Oleh Akhmad Kusaeni
Penegakan hukum merupakan bagian yang paling menarik untuk diberitakan media. Dibanding pilar-pilar pembangunan hukum lain, seperti pembentukan undang-undang dan penumbuhan kesadaran hukum masyarakat, pers lebih terfokus memasyaratkan hukum dalam artian bagaimana hukum itu ditegakkan.
Mengapa? Karena unsur dramatis dari sebuah berita ada di pilar penegakan hukum ini, seperti persoalan keadilan, jual beli perkara, dan mafia keadilan. Makanya hampir semua headline dan rubrik hukum di media dipenuhi oleh berita kasus korupsi tanker VLCC Pertamina, aliran dana BI miliaran rupiah ke DPR, kasus Bulog dan Irawady Joenoes, Ketua Bidang Keluruhan Martabat Hakim KPK yang tidak luhur. Sementara TV-TV dibanjiri tayangan polisi memburu dan menembak kriminal dalam acara Buser, Tikam, dan Derap Hukum.
Pemberitaan mengenai penegakan hukum memiliki nilai berita (news value) karena hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati, tapi sudah “dihidupkan” oleh aparat hukum. Law in action memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga hampir semua media menempatkan wartawannya di kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan.
Pada saat ditegakkan inilah hukum mulai memasuki wilayah das sein (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah das sollen (yang seharusnya). Oliver Wendel Holmes (1979:409): “Law is what the courts will do in fact”.
Pemberitaan pers tentang penegakan hukum yang tidak bisa diprediksi itu -–yang menang bisa kalah, yang kalah bisa menang-- justeru membuat citra hukum dan penegaknya jadi hancur-hancuran.
Dewi Keadilan bukan saja dalam keadaan gundah hati, melainkan –meminjam kata-kata pengamat—dalam keadaan sakit parah. Penutup matanya robek, pedangnya tumpul dan timbangan yang digenggamnya oleng. Mahkamah Agung yang menjadi benteng terakhir keadilan, seolah-olah menjadi pedagang dan calo keadilan.
Hakim Agung yang memutus perkara atas nama Tuhan, menurut pengakuan pengacara Harini dalam kasus suap Probosutedjo, telah “dibereskan”. Pengadilan dituding telah menjadi toko keadilan, dimana putusan bisa dijual dan dibeli. HAKIM disingkat menjadi Hubungi Aku Kalau Ingin Menang. KUHP menjadi Kasih Uang Habis Perkara. Sementara orang yang jadi korban kejahatan mengaku enggan melapor ke polisi karena takut “lapor ayam hilang, kambing melayang”.
Dosa wartawan
Barangkali, pemberitaan mengenai betapa kelabunya penegakan hukum, merupakan salah satu dosa wartawan. Dunia hukum yang selalu diberitakan gonjang-ganjing oleh media telah berdampak pada merosotnya kewibawaan lembaga dan aparat hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan menjadi negatif. Masyarakat jadi suka main hakim sendiri.
Namun kalangan media bisa saja berkilah bahwa justeru mereka telah melakukan tugas sucinya yang mulia. Wartawan merasa sedang melakukan jurnalisme jihad (crusade journalism) dengan menyampaikan kebenaran dan membongkar kejahatan. Pers memberitakan hal-hal yang negatif terhadap lembaga peradilan dan aparat penegaknya, karena fungsinya sebagai watch dog.
Sebagai anjing penggonggong, pers akan keras menyalak jika melihat ketidak adilan, ketidakberesan, suap, praktek jual beli perkara, korupsi dan macam-macam penyimpangan lainnya.
Bagi pers, bad news is good news!
Penegakan hukum yang adil dianggap sudah sepatutnya. Kalangan pers menyadari bahwa masih banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang adil. Ribuan hakim yang betul-betul memutus atas nama Tuhan dan keadilan. Ribuan pula polisi yang memeriksa tersangka kejahatan tanpa memandang bulu dan tanpa memberikan nomor rekening. Jaksa-jaksa yang menuntut hukuman murni atas dasar bukti-bukti yang ada dan bukannya atas dasar kongkalingkong dengan pengacara.
Bukan rumusan berita
Tapi semua yang baik-baik itu tidak termasuk rumusan nilai berita sebagaimana dimaksud para wartawan. Itu sama saja dengan rumusan anjing menggigit orang. Padahal, yang bisa menjadi berita adalah orang menggigit anjing.
Para pakar media mengatakan, “A dog bites a man is not news. A man bites a dog, that is news!”. Sebuah berita memerlukan sebuah keluarbiasaan. Matahari terbit dari Timur dan tenggelam di Barat bukanlah berita. Itu sebuah keniscayaan. Padahal, kelumrahan tidak mendapat tempat dalam sebuah berita.
Sebagai penjaga moral masyarakat, pers memiliki komitmen yang kuat bagi tegaknya hukum dan good governance.
Dengan memberitakan bagaimana hukum itu ditegakkan atau dibengkokkan, sesungguhnya pers sudah berperan untuk memasyarakatkan hukum. Apakah itu hasilnya akan baik atau buruk bagi citra hukum dan lembaga peradilan Indonesia, pers hanya melaporkan fakta: Begitullah hukum di Indonesia berjalan dan dilaksanakan.
Pers hanya melaporkan (to report the facts). Yang membuat berita adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara, tersangka. Yang membuat berita adalah Hendarman Supandji, Bagir Manan, Jenderal Sutanto, Taufik Ruki dan Erry Riyana, OC Kaligis atau Adelin Lis.
Artinya: Kalau mau citra hukum bagus dimasyarakatkan oleh pers, proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil tanpa pandang bulu.
Kunci pemasyarakatan hukum yang efektif adalah meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan!
Senin, 17 Desember 2007
WARTAWAN (SEMESTINYA) AHLI KATA-KATA
Oleh Akhmad Kusaeni
Jika pandai besi disebut blacksmith, wartawan adalah wordsmith: ahli kata-kata.
Itulah intisari penerbitan buku Panduan Penulisan Berita Antara ini.
Wartawan memang semestinya seorang ahli kata-kata. Jika pandai besi dengan keahliannya bisa menempa baja menjadi pedang yang indah dan tajam, atau keris bertuah yang mematikan; maka wordsmith bisa mengubah huruf-huruf, kata-kata, menjadi sebuah artikel yang menarik atau berita yang enak dibaca dan perlu.
Jika dunia pandai besi menghasilkan orang-orang macam Mpu Sendok yang legendaris, maka dunia wordsmith memunculkan nama-nama besar seperti Pulitzer, Mochtar Lubis, BM Diah atau Gunawan Muhammad.
Merekalah legenda wartawan ahli kata-kata. Tulisan mereka tajam, bahasa mereka mengalir, penuh makna, enak dibaca dan perlu. Merekalah yang semestinya menjadi kiblat para wartawan muda.
Oleh karena itu, jika kita semua sudah memastikan untuk mengarungi dunia kewartawanan, mau tidak mau harus menguasai seni kata-kata. Kita harus bisa merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi berita dan tulisan yang dahsyat. Jika tidak mampu, berhentilah jadi wartawan.
Para pakar mengumpamakan dunia wartawan seperti ‘purveyor of the words’ atau pabrik kata-kata. Setiap hari wartawan mengolah kata-kata, menyusunnya, mengeditnya. Pendek kata, pekerjaan wartawan adalah memproduksi kata-kata yang bentuk akhirnya adalah berita, pumpunan, spektrum, telaah, kolom, artikel dan essai.
Sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa jika tidak menguasai seni kata-kata, jangan bermimpi jadi wartawan, apalagi menjadi wartawan kaliber Antara. Jadi pengusaha lebih bagus.
Orang bijak mengatakan wartawan itu penjaga taman kata-kata. Dunia jurnalistik mirip dengan sebuah taman dimana wartawan menanam atau memangkas kata-kata. Kalau mau taman itu bagus, indah dan subur, tanamlah pohon kata-kata yang tepat dan jitu. Kalau terlalu gondrong, dahannya meliuk-liuk membahayakan rumah tetangga, harus dipangkas.
Ada lagi yang mengatakan kata-kata itu senjatanya para wartawan. Oleh karena itu, supaya menang perang (dalam arti tulisannya menarik dibaca orang), wartawan harus bisa menggunakan kata-kata dengan tepat. Dalam bahasa Inggrisnya, ia harus eloquent. Persis. Tell it as it is! Kalau harga naik, ya naik. Jangan dibilang harga disesuaikan. Kalau pelacur, jangan dibilang pekerja seks komersial. Kalau jinah, jangan disebut selingkuh (selingan indah, keluarga utuh).
Berbahaya
Wartawan yang tidak bisa memilih kata-kata yang tepat bisa berbahaya. Dalam kasus kerusuhan di Maluku misalnya, wartawan cenderung hanyut dalam emosi saat memberitakannya. Akibatnya, bertaburan kata-kata yang terkesan hiperbol dan bombastis. Wartawan yang emosional terkesan mendramatisir dan melebih-lebihkan apa yang terjadi di Maluku. Mereka menggunakan bahasa yang berkonotasi ketimbang yang bermakna harfiah.
Bisa jadi kondisi yang berkembang di Maluku sudah sangat parah, tetapi wartawan tidak boleh mendramatisasinya. Apakah tepat misalnya menggambarkan Maluku sebagai "killing field", sebuah ladang pembantaian macam di Kamboja yang korbannya mencapai dua juta orang? Cukup sepadankah jika Maluku disamakan dengan Bosnia kedua, sehingga memerlukan campur tangan pasukan asing? Apakah benar penggunaan istilah perang salib atau perang suci untuk kerusuhan Maluku?
Apa yang dilakukan kelompok Kristen terhadap kelompok Islam di Maluku sering disetarakan dengan genocide, pemusnahan dan pembersihan etnis. Kelompok Kristen dijuluki sebagai Kristen radikal, anasir separatis, dan label-label yang penuh prasangka lainnya. Sebaliknya, kelompok Islam digambarkan sebagai mujahid Islam dan pasukan jihad, seakan-akan yang terjadi di Maluku sungguh-sungguh perang agama.
Jika kewajiban utama wartawan adalah kepada kebenaran, maka penggunaan label-label bombastis itu jelas tidak akurat. Sebutan ”killing field” pas untuk korban pembantaian di Kamboja yang jumlahnya sampai dua juta orang. Di Maluku, jumlah korban hanya ratusan, katakanlah ribuan. Jadi tidak memenuhi syarat dan sangat tidak tepat untuk disebut ”killing field”, apalagi ”genocide”.
Penyebutan konflik di Maluku sebagai “perang agama” juga tidak akurat, karena sebetulnya akarnya lebih terkait kepada masalah ekonomi dan politik. Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang memiliki tradisi harmoni agama dan toleransi yang tinggi dengan konsep “pela gandong”-nya.
Jadi, hati-hatilah memilih kata. Mulutmu adalah harimau-mu. Clint Eastwood, dalam film ”Dirty Harry”, mengatakan, ”Stick and stone can break your bone, but words can cause severe and permanent damage”. Betul sekali bahwa tongkat dan batu bisa mematahkan tulang orang, namun itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan hujatan kata-kata yang bisa menyebabkan kehancuran permanen kejiwaan seseorang.
Kata-kata bisa menjadi kabar bohong, fitnah yang keji, pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan karakter. Kata-kata dalam berita dan tulisan yang salah bisa mengakibatkan gugatan, somasi dan membawa penulisnya ke meja hijau atau masuk ke hotel prodeo.
Bukan itu saja, kata-kata dan berita yang salah bisa mengakibatkan kredibilitas Antara jatuh dan diragukan. Bisnis media adalah bisnis kredibilitas. Kalau mengeja kata-kata saja salah, bagaimana orang bisa percaya berita anda?
Buku panduan penulisan ini akan membantu kita semua untuk menulis berita berkualitas sesuai dengan motto ”Cepat, Akurat, Penting”. Jadikanlah buku ini acuan. Berpegang teguhlah kepada kaidah-kaidah di buku ini, Insya Allah, kita akan bisa memproduksi karya jurnalistik yang memenuhi ”kaliber Antara”.
Jakarta, 17 Agustus 2007
Jika pandai besi disebut blacksmith, wartawan adalah wordsmith: ahli kata-kata.
Itulah intisari penerbitan buku Panduan Penulisan Berita Antara ini.
Wartawan memang semestinya seorang ahli kata-kata. Jika pandai besi dengan keahliannya bisa menempa baja menjadi pedang yang indah dan tajam, atau keris bertuah yang mematikan; maka wordsmith bisa mengubah huruf-huruf, kata-kata, menjadi sebuah artikel yang menarik atau berita yang enak dibaca dan perlu.
Jika dunia pandai besi menghasilkan orang-orang macam Mpu Sendok yang legendaris, maka dunia wordsmith memunculkan nama-nama besar seperti Pulitzer, Mochtar Lubis, BM Diah atau Gunawan Muhammad.
Merekalah legenda wartawan ahli kata-kata. Tulisan mereka tajam, bahasa mereka mengalir, penuh makna, enak dibaca dan perlu. Merekalah yang semestinya menjadi kiblat para wartawan muda.
Oleh karena itu, jika kita semua sudah memastikan untuk mengarungi dunia kewartawanan, mau tidak mau harus menguasai seni kata-kata. Kita harus bisa merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi berita dan tulisan yang dahsyat. Jika tidak mampu, berhentilah jadi wartawan.
Para pakar mengumpamakan dunia wartawan seperti ‘purveyor of the words’ atau pabrik kata-kata. Setiap hari wartawan mengolah kata-kata, menyusunnya, mengeditnya. Pendek kata, pekerjaan wartawan adalah memproduksi kata-kata yang bentuk akhirnya adalah berita, pumpunan, spektrum, telaah, kolom, artikel dan essai.
Sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa jika tidak menguasai seni kata-kata, jangan bermimpi jadi wartawan, apalagi menjadi wartawan kaliber Antara. Jadi pengusaha lebih bagus.
Orang bijak mengatakan wartawan itu penjaga taman kata-kata. Dunia jurnalistik mirip dengan sebuah taman dimana wartawan menanam atau memangkas kata-kata. Kalau mau taman itu bagus, indah dan subur, tanamlah pohon kata-kata yang tepat dan jitu. Kalau terlalu gondrong, dahannya meliuk-liuk membahayakan rumah tetangga, harus dipangkas.
Ada lagi yang mengatakan kata-kata itu senjatanya para wartawan. Oleh karena itu, supaya menang perang (dalam arti tulisannya menarik dibaca orang), wartawan harus bisa menggunakan kata-kata dengan tepat. Dalam bahasa Inggrisnya, ia harus eloquent. Persis. Tell it as it is! Kalau harga naik, ya naik. Jangan dibilang harga disesuaikan. Kalau pelacur, jangan dibilang pekerja seks komersial. Kalau jinah, jangan disebut selingkuh (selingan indah, keluarga utuh).
Berbahaya
Wartawan yang tidak bisa memilih kata-kata yang tepat bisa berbahaya. Dalam kasus kerusuhan di Maluku misalnya, wartawan cenderung hanyut dalam emosi saat memberitakannya. Akibatnya, bertaburan kata-kata yang terkesan hiperbol dan bombastis. Wartawan yang emosional terkesan mendramatisir dan melebih-lebihkan apa yang terjadi di Maluku. Mereka menggunakan bahasa yang berkonotasi ketimbang yang bermakna harfiah.
Bisa jadi kondisi yang berkembang di Maluku sudah sangat parah, tetapi wartawan tidak boleh mendramatisasinya. Apakah tepat misalnya menggambarkan Maluku sebagai "killing field", sebuah ladang pembantaian macam di Kamboja yang korbannya mencapai dua juta orang? Cukup sepadankah jika Maluku disamakan dengan Bosnia kedua, sehingga memerlukan campur tangan pasukan asing? Apakah benar penggunaan istilah perang salib atau perang suci untuk kerusuhan Maluku?
Apa yang dilakukan kelompok Kristen terhadap kelompok Islam di Maluku sering disetarakan dengan genocide, pemusnahan dan pembersihan etnis. Kelompok Kristen dijuluki sebagai Kristen radikal, anasir separatis, dan label-label yang penuh prasangka lainnya. Sebaliknya, kelompok Islam digambarkan sebagai mujahid Islam dan pasukan jihad, seakan-akan yang terjadi di Maluku sungguh-sungguh perang agama.
Jika kewajiban utama wartawan adalah kepada kebenaran, maka penggunaan label-label bombastis itu jelas tidak akurat. Sebutan ”killing field” pas untuk korban pembantaian di Kamboja yang jumlahnya sampai dua juta orang. Di Maluku, jumlah korban hanya ratusan, katakanlah ribuan. Jadi tidak memenuhi syarat dan sangat tidak tepat untuk disebut ”killing field”, apalagi ”genocide”.
Penyebutan konflik di Maluku sebagai “perang agama” juga tidak akurat, karena sebetulnya akarnya lebih terkait kepada masalah ekonomi dan politik. Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang memiliki tradisi harmoni agama dan toleransi yang tinggi dengan konsep “pela gandong”-nya.
Jadi, hati-hatilah memilih kata. Mulutmu adalah harimau-mu. Clint Eastwood, dalam film ”Dirty Harry”, mengatakan, ”Stick and stone can break your bone, but words can cause severe and permanent damage”. Betul sekali bahwa tongkat dan batu bisa mematahkan tulang orang, namun itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan hujatan kata-kata yang bisa menyebabkan kehancuran permanen kejiwaan seseorang.
Kata-kata bisa menjadi kabar bohong, fitnah yang keji, pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan karakter. Kata-kata dalam berita dan tulisan yang salah bisa mengakibatkan gugatan, somasi dan membawa penulisnya ke meja hijau atau masuk ke hotel prodeo.
Bukan itu saja, kata-kata dan berita yang salah bisa mengakibatkan kredibilitas Antara jatuh dan diragukan. Bisnis media adalah bisnis kredibilitas. Kalau mengeja kata-kata saja salah, bagaimana orang bisa percaya berita anda?
Buku panduan penulisan ini akan membantu kita semua untuk menulis berita berkualitas sesuai dengan motto ”Cepat, Akurat, Penting”. Jadikanlah buku ini acuan. Berpegang teguhlah kepada kaidah-kaidah di buku ini, Insya Allah, kita akan bisa memproduksi karya jurnalistik yang memenuhi ”kaliber Antara”.
Jakarta, 17 Agustus 2007
PAMOR ASEAN MEMUDAR
Oleh Akhmad Kusaeni
Jakarta, 21/12 (ANTARA) – Pamor Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) makin memudar. Ada analis yang bahkan menuding ASEAN yang memasuki usia 41 tahun pada 2006 ini sebagai tengah mengalami krisis usia paruh baya. Terlalu kasar kalau menyebutnya sebagai tak punya tenaga. Sangat tidak diplomatis kalau menyebut ASEAN impoten.
ASEAN akhir tahun ini baru saja menunda pertemuan puncaknya di Filipina. Alasan resmi penundaan adalah untuk menghindari bencana badai, namun sumber-sumber tidak resmi menyebutkan itu akibat adanya ancaman serangan teroris.
Penundaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 dari yang semula direncanakan berlangsung di Pulau Cebu pada 9-13 Desember 2006 menjadi 10-15 Januari 2007, apapun alasanya, tidak hanya menurunkan citra Filipina sebagai tuan rumah tetapi juga pamor ASEAN sendiri.
"Penundaan itu membuat citra Filipina menjadi buruk dan hal itu berpengaruh pula kepada ASEAN secara keseluruhan," kata pengamat masalah internasional dari CSIS Bantarto Bandoro.
Namun, bagi ASEAN sendiri, penundaan itu merupakan hal yang baik.
“ASEAN hanya punya sedikit bahan untuk didiskusikan dalam KTT,” kata pengamat internasional Chan Akya.
KTT dari organisasi yang didirikan tahun 1967 itu belakangan lebih sering dikritik sebagai ‘talking shop’ alias arena pidato bla-bla-bla belaka. Presiden dan Perdana Menteri yang hadir secara bergiliran bicara di podium, lalu foto bersama dengan pakaian khas negara tuan rumah. Kalau ketemu di Jakarta, pakai batik. Di Filipina pakai barong, Vietnam pakai aodai.
Photo-ops itu diambil dengan latar belakang Istana atau objek khas negeri tuan rumah. Para pemimpin itu bergandeng tangan dan mengobral senyum. Seolah-olah tidak ada hal genting yang perlu diselesaikan atau dirisaukan. Seperti tidak ada krisis ekonomi yang harus diatasi. Seperti tidak ada ancaman teroris yang harus diperangi bersama. Seperti tidak ada diktatur di belahan bumi kawasan ini yang perlu dijinakkan perilaku melanggar hak asasinya. Sepertinya, mengutip istilah anak muda, ASEAN Oke-Oke Aja!
Lalu seluruh media dan koran memasang foto para pemimpin ASEAN itu di halaman depan. KTT berakhir. Para pemimpin ASEAN pulang. Pesta berakhir. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Sampai ketemu di (arisan?) tahun depan.
Itulah kesan pengamat yang sangat kritis terhadap ASEAN. Beragam kepentingan ekonomi dan politik 10 negara anggotanya, ASEAN berkembang ke banyak segi dan arah. Ini masalah yang dihadapi kelompok-kelompok Negara di kawasan lain juga, termasuk Uni Eropa. Namun, karena kurang kuatnya infrastruktur dasar di ASEAN, dampaknya sangat membelenggu gerak langkah perhimpunan yang pernah digjaya pada masa-masa awal kelahirannya.
ASEAN memiliki Sekretariat kecil di Jakarta, namun koordinasi kebanyakan dilakukan melalui secretariat nasional di masing-masing Negara anggota. Dengan infrastruktur dasar semacam itu, Sekretariat ASEAN tidak cukup banyak bisa berbuat.
Membendung komunis
Jika dilihat dari sejarahnya, ASEAN dibentuk atas kehendak Amerika Serikat yang berupaya untuk membangun kawasan anti-komunis di Asia Tenggara. Sebagai perhimpunan yang didirikan untuk menghadapi ancaman luar, maka ASEAN sejatinya dirancang memiliki organisasi terpusat. Faktanya adalah tidak.
Dari awal pembentukannya, negara-negara anggota ASEAN sudah sepakat untuk tidak saling campur tangan terhadap masalah internal anggotanya. Itulah sebabnya pertemuan ASEAN lebih banyak diisi dengan pidato-pidato, ekstrimnya basa-basi, untuk menghindari kesan sebuah negara anggota campur tangan terhadap urusan negara lainnya.
Bahkan, negara-negara ASEAN bersumpah menghindari perang di antara sesamanya. Bentrokan kecil saja di antara negara-negara tetangga yang saling berbatasan, akan membuka peluang bagi pemberontak komunis atau separatis.
Ketimbang bicara politik, negara-negara ASEAN lebih senang bicara ekonomi dan perdagangan. Era tahun 1970-an merupakan masa keemasan kerjasama perdagangan ASEAN yang menggabungkan diri dengan pertumbuhan ekonomi Jepang dan AS. Investor-investor Jepang dan AS ramai-ramai tanam modal di ASEAN dan negara di kawasan ini menikmati pertumbuhan yang tinggi.
Tumbangnya Uni Soviet membuat alasan utama atau raison d’etre keberadaan ASEAN punah. Pada saat yang sama, ASEAN juga gagal untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik bersama. Ini diperparah dengan datangnya krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Lalu, diperburuk lagi dengan meningkatnya ancaman teroris di kawasan ini.
“Merebaknya terorisme di kawasan Asia Tenggara akan mendorong makin jatuhnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sampai beberapa tahun ke depan,” kata Chan Akya.
Pengamat internasional dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto mengatakan negara-negara anggota ASEAN semestinya mampu menjadikan terorisme sebagai isu bersama dalam konteks kawasan. Ide Amerika Serikat untuk menumpas terorisme yang tecermin dalam wacana kelompok Islam garis keras di Thailand, Filipina dan Indonesia mestinya bisa diredam dengan kemampuan ASEAN menyikapi uniknya masalah tersebut di kawasan Asia Tenggara sendiri.
"ASEAN harus mampu mengatakan permasalahan di dalam kawasan bisa diselesaikan sendiri," tuturnya.
Namun, ASEAN gagal mengatasi ancaman terorisme di kawasannya sendiri, sehingga AS ikut intervensi, termasuk menghadirkan pasukannya seperti di Filipina.
Andi mengusulkan agar dihidupkan kembali ASEAN Regional Forum (ARF). Forum yang semestinya sekarang sudah sampai pada taraf diplomasi preventif itu kini terbenam oleh menumpuknya masalah krisis ekonomi di tahun-tahun belakangan. Akibatnya, sampai saat ini ASEAN masih mempunyai masalah berkenaan dengan soal-soal yang bersifat transnasional, khususnya perang total melawan terorisme .
Kepemimpinan lemah
Krisis ekonomi dan tidak tuntasnya perang melawan teoris di kawasan ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan pusat ASEAN. Jika dibiarkan terus dalam keadaan ‘auto pilot’, ASEAN akan menjadi organisasi papan nama saja yang tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggotanya.
Seperti dikemukakan Chan Akya, kegagalan ASEAN adalah karena ketidakmampuan negara anggota untuk menerima kebutuhan tentang perlunya otoritas terpusat seperti Uni Eropa.
Uni Eropa bukan saja memiliki ‘otoritas terpusat’, Komisi Eropa sudah memiliki parlemen sendiri yang keputusan-keputusan dan peraturannya bisa dilaksanakan di seluruh negara anggota. Uni Eropa sudah memiliki mata uang bersama Euro, kebijakan fiscal dan visa bersama.
Hanya dengan menatapi jalan yang telah ditempuh Uni Eropa, krisis paruh baya ASEAN bisa diobati. Dengan begitu, bukan saja perhimpunan ini bisa terus hidup, tetapi juga berguna bagi anggota dan seluruh rakyat yang hidup di kawasan ini.
Jakarta, 21/12 (ANTARA) – Pamor Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) makin memudar. Ada analis yang bahkan menuding ASEAN yang memasuki usia 41 tahun pada 2006 ini sebagai tengah mengalami krisis usia paruh baya. Terlalu kasar kalau menyebutnya sebagai tak punya tenaga. Sangat tidak diplomatis kalau menyebut ASEAN impoten.
ASEAN akhir tahun ini baru saja menunda pertemuan puncaknya di Filipina. Alasan resmi penundaan adalah untuk menghindari bencana badai, namun sumber-sumber tidak resmi menyebutkan itu akibat adanya ancaman serangan teroris.
Penundaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 dari yang semula direncanakan berlangsung di Pulau Cebu pada 9-13 Desember 2006 menjadi 10-15 Januari 2007, apapun alasanya, tidak hanya menurunkan citra Filipina sebagai tuan rumah tetapi juga pamor ASEAN sendiri.
"Penundaan itu membuat citra Filipina menjadi buruk dan hal itu berpengaruh pula kepada ASEAN secara keseluruhan," kata pengamat masalah internasional dari CSIS Bantarto Bandoro.
Namun, bagi ASEAN sendiri, penundaan itu merupakan hal yang baik.
“ASEAN hanya punya sedikit bahan untuk didiskusikan dalam KTT,” kata pengamat internasional Chan Akya.
KTT dari organisasi yang didirikan tahun 1967 itu belakangan lebih sering dikritik sebagai ‘talking shop’ alias arena pidato bla-bla-bla belaka. Presiden dan Perdana Menteri yang hadir secara bergiliran bicara di podium, lalu foto bersama dengan pakaian khas negara tuan rumah. Kalau ketemu di Jakarta, pakai batik. Di Filipina pakai barong, Vietnam pakai aodai.
Photo-ops itu diambil dengan latar belakang Istana atau objek khas negeri tuan rumah. Para pemimpin itu bergandeng tangan dan mengobral senyum. Seolah-olah tidak ada hal genting yang perlu diselesaikan atau dirisaukan. Seperti tidak ada krisis ekonomi yang harus diatasi. Seperti tidak ada ancaman teroris yang harus diperangi bersama. Seperti tidak ada diktatur di belahan bumi kawasan ini yang perlu dijinakkan perilaku melanggar hak asasinya. Sepertinya, mengutip istilah anak muda, ASEAN Oke-Oke Aja!
Lalu seluruh media dan koran memasang foto para pemimpin ASEAN itu di halaman depan. KTT berakhir. Para pemimpin ASEAN pulang. Pesta berakhir. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Sampai ketemu di (arisan?) tahun depan.
Itulah kesan pengamat yang sangat kritis terhadap ASEAN. Beragam kepentingan ekonomi dan politik 10 negara anggotanya, ASEAN berkembang ke banyak segi dan arah. Ini masalah yang dihadapi kelompok-kelompok Negara di kawasan lain juga, termasuk Uni Eropa. Namun, karena kurang kuatnya infrastruktur dasar di ASEAN, dampaknya sangat membelenggu gerak langkah perhimpunan yang pernah digjaya pada masa-masa awal kelahirannya.
ASEAN memiliki Sekretariat kecil di Jakarta, namun koordinasi kebanyakan dilakukan melalui secretariat nasional di masing-masing Negara anggota. Dengan infrastruktur dasar semacam itu, Sekretariat ASEAN tidak cukup banyak bisa berbuat.
Membendung komunis
Jika dilihat dari sejarahnya, ASEAN dibentuk atas kehendak Amerika Serikat yang berupaya untuk membangun kawasan anti-komunis di Asia Tenggara. Sebagai perhimpunan yang didirikan untuk menghadapi ancaman luar, maka ASEAN sejatinya dirancang memiliki organisasi terpusat. Faktanya adalah tidak.
Dari awal pembentukannya, negara-negara anggota ASEAN sudah sepakat untuk tidak saling campur tangan terhadap masalah internal anggotanya. Itulah sebabnya pertemuan ASEAN lebih banyak diisi dengan pidato-pidato, ekstrimnya basa-basi, untuk menghindari kesan sebuah negara anggota campur tangan terhadap urusan negara lainnya.
Bahkan, negara-negara ASEAN bersumpah menghindari perang di antara sesamanya. Bentrokan kecil saja di antara negara-negara tetangga yang saling berbatasan, akan membuka peluang bagi pemberontak komunis atau separatis.
Ketimbang bicara politik, negara-negara ASEAN lebih senang bicara ekonomi dan perdagangan. Era tahun 1970-an merupakan masa keemasan kerjasama perdagangan ASEAN yang menggabungkan diri dengan pertumbuhan ekonomi Jepang dan AS. Investor-investor Jepang dan AS ramai-ramai tanam modal di ASEAN dan negara di kawasan ini menikmati pertumbuhan yang tinggi.
Tumbangnya Uni Soviet membuat alasan utama atau raison d’etre keberadaan ASEAN punah. Pada saat yang sama, ASEAN juga gagal untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik bersama. Ini diperparah dengan datangnya krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Lalu, diperburuk lagi dengan meningkatnya ancaman teroris di kawasan ini.
“Merebaknya terorisme di kawasan Asia Tenggara akan mendorong makin jatuhnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sampai beberapa tahun ke depan,” kata Chan Akya.
Pengamat internasional dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto mengatakan negara-negara anggota ASEAN semestinya mampu menjadikan terorisme sebagai isu bersama dalam konteks kawasan. Ide Amerika Serikat untuk menumpas terorisme yang tecermin dalam wacana kelompok Islam garis keras di Thailand, Filipina dan Indonesia mestinya bisa diredam dengan kemampuan ASEAN menyikapi uniknya masalah tersebut di kawasan Asia Tenggara sendiri.
"ASEAN harus mampu mengatakan permasalahan di dalam kawasan bisa diselesaikan sendiri," tuturnya.
Namun, ASEAN gagal mengatasi ancaman terorisme di kawasannya sendiri, sehingga AS ikut intervensi, termasuk menghadirkan pasukannya seperti di Filipina.
Andi mengusulkan agar dihidupkan kembali ASEAN Regional Forum (ARF). Forum yang semestinya sekarang sudah sampai pada taraf diplomasi preventif itu kini terbenam oleh menumpuknya masalah krisis ekonomi di tahun-tahun belakangan. Akibatnya, sampai saat ini ASEAN masih mempunyai masalah berkenaan dengan soal-soal yang bersifat transnasional, khususnya perang total melawan terorisme .
Kepemimpinan lemah
Krisis ekonomi dan tidak tuntasnya perang melawan teoris di kawasan ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan pusat ASEAN. Jika dibiarkan terus dalam keadaan ‘auto pilot’, ASEAN akan menjadi organisasi papan nama saja yang tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggotanya.
Seperti dikemukakan Chan Akya, kegagalan ASEAN adalah karena ketidakmampuan negara anggota untuk menerima kebutuhan tentang perlunya otoritas terpusat seperti Uni Eropa.
Uni Eropa bukan saja memiliki ‘otoritas terpusat’, Komisi Eropa sudah memiliki parlemen sendiri yang keputusan-keputusan dan peraturannya bisa dilaksanakan di seluruh negara anggota. Uni Eropa sudah memiliki mata uang bersama Euro, kebijakan fiscal dan visa bersama.
Hanya dengan menatapi jalan yang telah ditempuh Uni Eropa, krisis paruh baya ASEAN bisa diobati. Dengan begitu, bukan saja perhimpunan ini bisa terus hidup, tetapi juga berguna bagi anggota dan seluruh rakyat yang hidup di kawasan ini.
Langganan:
Postingan (Atom)