkan bahwa rakyat puas dengan pemerintahan sekarang dan ingin stabilitas politik, pemberantasan korupsi, dan pembangunan dilanjutkan. Ini berarti legitimasi SBY makin menguat seiring tingkat kepuasan rakyat.
Sedangkan jika Jusuf Kalla yang terpilih, maka itu akan merupakan tonggak sejarah dimana mitos selama ini bahwa presiden itu harus orang Jawa tidak berlaku lagi. Presiden dipilih bukan lagi atas dasar etnis, agama dan gender, tapi atas dasar kemampuannya memimpin dan membawa rakyat ke pintu gerbang kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan. Bahwa siapapun, dari suku apapun, bisa menjadi presiden.
Rakyatlah yang akhirnya berdaulat. Merekalah yang menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpinnya lima tahun ke depan. Kalau mereka puas dengan pemerintahan sekarang, SBY sudah pasti terpilih kembali.
Sebaliknya, kalau suasana hati dan kebatinan rakyat selama lima tahun terakhir ini kurang puas dan mereka menginginkan perubahan, tentu Megawati yang menang karena Capres ini paling giat menjanjikan perubahan.
Atau, bisa juga rakyat puas dengan pemerintahan sekarang, namun ingin percepatan kesejahteraan dan kemakmuran, maka Jusuf Kalla bisa menjadi pilihan. Capres ini memiliki slogan kampanye "Lebih cepat lebih baik".
Bangsa Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden pilihannya pada 8 Juli 2009. Yang penting, siapapun presiden dan wapres yang terpilih nanti, rakyat harus menang. Tidak boleh rakyat kalah.
Oleh karena ada tiga pasang Capres/Cawapres, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Itu wajar, karena para kandidat itu telah menyatakan siap menang dan siap kalah. Itulah indahnya demokrasi. Kalah-menang tidak menjadi alasan untuk membenci, apalagi membikin onar dan kekacauan.
Pada debat Capres putaran terakhir, moderator menanyakan apa yang akan dilakukan masing-masing kandidat jika kalah. Megawati, Capres nomor urut 1, menyatakan akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama melayani rakyat wong cilik.
Susilo Bambang Yudhoyono, Capres nomor urut 2, menyatakan akan menyalami presiden terpilih pada kesempatan pertama. "Saya akan mengucapkan selamat dan akan mendukung penuh pemerintahannya," kata SBY yang dikenal bersikap satria.
Sedangkan Jusuf Kalla, capres nomor urut 3, berkeyakinan dialah yang akan menjadi pemenang. "Tapi kalau ternyata kalah, saya akan pulang kampung," katanya tanpa beban disambut tepuk tangan riuh rendah hadirin.
Jadi, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran Pilpres akan kacau. Jika elite politik dan para Capres sudah mendeklarasikan Pemilu damai, tak perlu risau konflik pasca Pemilu di Iran akan terjadi di Tanah Air.
Pilpres 2009 merupakan pemilihan presiden secara langsung untuk kedua kalinya. Yang pertama pada tahun 2004. Pergantian kekuasaan waktu itu berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.
Dari presiden pertama RI Soekarno ke Soeharto terjadi revolusi berdarah yang banyak memakan korban jiwa. Dari Presiden Soeharto ke Habibie pada 1998 didahului demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kerusuhan Mei. Dari Presiden Habibie ke Abdurahman Wahid diwarnai manuver politisi di DPR yang menolak pertanggungjawaban presiden.
Sementara Abdurahman Wahid lengser dan diganti Megawati pada Juli 2001 setelah konflik tak berkesudahan dengan parlemen.
Selama kurang dari enam tahun, Presiden berganti selama empat kali. Pemerintahan jatuh bangun dan sangat tidak stabil. Perekonomian runtuh, pembangunan stagnan, dan hiruk pikuk politik begitu ramai dan bising.
Mulai stabil
Tahun 2004 pergantian presiden mulai stabil. Masa pemerintahan Megawati (23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004) ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Dalam masa pemerintahannya lah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun, sejarah kemudian mencatat, Megawati menjadi korban dari sistem Pilpres dipilih langsung yang dibangunnya.
Ia mengalami kekalahan (40 persen - 60 persen) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Pilpres langsung ini, seperti dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani, merupakan inovasi demokrasi Indonesia yang perlu disyukuri dimana bangsa Indonesia betul-betul bisa melaksanakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta lebih jurdil.
Oleh karena itu, bagi yang optimistis, Pilpres 2009 ini pun akan berlangsung dengan aman, damai dan lancar serta tepat waktu. Terlepas dari adanya ribut-ribut mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye hitam, dan sikut menyikut antar tim sukses, tidak ada arus utama yang menghendaki Pemilu ditunda atau KPU dibekukan.
Putera terbaik
Bagi bangsa Indonesia, tiga Capres yang ada merupakan putera puteri terbaik bangsa. Ini bukan pilihan seperti makan buah simalakama dimana konsekuensinya semuanya buruk dimana bapak atau ibu yang mati. Tapi ini adalah pilihan terbaik di antara yang baik. Siapapun Capres yang menang, itu akan merupakan pilihan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Jika Megawati menang, misalnya, maka ini akan mengukuhkan kembali penghargaan bangsa Indonesia kepada kaum perempuan. Di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dimana pemimpin biasanya diutamakan dari kaum laki-laki, ternyata seorang wanita bisa menjadi Presiden.
Dalam kaitan gender dan penghargaan terhadap wanita, Indonesia jauh lebih maju dari Amerika Serikat yang sampai saat ini tidak pernah memiliki presiden atau wakil presiden dari kaum hawa.
Jika SBY terpilih lagi, ini menunjukkan bahwa rakyat puas dengan pemerintahan sekarang dan ingin stabilitas politik, pemberantasan korupsi, dan pembangunan dilanjutkan. Ini berarti legitimasi SBY makin menguat seiring tingkat kepuasan rakyat.
Sedangkan jika Jusuf Kalla yang terpilih, maka itu akan merupakan tonggak sejarah dimana mitos selama ini bahwa presiden itu harus orang Jawa tidak berlaku lagi. Presiden dipilih bukan lagi atas dasar etnis, agama dan gender, tapi atas dasar kemampuannya memimpin dan membawa rakyat ke pintu gerbang kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan. Bahwa siapapun, dari suku apapun, bisa menjadi presiden.
Rakyatlah yang akhirnya berdaulat. Merekalah yang menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpinnya lima tahun ke depan. Kalau mereka puas dengan pemerintahan sekarang, SBY sudah pasti terpilih kembali.
Sebaliknya, kalau suasana hati dan kebatinan rakyat selama lima tahun terakhir ini kurang puas dan mereka menginginkan perubahan, tentu Megawati yang menang karena Capres ini paling giat menjanjikan perubahan.
Atau, bisa juga rakyat puas dengan pemerintahan sekarang, namun ingin percepatan kesejahteraan dan kemakmuran, maka Jusuf Kalla bisa menjadi pilihan. Capres ini memiliki slogan kampanye "Lebih cepat lebih baik".
Rabu, 17 Juni 2009
SIAPA PEDULI PANCASILA? Oleh Akhmad Kusaeni
Jakarta, 17/6 (ANTARA) – Di tengah hingar bingarnya kampanye pemilihan presiden, peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni nyaris tidak terdengar gaungnya. Meminjam istilah Prof. Azyumardi Azra, ”Pancasila nyaris absen dalam wacana, diskusi, dan kampanye politik sekarang ini”.
Ironi memang. Para Capres dan tim suksesnya lebih senang mengusung isu Neolib ketimbang Pancasila yang menjadi dasar dan fondasi bangsa. Isu Ekonomi Pancasila, misalnya, seolah tabu diangkat karena dikhawatirkan bisa menurunkan elektabilitas Capres. Kalau elite politik dan calon pemimpin bangsa saja enggan membicarakan Pancasila, apalagi masyarakatnya.
Lalu, siapa yang masih peduli Pancasila?
Ada. Salah satunya adalah As”ad Said Ali, yang kebetulan kini menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia adalah penulis buku ”Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa” yang diterbitkan LP3ES (2009).
As’ad mengaku sudah kagum dan bangga terhadap Pancasila sejak mengikuti kuliah mata pelajaran Pancasila di Universitas Gajah Mada tahun 1969. Yang mengajar waktu itu Profesor Notonagoro, tokoh yang dianggap pelopor pengkajian Pancasila secara ilmiah.
Namun demikian, di era reformasi, Pancasila yang dikagumi As’ad dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka, hanya liberalisme dan kapitalisme yang terbukti memenangkan perang ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan, ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri “Aku seorang neoliberalis”. Sementara yang lain berani mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutilah neolib.”
Sekarang ini berbicara tentang Pancasila bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini tidak lain karena terdapatnya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikemukakan KH. Mustofa Bisri yang memberi pengantar dalam buku setebal 340 halaman itu bahwa kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menjauh dari Pancasila.
Menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu, kondisi di negeri berketuhanan ini sudah seperti tanpa Tuhan atau “kebanyakan tuhan”. Negeri berkemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah seperti tidak kenal lagi dengan perikemanusiaan. Persatuan Indonesia sudah seperti dilecehkan. Rakyat seperti tidak terwakili. Keadaan sosial hanya bagi segelintir orang.
Maka orang pun bertanya, “Dimanakah kau, Pancasila? Masihkan kau ada menafasi bangsa ini?”. Pertanyaan Mustofa Bisri adalah pertanyaan kita semua sekarang ini.
Hidupkan Pancasila
Buku As’ad Said Ali adalah sumbangannya unuk “menghidupkan” kembali Pancasila. Buku yang ini tidak hanya merunut dari awal terumuskannya Pancasila hingga perjalanannya melalui Demokrasi Terpimpi-nya Bung Karno; Orde Barunya Pak Harto; sampai dengan zaman “reformasi” sekarang ini, tetapi juga mencoba meyakinkan akan pentingnya — bahkan semakin pentingnya — Pancasila dewasa ini.
Lebih jauh, penulis berusaha keras menjelaskan kembangkan pengertian Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan Dasar Negara, tetapi juga membahas kaitan di antara Pancasila dengan Agama, menjelas-jabarkan sila-silanya, bahkan menjelaskan secara rinci ideologi-ideologi lain yang “mengepung” Pancasila.
Pendek kata, kata Mustofa, buku ini tidak hanya mencoba mengembalikan “citra Pancasila”, tapi juga berusaha membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa akan datang.
As’ad Said Ali, yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 1949 dan selama kariernya di BIN bertugas dan berkeliling ke Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, sangat yakin bahwa Pancasila adalah anugrah Tuhan buat bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai ”common platform” yang paling cocok dan mampu bertahan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia.
Selama periode pascareformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses sevara otomatis. Coba renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu diatasi. Bandingkan dengan Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan menerima uluran bantuan luar negeri, sedangkan Myanmar membatasi diri karena khawatir dengan campur tangan asing yang mendompleng masuknya bantuan.
Sikap dan cara Indonesia kemudian dijadikan code of conduct yang disepakati oleh beberapa negara pada pertemuan informal “Shangrilla Dialog” di Singapura, Juni 2008. Sikap dan kebijakan Indonesia itu didasarkan pada prisip kemausiaan yang beradab, berjiwa besar, dan agamis. Padahal, saat itu, Aceh dalam konflik politik dan banyak pihak khawatir dengan dampak masuknya orang-orang luar. Justru perdamaian yang terwujud.
Saat terjadi musibah tsunami, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila “Persatuan Indonesia” dan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando.
Energi Pamcasila
Energi Pancasila itulah, menurut As’ad, yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Umumnya, konflik-konflik tersebut, tidak terkecuali konflik di Ambon dan Poso, ditengarai ssebagai bagian dari konflik politik yang tidak terlepas dari provokasi dan campur tangan halus pihak luar. Setelah masa puncak konflik dapat dilewati, muncul penyesalan mendalam dari kedua belah pihak.
Pengalaman pribadi As’ad tentang energi Pancasila yang mampu memotivasi perdamaian dialaminya dalam konflik Poso. Hampir dua tahun setelah perjanjian Malino II di tandatangani, interaksi di antara komunitas muslim yang berpusat di daerah pesisir Poso dengan komunitas kristen di Tentena sangat minim. Padahal perdamaian nyata terjadi kalau hubungan sehari-hari berlangsung normal.
Pada pertemuan pertama, As’ad menyaksikan sendiri tokoh kedua belah pihak, yakni Ustad Adnan Arsal dan Pendeta Damanik, saling merangkul sambil menangis. Keduanya menyatakan tidak tahu sebab-musabab kenapa sampai terjadi konflik. Akhirnya muncul kesepakatan untuk menciptakan perdamaian dan melupakan. Dengan pertemuan kedua tokoh itu, kemudian disusul pertemuan informal wakil kedua komunitas dalam jumlah besar, segenap provokasi dalam bentuk teror tidak mampu mengoyahkan perdamaian.
Kebersamaan dan penghormatan terhadap kebinekaan mendorong mereka menciptakan perdamaian. Itulah energi Pancasila yang muncul dengan sendirinya pada saat-saat kritis. Bila “tenaga dalam” itu dapat dikelola dengan benar, Indonesia tidak pelak menjadi negara besar yang disegani.
Menurut As’ad energi Pancasila itu juga menggerakkan perdamaian dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Dewasa ini, solusi konflik di Aceh dan Papua dijadikan model oleh dunia internasional untuk mengangani konflik serupa.
As’ad sangat yakin, energi Pancasila tersebut tidak dapat dengan mudah musnah dari bangsa Indonesia. Secara tidak disadari, karena melekat dengan budaya, energi Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan khususnya dalam semangat kebersamaan.
Rakyat kecil justru mempersalahkan para elite yang tidak mampu merumuskan langkah atau kebijakan yang sesuai dengan Pancasila secara tepat. Tidak sedikit elite nasional dan calon permimpin kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat, tetapi kehilangan masa depan karena tidak punya idealisme. Silau terhadap budaya materi dari luar dan melupaka keluhuran budaya spiritual bangsa sendiri.
Bukankah banyak pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa berpegang teguh pada nilai luhur budaya sendiri merupakan sumber kekuatan. Perhatikan Jepang, China, India, dan lain-lain, yang mencapai kemajuan luar biasa. Bandingkan pula, misalnya, dengan Filipina yang larut dalam budaya luar.
Saatnya, bangsa ini menengok kembali kepada Pancasila lalu merevitalisasinya.
Jakarta, 17/6 (ANTARA) – Di tengah hingar bingarnya kampanye pemilihan presiden, peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni nyaris tidak terdengar gaungnya. Meminjam istilah Prof. Azyumardi Azra, ”Pancasila nyaris absen dalam wacana, diskusi, dan kampanye politik sekarang ini”.
Ironi memang. Para Capres dan tim suksesnya lebih senang mengusung isu Neolib ketimbang Pancasila yang menjadi dasar dan fondasi bangsa. Isu Ekonomi Pancasila, misalnya, seolah tabu diangkat karena dikhawatirkan bisa menurunkan elektabilitas Capres. Kalau elite politik dan calon pemimpin bangsa saja enggan membicarakan Pancasila, apalagi masyarakatnya.
Lalu, siapa yang masih peduli Pancasila?
Ada. Salah satunya adalah As”ad Said Ali, yang kebetulan kini menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia adalah penulis buku ”Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa” yang diterbitkan LP3ES (2009).
As’ad mengaku sudah kagum dan bangga terhadap Pancasila sejak mengikuti kuliah mata pelajaran Pancasila di Universitas Gajah Mada tahun 1969. Yang mengajar waktu itu Profesor Notonagoro, tokoh yang dianggap pelopor pengkajian Pancasila secara ilmiah.
Namun demikian, di era reformasi, Pancasila yang dikagumi As’ad dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka, hanya liberalisme dan kapitalisme yang terbukti memenangkan perang ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan, ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri “Aku seorang neoliberalis”. Sementara yang lain berani mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutilah neolib.”
Sekarang ini berbicara tentang Pancasila bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini tidak lain karena terdapatnya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikemukakan KH. Mustofa Bisri yang memberi pengantar dalam buku setebal 340 halaman itu bahwa kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menjauh dari Pancasila.
Menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu, kondisi di negeri berketuhanan ini sudah seperti tanpa Tuhan atau “kebanyakan tuhan”. Negeri berkemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah seperti tidak kenal lagi dengan perikemanusiaan. Persatuan Indonesia sudah seperti dilecehkan. Rakyat seperti tidak terwakili. Keadaan sosial hanya bagi segelintir orang.
Maka orang pun bertanya, “Dimanakah kau, Pancasila? Masihkan kau ada menafasi bangsa ini?”. Pertanyaan Mustofa Bisri adalah pertanyaan kita semua sekarang ini.
Hidupkan Pancasila
Buku As’ad Said Ali adalah sumbangannya unuk “menghidupkan” kembali Pancasila. Buku yang ini tidak hanya merunut dari awal terumuskannya Pancasila hingga perjalanannya melalui Demokrasi Terpimpi-nya Bung Karno; Orde Barunya Pak Harto; sampai dengan zaman “reformasi” sekarang ini, tetapi juga mencoba meyakinkan akan pentingnya — bahkan semakin pentingnya — Pancasila dewasa ini.
Lebih jauh, penulis berusaha keras menjelaskan kembangkan pengertian Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan Dasar Negara, tetapi juga membahas kaitan di antara Pancasila dengan Agama, menjelas-jabarkan sila-silanya, bahkan menjelaskan secara rinci ideologi-ideologi lain yang “mengepung” Pancasila.
Pendek kata, kata Mustofa, buku ini tidak hanya mencoba mengembalikan “citra Pancasila”, tapi juga berusaha membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa akan datang.
As’ad Said Ali, yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 1949 dan selama kariernya di BIN bertugas dan berkeliling ke Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, sangat yakin bahwa Pancasila adalah anugrah Tuhan buat bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai ”common platform” yang paling cocok dan mampu bertahan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia.
Selama periode pascareformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses sevara otomatis. Coba renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu diatasi. Bandingkan dengan Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan menerima uluran bantuan luar negeri, sedangkan Myanmar membatasi diri karena khawatir dengan campur tangan asing yang mendompleng masuknya bantuan.
Sikap dan cara Indonesia kemudian dijadikan code of conduct yang disepakati oleh beberapa negara pada pertemuan informal “Shangrilla Dialog” di Singapura, Juni 2008. Sikap dan kebijakan Indonesia itu didasarkan pada prisip kemausiaan yang beradab, berjiwa besar, dan agamis. Padahal, saat itu, Aceh dalam konflik politik dan banyak pihak khawatir dengan dampak masuknya orang-orang luar. Justru perdamaian yang terwujud.
Saat terjadi musibah tsunami, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila “Persatuan Indonesia” dan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando.
Energi Pamcasila
Energi Pancasila itulah, menurut As’ad, yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Umumnya, konflik-konflik tersebut, tidak terkecuali konflik di Ambon dan Poso, ditengarai ssebagai bagian dari konflik politik yang tidak terlepas dari provokasi dan campur tangan halus pihak luar. Setelah masa puncak konflik dapat dilewati, muncul penyesalan mendalam dari kedua belah pihak.
Pengalaman pribadi As’ad tentang energi Pancasila yang mampu memotivasi perdamaian dialaminya dalam konflik Poso. Hampir dua tahun setelah perjanjian Malino II di tandatangani, interaksi di antara komunitas muslim yang berpusat di daerah pesisir Poso dengan komunitas kristen di Tentena sangat minim. Padahal perdamaian nyata terjadi kalau hubungan sehari-hari berlangsung normal.
Pada pertemuan pertama, As’ad menyaksikan sendiri tokoh kedua belah pihak, yakni Ustad Adnan Arsal dan Pendeta Damanik, saling merangkul sambil menangis. Keduanya menyatakan tidak tahu sebab-musabab kenapa sampai terjadi konflik. Akhirnya muncul kesepakatan untuk menciptakan perdamaian dan melupakan. Dengan pertemuan kedua tokoh itu, kemudian disusul pertemuan informal wakil kedua komunitas dalam jumlah besar, segenap provokasi dalam bentuk teror tidak mampu mengoyahkan perdamaian.
Kebersamaan dan penghormatan terhadap kebinekaan mendorong mereka menciptakan perdamaian. Itulah energi Pancasila yang muncul dengan sendirinya pada saat-saat kritis. Bila “tenaga dalam” itu dapat dikelola dengan benar, Indonesia tidak pelak menjadi negara besar yang disegani.
Menurut As’ad energi Pancasila itu juga menggerakkan perdamaian dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Dewasa ini, solusi konflik di Aceh dan Papua dijadikan model oleh dunia internasional untuk mengangani konflik serupa.
As’ad sangat yakin, energi Pancasila tersebut tidak dapat dengan mudah musnah dari bangsa Indonesia. Secara tidak disadari, karena melekat dengan budaya, energi Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan khususnya dalam semangat kebersamaan.
Rakyat kecil justru mempersalahkan para elite yang tidak mampu merumuskan langkah atau kebijakan yang sesuai dengan Pancasila secara tepat. Tidak sedikit elite nasional dan calon permimpin kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat, tetapi kehilangan masa depan karena tidak punya idealisme. Silau terhadap budaya materi dari luar dan melupaka keluhuran budaya spiritual bangsa sendiri.
Bukankah banyak pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa berpegang teguh pada nilai luhur budaya sendiri merupakan sumber kekuatan. Perhatikan Jepang, China, India, dan lain-lain, yang mencapai kemajuan luar biasa. Bandingkan pula, misalnya, dengan Filipina yang larut dalam budaya luar.
Saatnya, bangsa ini menengok kembali kepada Pancasila lalu merevitalisasinya.
Langganan:
Postingan (Atom)
