Politik Rasis di Pemilu Amerika Serikat

Oleh Akhmad Kusaeni

Jakarta (ANTARA News) - Terlalu berlebihan bila menuding Amerika Serikat sebagai bangsa yang rasis. Tapi, politik rasisme sedang jadi guncingan panas di negeri Paman Sam pada hari-hari terakhir menjelang pemilihan presiden bulan Nopember mendatang.

Para analis dan komentator sibuk memperdebatkan, apakah memilih Barack Obama sebagai Presiden merupakan sebuah upaya melawan rasisme yang selama ratusan tahun berjalan di Amerika Serikat?.

Apakah seorang kulit hitam di Gedung Putih (garis bawahi kata Putih) akan mengakhiri secara simbolik kredo politik AS bahwa hanya kulit putih yang berhak memimpin negara pembela kapitalis itu?.

Selama ini dalam sejarah politik AS diyakini bahwa hanya M-W-P-A yang bisa menjadi pemimpin politik tertinggi di negeri itu. MWPA adalah singkatan dari Male (laki-laki), White (Kulit Putih), Protestant (Beragama Protestan) dan Anglo-Saxon (berasal dari nenek moyang dari Eropa, khususnya Inggris).

Kredo MWPA ini tidak terlepas dari sejarah panjang asal usul bangsa AS yang oleh para pendiri bangsanya didirikan atas fondasi yang sebetulnya berbau rasisme dan bias gender.

Itulah sebabnya, dari 42 Presiden AS sampai sekarang tidak pernah ada yang kulit hitam atau kuning. Belum ada wanita yang jadi presiden atau wakil presiden. Belum ada orang Amerika keturunan Afrika atau Asia yang duduk di Gedung Putih. Memang pernah ada John F Kennedy yang beragama Katholik jadi Presiden, tapi kemudian dia ditembak di Dallas.

Munculnya Obama sebagai kandidat presiden yang populer menjungkirbalikan fondasi dasar sistem politik AS. Obama memang laki-laki, tapi dia kulit hitam, berasal dari Afro-Amerika. Meskipun dia sudah mengumumkan beragama Protestan, tetapi tetap saja dihubungkan dengan latar belakang masa kecilnya yang pernah bersekolah di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Jadi, seperti dikemukakan komentator politik Ron Jacobs, Pemilu di AS akan menjadi tonggak sejarah baru sistim politik di negeri itu. Pilihannya bukan lagi pada Partai Republik atau Partai Demokrat. Pilihannya bukan lagi pada John McCain atau Barack Obama. Tapi pilihannya adalah apakah bangsa AS akan mengakhiri kredo MWPA atau tidak?

Sudah relakah bangsa AS dipimpin oleh "orang yang bukan satu di antara kita" (meminjam istilah kandidat wakil presiden Sarah Palin).

Sebagian warga AS dengan tegas menyatakan tidak. Dalam alam bawah sadar bangsa AS, rasisme berurat berakar sepanjang sejarah berdirinya bangsa itu. Sampai saat ini di dalam alam pikiran jutaan rakyat AS, mereka belum bisa menerima dengan ikhlas seorang lelaki kulit hitam, bersama isteri dan anak-anaknya, bisa tinggal di sebuah gedung yang namanya saja jelas-jelas "White House" atau Gedung Putih.

"Orang kulit hitam di Gedung Putih? It is not American dream, but American nightmare," komentar seorang warga di kampanye Palin.

Bukan Amerika

Kelompok sayap kanan mengumbar tudingan yang mengasosiasikan Obama dengan Osama bin Laden dan orang yang membenci Amerika. Mereka mengkampanyekan bahwa latarbelakang multikultural Obama yang lahir dari ayah yang berasal dari Kenya dan masa kecil di Indonesia- sebagai bukan Amerika (Unamerican).

Fakta itu sebagai ancaman atas keamanan nasional AS.

Tidak heran jika dalam kampanye Partai Republik, terutama kampanye Sarah Palin, muncul sentimen rasis terhadap Obama. Teriakan-teriakan "kill him" dan "terrorist" kerap terdengar dan mengumandang. Banyak yang khawatir Obama akan ditembak seperti halnya JFK, sehingga pengamanannya belakangan ini diperketat dan diperkuat.

Jika Obama memenangi Pemilu, maka bangsa AS memasuki babak baru. Obama akan mengakhiri dominasi politik kulit putih di Gedung Putih. Masuknya Obama di lingkaran utama arus besar kekuatan politik AS menjadi sesuatu yang bersejarah.

Jika benar nanti Obama disumpah menjadi orang nomor satu di AS, maka nilai kesejarahan Obama bisa disandingkan dengan Abraham Lincoln yang mengakhiri perang saudara yang sangat berdarah dan sekaligus mengakhiri perbudakan di AS.

Obama di Gedung Putih membuktikan bahwa impian Amerika seperti dikemukakan tokoh kulit hitam Martin Luther King terwujud dan menjadi kenyataan.

Marthin Luther King terkenal dengan pidato "I have a dream" yang membara pada 28 Agustus 1963. Pidato di depan makam Abraham Lincoln yang dihadiri 250.000 demontran kulit hitam itu menjadi salah satu pidato yang penuh inspirasi dan mengubah dunia, setidaknya AS.

Dengan suara menggelegar, King di podium memegang mikrofon berujar, "Saya punya mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan kredonya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama.

"Saya punya mimpi bahwa empat anak saya suatu saat akan hidup dalam sebuah negara di mana dia tidak lagi dilihat dari warna kulitnya, tapi dari sikap tindak perbuatannya.

"Saya punya mimpi bahwa suatu saat di bukit Georgia ini anak-anak para budak dan anak-anak pemilik budak akan bisa duduk bersama di meja persaudaraan.

"Inilah harapan kita. Saatnya kita mengakhiri ketidakadilan rasial dan menuju kepada persaudaraan yang kokoh.

"Kita harus mempercepat terwujudnya impian itu di mana seluruh anak-anak Tuhan: kulit hitam dan kulit putih, Yahudi dan Muslim, Protestan dan Khatolik, bisa bergandeng tangan dan bernyanyi seperti hymne spritual Negro: Bebas! Akhirnya Bebas!"

Pidato itu dikumandangkan lebih dari 40 tahun lalu. Jika Obama menang bulan depan dan masuk Gedung Putih, berarti diperlukan waktu empat dekade untuk mewujudkan impian itu.

Sebaliknya, jika McCain yang berjaya, pejuang-pejuang persamaan hak dan anti-rasisme masih memerlukan waktu untuk mewujudkan impian Marthin Luther King tersebut. Tapi, paling tidak, AS akan punya wanita pertama, Sarah Palin, yang menjadi wakil presiden. Tidak terlalu buruk.
(*)

Neoliberalisme Telah Mati

Oleh Akhmad Kusaeni

Jakarta (ANTARA News) - Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat menjadi bukti sakaratul maut sistim pasar bebas. Neoliberalisme telah mati!

Neoliberalisme yang selama ini diagung-agungkan telah runtuh. Salah satu pilar penyangga liberalisme ekonomi adalah pasar bebas. Biarkan si "invicible hand" mengatur segalanya berdasar hukum "supply and demand".

Berikan kebebasan total arus kapital, barang dan jasa. Kredo pasar bebas adalah pasar yang tidak diatur dan diintervensi adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya melalui pasar bebas pertumbuhan ekonomi bisa dicapai.

Ekonom-ekonom pembela pasar bebas sangat percaya bahwa "The best government is the least government". Ekonom tersebut, yang Indonesia dikenal sebagai Mafia Berkeley, sering berguyon bahwa pertumbuhan ekonomi paling cepat di malam hari, ketika pemerintah sedang tidur.

Ternyata pasar bebas itu kini tidak berlaku lagi di negeri yang menjadi pusaran dinamonya. Justeru pertumbuhan ekonomi jadi anjlog dengan pasar yang kelewat bebas. Justeru pemerintahan George W Bush yang tidak bisa tidur, sibuk melakukan intervensi dan berusaha membelenggu si "invisible hand".

Bush menghadapi dilema gawat menghadapi krisis keuangan terberat setelah depresi tahun 1930-an. Pemerintahannya memutuskan untuk melakukan campur tangan. Atas persetujuan Kongres AS, Bush menggelontorkan dana talangan lebih dari satu triliun dolar guna menyelamatkan Lehman Brothers dan perusahaan-perusahaan raksasa Wall Street lain yang diambang kebangkrutan.

"Kita harus bertindak," kata Bush di depan Kongres.

Ia tidak percaya lagi bahwa tangan-tangan ajaib bisa mengoreksi sendiri krisis keuangan yang melanda AS dan berimbas pada seluruh tata ekonomi internasional.


Sudah Dikumandangkan

Ketidakpercayaan atas liberalisasi ekonomi sebetulnya sudah dikumandangkan para ahli dan politisi di Amerika sendiri. Majalah Newsweek edisi 7 Januari 2008 memuat tulisan kolumnis Robert J Samuelson yang berjudul "Selamat Tinggal pada Perdagangan Bebas".

Samuelson menjelaskan bahwa munculnya liberalisasi bersamaan dengan krisis tahun 1929. Waktu itu ada kepercayaan bahwa proteksionisme memperparah depresi AS. Faktor munculnya liberasisasi juga didorong oleh situasi Perang Dingin.

Ada keyakinan bahwa komunisme dapat dilawan dengan saling mensejahterakan negara-negara Barat melalui perdagangan bebas. Pada titik tertentu memang benar adanya. Ketika komunisme runtuh dan sosialisme ambruk dengan bubarnya Uni Soviet, Barat merayakan kemenangan dan "kebenaran" sistim liberalisme atas komunisme/sosialisme.

Francis Fukuyama bahkan berani mengatakan dengan tumbangnya komunisme waktu itu, maka sejarah telah mati. Fukuyama menulis buku "The End of History" untuk menamai era baru pasca Perang Dingin. Sebuah era dunia baru dimana demokrasi dan liberalisasi ekonomi yang akan menjadi nilai dasarnya. Sebuah era baru yang akan membuat dunia lebih damai dan lebih sejahtera di bawah naungan kapitalisme.

Sejak saat dimana Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, baik di bidang politik dan ekonomi, maka tidak ada halangan lagi untuk menyebarluaskan demokrasi dan liberalisasi. AS terobsesi untuk untuk menjadikan seluruh negara di dunia menjadi negara demokrasi, karena "sesama negara demokrasi tidak saling memerangi".

Negara yang dikatakan masih belum demokratis seperti Irak, Iran dan Korea Utara, perlu dibebaskan. Bilamana perlu, demokrasi ditegakkan di bawah todongan senjata. Diktatur seperti Saddam Hussein mesti digulingkan. Tentara AS harus dikerahkan. Invasi kemudian dilakukan.


Dikucilkan

Negara-negara yang belum menerapkan perdagangan bebas harus ditekan dan didikucilkan. Hambatan-hambatan terhadap tarif harus dihilangkan. Ruang bebas terhadap perdagangan internasional dan investasi seperti AFTA, NAFTA, atau kawasan free trade area harus dibuka selebar-lebarnya.

Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF dijadikan alat untuk meliberalisasi ekonomi negara-negara yang membutuhkan bantuan keuangan. Negara-negara yang menolak bergabung dengan WTO atau enggan dipulihkan ekonominya oleh IMF, diberikan sanksi. Bilamana perlu diembargo.

Garisnya sangat jelas. Ikut demokrasi dan liberalisasi atau rasakan akibatnya. Diplomasi "wortel dan pentungan" sudah biasa dilakukan AS.

Itulah dunia yang didambakan dalam konsep "American Dream" yang ternyata hanya utopia. Demokrasi dan liberalisasi ekonomi ternyata tidak seindah yang dimimpikan. Ketika Great Depression (1929) dan Perang Dingin tidak relevan lagi, maka liberalisasi kehilangan mesin pendorongnya. Itu sudah diramalkan sendiri oleh para ahli ekonomi AS, macam Samuelson atau Joseph Stiglitz.

Ekonomi dunia yang "booming" ternyata juga membuat paham liberalisme melemah. China yang dianggap sebagai negara yang proteksionis dan tidak liberal, ternyata bisa tumbuh ekonominya secara mencengangkan. Prof. Kishore Mahbubani dari Singapura meramalkan ekonomi China akan melewati AS dalam tempo kurang dari sepuluh tahun lagi.

"Kita menyaksikan perekonomian Amerika Serikat yang menurun dan Asia yang menanjak, terutama China dan India," katanya.


Mengkhianati

Selain ekonom, politisi AS juga mulai mengkhianati liberalisasi. Hillary Clinton dalam setiap kampanye menyatakan teori-teori yang melandasi perdagangan bebas tidak berlaku lagi dalam era globalisasi.

Jika terpilih sebagai presiden, seperti dikutip Financial Times edisi 3 Desember 2007, Hillary menyatakan akan meninjau kembali perjanjian perdagangan NAFTA, walaupun yang menandatanganinya tahun 1993 adalah suaminya sendiri.

Pengkhianatan terbesar terhadap liberalisasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Bush. Alih-alih membiarkan mekanisme pasar di Wall Street mengoreksi diri sendiri, Bush memberi dana talangan tanpa banyak persyaratan semacam ketika Bank Indonesia menggelontorkan BLBI. Tak ada batas waktu kapan dikembalikan dan batas maksimum dana yang dikucurkan. Tak ada pula keharusan perusahaan merestrukturisasi diri.

Amerika Serikat telah menyimpang dari pakemnya sendiri. Jika AS saja sudah tidak percaya terhadap kredonya sendiri, apalagi yang lain. Mungkin sudah saatnya dunia, seperti dikumandangkan oleh Samuelson, untuk mengucapkan "Selamat Tinggal Perdagangan Bebas".

Telah mati: Liberalisasi ekonomi.(*)

BUKIT PARA SYUHADA

Oleh Akhmad Kusaeni

Jakarta, 15/9 (ANTARA) - Salah satu tempat yang dikunjungi masyarakat kota Baku, Azerbaijan, pada masa ramadhan dan menjelang lebaran adalah Bukit Para Syuhada.

Di bukit itu dimakamkan ratusan korban pembantaian tentara Uni Soviet menjelang keruntuhannya.

20 Januari 1990 adalah hari yang akan melekat dalam sejarah rakyat Azerbaijan, negeri kaya minyak bekas bagian Uni Soviet di tepi Laut Kaspia.

Pada hari itu terjadi "pembantaian" yang dilakukan oleh mesin militer Uni Soviet terhadap rakyat Azerbaijan.

"Itu lembaran hitam yang tak pernah bisa dilupakan sebagai kejahatan kemanusiaan yang paling biadab," kata Direktur Jenderal Kantor Berita Azertac Aslan Aslanov ketika membawa rombongan wartawan dari kawasan Asia Pasifik ke bukit itu awal ramadhan.

Di bukit dengan bangunan mesjid di halaman depannya itu ratusan orang yang terbunuh atau terluka akibat pembantaian dikenang. Para korban adalah rakyat Azerbaijan yang berusaha menyampaikan aspirasi untuk menjadi negara yang bebas merdeka.

"Ini kejahatan kemanusiaan dari rejim Uni Soviet yang terancam bubar dan pecah," kata Aslan.

Pasukan tentara Soviet dengan mesin perang mereka masuk ke Baku, ibukota Azerbaijan, tanpa diduga. Mereka, jumlahnya sekitar 60.000 orang, mendapatkan latihan militer, termasuk latihan kejiwaan, sebelum operasi "pemberangusan".

Dalam laporan resmi kelompok pejuang hak asasi manusia disebutkan bahwa komandan tentara memberi perintah kepada pasukan yang akan berangkat untuk melakukan pembantaian.

"Kalian dikirim ke Baku untuk melindungi orang-orang Rusia, karena rakyat setempat dengan brutal membasmi orang Rusia," katanya.

Si komandan menjelaskan bahwa para ekstrimis telah menempatkan penembak jitu di setiap atap gedung. Apartemen dan setiap bangunan dipenuhi pemberontak dari Popular Front of Azerbaijan.

Mereka siap menanti kedatangan kalian dengan senjata mesin mereka, demikian doktrin yang ditanamkan kepada para tentara Soviet ketika itu.

Kartu Rusia
Kepemimpinan Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kartu "Rusia dan Armenia" dengan jitu.

Tentara dikirim ke Baku dengan alasan untuk melindungi orang-orang Rusia dan Armenia, yang punya sejarah panjang permusuhan dengan bangsa Azerbaijan.

Tentara juga diminta untuk melindungi para pegawai negeri yang loyal kepada Uni Soviet dan menumpas pemberontak nasionalis yang didituding bakal melakukan kudeta.

"Dalam kenyataannya, itu hanya alasan dan kebohongan yang telanjang," kata Mammadov, warga Baku.

Katakanlah apa yang ditudingkan Kremlin itu benar, kata Mammadov, itu pun tidak memerlukan pengerahan pasukan Uni Soviet sebanyak itu.

Ketika itu di Baku hanya terdapat 11.500 tentara lokal dan mereka hanya mempunyai persenjataan yang terbatas.

Gorbachev menandatangani maklumat bahwa pada 20 Januari 1990 dinyatakan sebagai situasi darurat di Baku.

Namun, Komando Alfa KGB sudah sehari sebelumnya menghancurkan generator listrik TV Azerbaijan untuk menghentikan siaran televisi lokal itu, yakni pada pukul 19.27.

Dalam keadaan gelap gulita dan tanpa siaran televisi, pasukan Uni Soviet menginvasi kota Baku. Rakyat sama sekali tidak tahu adanya rencana pengumuman situasi darurat, sehingga mereka tidak menyangka bakal diserbu dan ditembaki.

Sembilan warga terbunuh bahkan sebelum maklumat Gorbachev berlaku pada jam 00.00 pada 20 Januari 1990.

Pengumuman situasi darurat militer di Baku baru disiarkan oleh radio lokal pada 07.00 pagi pada 20 Januri 1990. "Saat itu, sudah lebih dari 100 warga terbunuh," kata Mammadov.

"Saya heran mengapa Gorbachev (yang memerintahkan penyerangan terhadap Baku) kemudian mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Tangannya berlumuran darah rakyat yang tak berdosa," katanya.

Hancurkan apa saja
Tank dan mesin perang Uni Soviet menghancurkan apa saja yang ditemukan di jalan menuju Baku.

Tentara menembak secara membabi buta tanpa diskriminatif. Peluru tajam bukan hanya menerjang warga yang ada di jalan raya, tapi juga yang ada di dalam bus dan mobil mereka.

Bahkan, warga yang berada di dalam apartemen juga ditembaki. Termasuk ambulan yang membawa korban juga dihajar. Begitu juga dokter dan perawat.

Hasilnya, 137 warga terbunuh, 700 luka-luka dan 800 orang ditahan tanpa dosa.
"Mereka adalah syuhada," begitu tertulis di pintu gerbang pemakaman itu.
Tapi, kebiadaban pembantaian 20 Januari 1990 gagal menghapus hasrat rakyat Azerbaijan untuk mencapai kemerdekaan.

Anak-anak bangsa yang terbunuh hari itu telah menulis sejarah gemilang dalam sejarah Azerbaijan. Mereka melapangkan jalan bagi gerakan pembebasan nasional mencapai kemerdekaan.
Mereka dimakamkan di tempat paling tinggi di Baku, di sebuah bukit tempat para peziarah bisa memandangi seluruh kota Baku dengan jelas.

Kini lembah itu dinamakan Bukit Syuhada.
Foto-foto para syuhada di pahat di batu nisan dengan catatan kecil tentang bagaimana mereka terbunuh:
Meyerovich, mati tertembak oleh 21 peluru;
Rustamov, tewas dihajar 23 peluru;
Yefimtsev, syahid ditusuk pisau bayonet.

Di pusara para syuhada itu sanak keluarga, warga biasa, dan rakyat Azarbaijan membungkuk meletakan bunga.