Tampilkan postingan dengan label Makalah. Tampilkan semua postingan

Jumat, 04 Januari 2008

PERAN PERS DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

Oleh Akhmad Kusaeni

Ada hal yang tidak berubah meskipun Lebak kini sudah mencapai usia 175 tahun, yakni pembangunan daerah yang lamban bahkan macet di sejumlah kawasan.Simaklah cerita berikut ini.
Menurut sahibul hikayat, Max Havelaar termasuk pejabat Hindia Belanda yang rajin berkunjung ke pedalaman. Jika berkunjung ke desa-desa, Asisten Residen Lebak itu menggunakan kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda. Melewati jalan tanah yang becek dan berkelok-kelok, kereta kuda yang ditumpangi Havelaar sering kejeblos ke dalam kubangan lumpur. Ini mengakibatkan perjalanan sang Asisten Residen terganggu beberapa hari untuk menunggu jalan kering atau kereta ditarik dari kubangan lumpur. Peristiwa itu terjadi sekitar 130 tahun lalu.
Beberapa waktu lalu, sebagai wartawan saya pernah mengunjungi desa Jayasari, sebuah desa tertinggal di Lebak, yang jaraknya hanya beberapa puluh kilometer dari Rangkasbitung, ibukota kabupaten. Saya memang tidak menggunakan andong seperti Havelaar, waktu itu saya naik mobil. Tapi suasana yang saya lihat dan alami tidak ada bedanya dengan 130 tahun lalu.
Saya masih melihat jalan tanah becek yang sama dan mobil saya kejeblos di kubangan lumpur yang sama. Untuk sampai ke kantor kepala desa, saya harus punya nyali yang kuat, karena satu-satunya jalan menuju ke sana adalah dengan meniti jembatan bambu yang menggantung di atas air sungai Ciujung yang tengah meluap. Saya beristigfar. Ya Allah, ternyata Lebak tidak banyak berubah semenjak zaman Max Havelaar 130 tahun yang lalu.
Jangankan di pedesaan dan pedalaman, di kota Rangkasbitung sendiri sedikit sekali yang berubah dalam kurun waktu 39 tahun terakhir atau sepanjang usia saya sekarang ini. Awal tahun 1970-an, saya duduk di bangku SD Muara Ciujung XII di Jl. Sunan Giri. Meskipun sedang belajar, jika terdengar suara helicopter, kami segera berlarian meninggalkan kelas menuju alun-alun kota Rangkasbitung. Sebagian besar tak bersepatu, kami lari secepatnya untuk melihat siapa gerangan pejabat yang datang dengan helicopter tersebut. Di pinggir lapangan, kami --anak-anak-- melambai-lambaikan tangan kepada gubernur, menteri atau siapa saja yang turun. Kami cukup senang jika pejabat itu balik melambaikan tangan.
Saat saya dewasa, pada musim kampanye Pemilu tahun 1997, saya ikut dengan seorang pejabat naik helicopter ke Lebak. Saya turun di alun-alun yang sama dan saya menyaksikan suasana yang sama dengan masa-masa seperempat abad lalu. Saya masih melihat ada anak-anak yang tanpa sepatu berlarian menuju alun-alun dan melambai-lambaikan tangan kepada kami yang turun dari helicopter.
Artinya, Lebak tidak banyak berubah. Ada sih perubahan, namun tidak signifikan. Pembangunan yang lamban dan bahkan macet di sejumlah kawasan inilah yang menjadi tantangan bagi siapapun yang terlibat di Lebak, termasuk kalangan pers. Pers harus mampu berperan untuk mempercepat pembangunan di Lebak, apalagi di zaman otonomi daerah sekarang ini.
Tapi bagaimana caranya?

Development Journalism
Menurut saya, pers harus melakukan apa yang disebut jurnalisme pembangunan (development journalism). Pers harus berfungsi mendorong gerak pembangunan di Lebak. Pers, dalam hal ini koran, majalah, tabloid, radio, dan televisi yang terbit dan beredar di Lebak, harus mengangkat isu-isu yang terkait dengan pembangunan dan segala permasalahannya dalam laporan, ulasan dan pemberitaannya.
Pers harus memberitakan proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, insfratruktur, nasib petani, buruh, kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan di pedalaman dan pedesaan. Dalam konsep jurnalisme yang umumnya berlaku di negara-negara berkembang ini, maka pers juga harus berfungsi mengkritisi “musuh-musuh pembangunan”, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penyimpangan dan penyelewengan lainnya.
Yang terpenting lagi pers harus bisa memberikan harapan kepada masyarakat akan masa depannya. Dengan menumbuhkan masa depan yang penuh dengan harapan, ia dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Fred S Siebert dalam buku Communication in Modern Society, tujuan umum dari media massa adalah membuat rakyat di seluruh dunia bisa memperoleh informasi yang memungkinkan mereka memiliki sebuah masyarakat yang damai dan produktif, dan juga yang memberikan mereka kepuasan pribadi dan merasa terhibur.
Fungsi hiburan itu memiliki preseden historis dalam jurnalistik di Barat. Para penyair di abad 16 yang membawa berita dari satu istana ke istana lain, disukai bukan saja karena berita yang dibawa oleh mereka, tetapi juga karena kepandaian mereka menyanyi, menari dan memainkan kecapi. Oleh karena itu, media massa perlu memainkan berbagai aspek yang bersifat menghibur berupa cerita-cerita yang menarik (human interest), anekdot-anekdot yang lucu, kisah-kisah menarik (features), teka-teki silang dan cerita-cerita komik.
Singkat kata, sebagaimana dikemukakan ahli komunikasi Fraser Bond, pers dalam segala bentuknya harus sanggup memberikan bantuan istimewa kepada khalayak untuk lebih menyempurnakan hidupnya, untuk merasa lebih aman, lebih kaya, lebih sehat, lebih suka cita dan banyak lagi cara yang lebih menjanjikan kebaikan.
Pers, sebaliknya, jangan menjadi sumber keburukan seperti menyebarkan permusuhan, penghujatan, penghinaan, provokasi, adu domba, pornografi, sensasi dan pengumbaran selera rendah masyarakat.

Masih sangat kecil
Jika yang dimaksud dengan pers disini, ialah media cetak yang diterbitkan di Ibukota Jakarta atau Bandung, maka daya dorong dan daya pengaruhnya pada pembangunan di Lebak sungguh masih sangat kecil. Dan jika kita periksa wilayah peredarah suratkabar di Lebak, yang sebagian terbesar tersebar di kota Rangkasbitung dan sekitarnya, maka kita dapat melihat, bahwa kurang lebih 80 persen rakyat pedalaman kita tidak tersentuh oleh Kompas, Pelita, Poskota, Pikiran Rakyat atau Fajar Banten.
Padahal, jika kita sungguh-sungguh hendak memodernisasi masyarakat Lebak, maka rakyat 80 persen yang hidup di padesaan ini harus di bawa ke dalam arus kemajuan, ke dalam arus ilmu dan teknologi modern, ke dalam era informasi yang canggih sekarang ini. Mereka harus dilepaskan dari kungkungan sikap-sikap dan pikiran-pikiran yang sudah ketinggalan zaman. Mereka harus diangkat dari jerat dan perangkap ketertinggalan sedikitnya 50 sampai 130 tahun dari kemajuan-kemajuan ummat manusia lainnya yang hidup di daerah lain di Tanah Air.
Tugas maha berat ini tidak bisa dilakukan oleh pers yang diterbitkan di kota-kota besar, karena hanya amat sedikit rakyat padesaan Lebak yang membaca koran atau majalah-majalah yang diterbitkan di Jakarta atau Bandung itu.
Informasi mengenai teknik-teknik pertanian modern, pemeliharaan unggas dan ikan, tentang bibit unggul, teknik mengawetkan hasil-hasil perkebunan, dan sebagainya, jika ditujukan kepada para petani, hamper tidak ada mamfaatnya dimuat dalam suratkabar dan majalah yang diterbitkan di kota-kota besar. Karena yang sampai daerah pedalaman dan padesaan sangat kecil jumlahnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atau siapapun yang terpanggil untuk memajukan daerah ini, perlu beramai-ramai mendirikan koran daerah dan terus memperluas jangkauan siaran radio daerah. Permasalahan daerah Lebak harus disuarakan dan diberitakan oleh koran yang terbit di Lebak, bukan oleh koran yang terbit di Jakarta atau Bandung. Sebab, Lebak adalah daerah kita dan kitalah yang paling tahu mengenai lingkungan tempat kita tinggal.
Pers daerah dan wartawan Lebaklah yang bisa mengumpulkan informasi yang tepat tentang rakyat padesaan dan pedalaman, kesukaran-kesukaran mereka, masalah-masalah mereka, keperluan-keperluan mereka, mimpi-mimpi mereka, frustasi-frustasi mereka, dan harapan-harapan mereka, dan melaporkannya dalam penerbitan-penerbitan yang terbit bukan hanya di kota-kota besar melainkan juga yang utama terbit di Lebak sendiri. Tujuannya ialah agar mereka yang mengambil keputusan tentang nasib rakyat pedalaman Lebak ini, baik di Tingkat II, Tingkat I dan Tingkat Pusat, sungguh-sungguh tahu apa yang hendak mereka lakukan bagi rakyat di daerah ini.
Apa yang diketahui pemimpin-pemimpin yang hidup di tengah kemewahan kota besar tentang rakyat pedalaman? Sedikit sekali. Mereka tidak tahu isi hati dan isi kepala rakyat Lebak yang sepanjang ratusan tahun menderita tidak ada habis-habisnya, seperti para penduduk desa Jayasari yang saya ceritakan di awal tulisan ini. Jangan-jangan, karena tidak pernah diberitakan di koran, tidak ada pemimpin daerah dan pusat yang tahu dan sadar bahwa sejak zaman Max Havelaar sekitar 130 tahun lalu sampai saat ini, Lebak tidak banyak berubah. ***

PUBLIC RELATIONS UNTUK TNI

Oleh Akhmad Kusaeni

Abad ini abad informasi. Barangsiapa menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Dia akan yang jadi pemenang. Fakta ini diyakini betul oleh para Commander in Chiefs dan Chief Executive Officers Amerika Serikat.

Presiden-presiden AS berusaha menjalankan pemerintahan dengan publisitas (government by publicity). Para CEO AS ramai-ramai menjalankan perusahaannya dengan publikasi dan pemberitaan (managing corporation with the news). Para jenderal Pentagon memboyong embedded journalists ke medan perang “to win the hearts and minds of the people”.

Pelatihan ini akan mempelajari bagaimana pemerintah AS, perusahaan-perusahaan multinasional, dan Pentagon melakukan operasi informasi dan ke-PR-an untuk menjaga citra dan mencapai tujuan-tujuannya. Amerika adalah contoh kasus pekerjaan PR yang mendekati sempurna. Untuk itu perlu ditarik pelajaran dari pengalaman keberhasilan dan juga kegagalannya. Pada bagian akhir, akan dibahas bagaimana public relations untuk TNI, bagaimana hubungan pers-TNI yang lebih kondusif serta bagaimana peran pers dalam operasi militer.

A. Government by publicity

Donald Cater dalam buku The Fourth Branch of Government menyebut pemerintahan AS sebagai "pemerintahan dengan publisitas". Hal ini karena kegiatan Gedung Putih tidak lain dari "komunikasi atas nama presiden".

Presiden AS yang menyadari pentingnya publisitas untuk membangun opini publik mempunyai staf komunikasi dan kehumasan yang besar. Tim komunikasi yang sering disebut spin doctors itu mempunyai fungsi mahapenting, yakni "menjual" dan mempromosikan presiden, keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

Setidaknya, 75 persen atau 2/3 dari staf Gedung Putih (jumlahnya antara 350 sampai 600 orang) terkait dengan tugas komunikasi dan kehumasan tersebut.

Mereka terdiri atas para ahli komunikasi, praktisi public relations, dan mantan wartawan. Mereka bekerja mulai dari menyiapkan pidato presiden, membuat siaran pers, membuat kliping koran, menyampaikan briefing pers harian, menyeleksi permintaan wawancara, sampai mengatur pertemuan mana untuk konsumsi pers dan mana yang tidak perlu diliput media.

Sementara Presiden AS tidak bisa mengontrol pers, ia dapat secara luas mempengaruhi media massa. Caranya, dengan membuat agenda pemberitaan yang bisa menjadi fokus perhatian pers, seperti mengadakan keterangan pers, menyebarkan video news release (VNR), menyampaikan pidato radio setiap akhir pekan dan menerima wawancara khusus dari koran dan majalah tertentu yang dipilih.

Bisa juga dengan bicara dalam berbagai pertemuan penting di dalam negeri atau di arena yang sudah dikenal dunia seperti Sidang Umum PBB, KTT APEC, pertemuan WTO atau NATO serta pertemuan puncak dunia lainnya. Presiden juga memanfaatkan pertemuan dengan para pemimpin dunia baik di Amerika Serikat sendiri atau di ibu kota negara yang dikunjunginya.

Semua penampilan dan kegiatan presiden itu direncanakan dengan matang dan direkayasa sedemikian rupa untuk mendapat sebesar-besarnya perhatian publik dan media massa di bawah skenario yang terkendali. Kegiatan yang dikoordinir oleh tim komunikasi Gedung Putih itu tujuannya adalah public relations bagi presiden.

Penampilan presiden yang dikemas untuk menciptakan kesan tertentu atau bertujuan mengambil simpati dan dukungan publik sering dilakukan oleh para pemintal cerita (spin doctors) Gedung Putih.

Misalnya saja, untuk menarik dukungan terhadap Perang Irak, Presiden Bush mengadakan kunjungan rahasia ke Baghdad demi merayakan Thanksgiving Day dengan para prajurit AS di medan perang. Photo Bush yang sedang membagi-bagikan kalkun kepada tentara AS dimuat di hampir semua koran dan ditayangkan televisi di seluruh dunia, membangun kesan bahwa AS telah menguasai sepenuhnya Irak.

Contoh lain, untuk mendapat dukungan rakyat dan Kongres AS dalam program Perang Bintang (Star Wars), Presiden Ronald Reagan mengeksploitasi ketegangan Perang Dingin dan ancaman nuklir Uni Soviet dan sekutunya, Reagan memboyong sejumlah wartawan dan kamera televisi ke kawasan panas di Semenanjung Korea.

Reagan dengan postur koboi Amerika berdiri dengan tegak dan gagah di zona demiliterisasi (DMZ) di perbatasan dua Korea dengan mata menatap tajam dan geram ke arah Korea Utara yang disebutnya sebagai boneka Uni Soviet. Gambar lebih bicara dari sejuta kata. Kongres AS kemudian menyetujui anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika untuk Star Wars, suatu program untuk membuat perisai di luar angkasa demi melindungi negara adidaya itu dari serangan nuklir Uni Soviet.

Ini adalah program yang sebetulnya tak masuk akal karena teknologi impenetrable shield in space sampai saat ini pun belum ada. Tapi karena Reagan seorang komunikator yang piawai memanfaatkan media, maka ia berhasil menjual impian Perang Bintang-nya menjadi kebijakan AS.

Rakyat AS yang pintar dan paling rasionalpun, berhasil diyakinkan bahwa "perisai sempurna" di angkasa itu memungkinkan. Tinggal keluarkan dana multi-miliar dolar untuk riset. Mereka bisa diyakinkan bahwa pertahanan bukanlah soal anggaran. Keluarkan dana berapapun banyaknya untuk menyelamatkan rakyat dari serangan nuklir. Untuk program Star Wars, pembayar pajak AS rela mengeluarkan kocek 294,7 miliar dolar untuk anggaran militer.

Kemampuan tim komunikasi Clinton juga berpengaruh terhadap kegagalan proses impeachment Clinton dalam kasus skandal seks dengan Monica Lewinsky. Tim komunikasi Gedung Putih berhasil meyakinkan rakyat dan Kongres AS bahwa sex affairs presiden dengan pekerja magang kantornya itu adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan urusan negara dan pemerintahan.

Clinton adalah pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin moral rakyat Amerika. Perselingkuhan seorang presiden tidak ada kaitannya dengan urusan negara.

B. Managing corporation with the news

Dengan memetik pengalaman Gedung Putih tersebut, perusahaan-perusahaan AS dan para CEO-nya juga menganggap penting publikasi dan pengelolaan berita (news management). Perusahaan-perusahaan mempekerjakan tim komunikasi dan kehumasan sebagaimana spin doctors yang dipunyai Gedung Putih.

Jika dalam pemerintahan dikenal istilah government by publicity, di kalangan swasta dikenal istilah managing corporation with the news. Saking pentingnya publikasi ini, maka sejumlah pemilik perusahaan dan CEO memanfaatkan dirinya sendiri untuk menjadi sumber berita atau bintang iklan.

Misalnya saja, daging ayam Perdue dan Kentucky diiklankan sendiri oleh para pemiliknya, Frank Perdue dan Colonel Sanders. Chrysler, sejak dipegang oleh Lee Iacocca, bintang iklannya adalah presidennya sendiri. Pemirsa televisi di Amerika, sering melihat Lee Iacocca muncul di iklan-iklan televisi mempromosikan Chrysler.

Dalam salah satu iklan, Lee tampak menantang, “Kalau anda mengetahui ada mobil yang lebih baik daripada Chrysler,” lalu dihantamnya bagian depan mobil Chrysler, “beli sajalah mobil itu!”.

Iklan yang lain menantang pembeli untuk mencoba dulu Chrysler. “Kalau anda tak suka, kembalikan saja!” kata Lee. Ternyata yang mengembalikan mobil Chrysler setelah dibeli sangat sedikit. Memang ada yang dikembalikan, tetapi itu dicurigai dikembalikan oleh pabrik mobil pesaingnya.

Untuk menggenjot terus publikasi, Lee dengan senang hati melayani wawancara pers atau tampil dalam seminar-seminar. Ia juga menulis biografi yang laku keras. Lee dengan sadar menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat perhatian. Ia menjalankan perusahaannya dengan publikasi dan pemberitaan. Ia sadar bahwa Lee dan Chrysler adalah dua nama yang sudah jadi satu. Ingat Lee, ingat Chrysler. Begitupun sebaliknya.

Selain menjadi Chief Executive Officer (CEO), Lee Iacocca sekaligus juga berperan sebagai Salesman in Chief.

Yang jadi persoalan, bagaimana caranya kita bisa menjalankan perusahaan dengan publikasi dan pemberitaan semacam Lee Iacocca? How to manage our corporation with the news just like Iacocca?

Ada sebuah buku panduan Public Relations mengenai “How to Get Publicity for Your Business?” . Beberapa kiat di buku itu yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut:

Get to know reporters.

Give them red carpet treatment.

Send press release and video news release (VCR).

Photo-ads Bush Thanksgiving Party, VCR boneka bicara

3. Speak in your community.

Aktif di Perhimpunan Humas (Perhumas) dan PR Society of Indonesia dan jadi pembicara di bidang keahlian anda.

Conduct seminar or be a sponsor of workshop.

Seminar, workshop, lokakarya adalah panggung yang baik untuk publikasi.

Receive media attention in major publications.

Kasus pembobolan Bank BNI, kontrak karya Freeport, lemak babi, McDonald dan aksi anti Amerika, flu burung dan KFC.

Make ads on special events that receive media attention.

Aqua, official sponsor of PON, iklan Olimpiade, World Cup, Tablig Akbar

Sponsor a contest or survey.

Jarum Super Music Contest, Sampurna A-mild motor-cross,

Pemilihan Putri Indonesia Mustika Ratu, Suzuki Touch the Car.

Make a significant charitable contribution.

Pemberian beasiswa dan sumbangan bencana alam memberi kesan perusahaan memiliki tanggungjawab social dan bukan hanya mengeruk keuntungan.

Get an industry award.

ISO-2000, Es Teler Juara Indonesia, The No.1 Indonesia Bank,

The best restaurant in town, The most favorite shopping mall.

Have your own radio and TV shows.

Gebyar BCA, Telkom mania, Panasonic Award, Suzuki: Touch the Car,

Sajian Sekejap Bogasari, Arisan Rinso, Indofood Galileo, Kreasi Ibu Royco.

C. Peran Pers dalam Operasi Militer

Untuk mengetahui bagaimana Pentagon menggunakan pers sebagai alat perang dalam operasi militernya, saya kutipkan tulisan pengamat masalah internasional T. Yulianti di harian Kompas, 5 April 2003, berikut ini.

PERANG DI RUANG KELUARGA

Oleh T. Yulianti

Makin canggihnya teknologi penyiaran media massa telah memungkinkan perang memasuki ruang keluarga. Perang Irak sekarang ini boleh dikatakan “living room war”. Sambil minum kopi dan mengunyah kacang, kita bisa menyaksikan secara langsung perang Irak yang dibingkai dalam judul-judul garang seperti “Invasi ke Irak” (TV7) atau “Irak Under Attack” (Metro-TV).

Kita bisa menyaksikan bagaimana rudal-rudal pasukan Amerika Serikat membumihanguskan kota Baghdad, kilang-kilang minyak terbakar, gedung dan bangunan yang hancur, cendawan api dan asap hitam tebal membumbung ke angkasa, atau penduduk sipil yang terkapar jadi korban di rumah sakit.

Kita juga bisa menyaksikan bagaimana pergerakan pasukan koalisi AS dan Inggris yang berusaha memasuki wilayah Irak, konvoi tank yang merangsek di tengah gurun pasir, tentara yang tiarap dan siap siaga menembak, atau pertempuran sengit memperebutkan kota pelabuhan Umm Qasr.

Semua tersaji di televisi dengan gamblang, lugas, dan live. Apa yang terjadi di medan perang nun jauh 8000 mil di Timur Tengah bisa disaksikan lewat layar kaca sambil bersantai di rumah. Inilah yang dikatakan sebagai revolusi media!

Revolusi media ini di satu pihak memungkinkan terpenuhinya hak setiap orang untuk mengetahui (people right to know). Kita, misalnya, bisa mengetahui seluk beluk Perang Irak dan perkembangannya setiap saat. Tinggal pegang remote control, tekan tombol, di layar TV semua informasi terbaru dan terkini tentang perang bisa kita lihat.

Namun, di pihak lain muncul problematika dalam pemberitaan perang yang terkait dengan masalah etika, obyektivitas, keharusan untuk bersikap netral dan meliput dari sisi kedua belah pihak (cover both side). Kitapun, misalnya, tidak yakin betul 100 persen terhadap apa yang diberitakan oleh CNN. Seorang teman menyarankan tontonlah CNN jika ingin melihat perang versi Amerika. Sebaliknya, simaklah Al-Jazeera jika ingin melihat perang versi Irak.

Satu tim

Pemerintah Amerika Serikat mengikutsertakan lebih dari 500 wartawan untuk meliput perang Irak bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata AS. Wartawan CNN Walter Rodgers, misalnya, tergabung dalam Skuadron 3 Resimen Kavaleri ke-7 AS yang memimpin Divisi Infanteri 3 AS yang bergerak masuk ke wilayah Irak dari Kuwait. Oleh karena itu, Walter bisa secara rinci menceritakan apa yang terjadi di gurun wilayah selatan Irak itu.

“Kami baru saja meninggalkan Kuwait dan kini memasuki wilayah padang pasir Irak. Kavaleri terus maju, rata-rata kecepatan kami 40 hingga 50 km per jam…,” lapor Walter sementara kameramen mengambil gambar tank M 1A1 Abrams bergerak cepat menyusuri gurun meninggalkan debu yang beterbangan.

Disinilah letak persoalannya. Walter yang melaporkan berita dari kendaraan lapis baja AS itu ternyata menggunakan kata “kami”. Artinya, wartawan CNN tersebut telah menganggap dirinya sebagai “satu tim” dengan Skuadron 3 Resimen Kavaleri ke-7 AS.

“Ketika anda bagian dalam satu tim, anda tidak bisa lagi obyektif. Alih-alih menjadi wartawan yang obyektif, anda akan menjadi partisipan,” ujar Michael Ryan, seorang wartawan kawakan AS.

Ryan bersama-sama sejumlah veteran wartawan perang AS lainnya sejak awal memang menentang rencana Pentagon bulan Oktober tahun lalu untuk melatih para wartawan dasar-dasar pertempuran militer sebagai bagian dari rencana kontinjensi bagi media untuk kemungkinan meliput Perang Irak. Dalam latihan itu, para wartawan diperkenalkan dengan suasana di medan perang dan bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi yang membahayakan.

Instruktur mempertunjukan gambar-gambar video bagaimana wartawan seharusnya meliput konflik dan peperangan. Mereka juga menjalani simulasi skenario perang, diperkenalkan dengan senapan mesin, ranjau dan ledakan bom serta bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga di kancah perang.

Para wartawan juga diuji ketahanan fisiknya dengan menaiki lembah dan berlari di tengah kubangan lumpur. Mereka juga dilatih bagaimana melarikan diri dari simulasi bahaya seperti penyergapan, serangan artileri dan bahkan bagaimana menyelamatkan diri jika Irak menggunakan senjata biologi dan kimianya.

Memang latihan fisik diperlukan agar para jurnalis itu bisa tahan berada di gurun pasir dan selamat di tengah-tengah kancah perang yang membahayakan. Namun, secara kejiwaan, para wartawan itu diperkenalkan dengan pola pikir dan pola tindak militer. Mereka diajarkan aturan pertempuran, struktur komando, dan kebiasaan militer AS. Yang lebih penting lagi, mereka dilatih untuk berfikir bahwa mereka adalah “satu tim” dengan pasukan AS. Disinilah letak masalahnya.

Sistim penyertaan wartawan dalam operasi militer AS ini banyak ditentang oleh berbagai kalangan. Seorang wartawan tahu kemana harus mengejar berita. Wartawan tidak memerlukan pemerintah atau tentara untuk membawa mereka ke kamp-kamp atau kancah perang.

Melibatkan wartawan dalam satu tim dengan pasukan AS dianggap bukanlah jurnalisme, tapi propaganda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran adalah wartawan harus meliput sendiri sehingga kebebasan dan independensinya terjaga. Begitu suara-suara pengkritik gagasan “penanaman wartawan” dalam pasukan AS yang tengah bertempur di Irak.

Diberi pangkat

Sampai dengan Perang Vietnam, para wartawan selalu berada di kancah pertempuran bersama-sama dengan pasukan AS yang melawan Vietcong. Dalam Perang Dunia II, para jurnalis bahkan sempat diberi pangkat militer kehormatan. Michael Ryan, misalnya, diberi pangkat Letnan Kolonel. Tapi itu tidak berarti bahwa para wartawan tidak melaporkan kebenaran. Para wartawan ketika itu diberi kebebasan melaporkan situasi perang apa adanya. Setelah Perang Vietnam, pihak militer melakukan pembatasan akses terhadap para wartawan.

Memang wartawan sendiri, khususnya para kru televisi, bukan satu-satunya yang menyebabkan mundurnya AS dari kancah Perang Vietnam. Namun jelas ada korelasi antara jatuhnya korban tentara AS yang diberitakan wartawan dengan dukungan publik terhadap Perang Vietnam. Hasil penelitian John E Muller (1985) menyebutkan bahwa angka dukungan publik menurun 15 persen setiap korban jatuh di pihak AS mencapai 10 orang.

Belajar dari pengalaman Perang Vietnam, Pentagon tidak ingin membiarkan media massa mengacaukan operasi militer di kemudian hari. Ketika pasukan AS menginvasi Grenada pada 25 Oktober 1983 tak satupun wartawan yang diikutsertakan. Cara baru penyensoran dengan tidak mengikutsertakan secara fisik itu merupakan reaksi akan makin canggihnya teknologi penyiaran media massa. Para pengkritik menyebut physical exclusion itu sebagai “ larangan total bagi akses pers terhadap medan perang”.

Kasus Grenada itu membuat para tokoh media massa dan militer bertemu untuk membahas bagaimana cara terbaik liputan pada sebuah operasi militer. Sebuah komite yang diketuai oleh Mayjen Winant Sidle mengeluarkan rekomendasi pada 23 Agustus 1984 untuk membentuk sistim Press Pool, yaitu sekelompok kecil reporter akan mendampingi pasukan yang terjun ke medan perang dan mereka menyampaikan hasil liputannya kepada reporter dari media lain yang tidak ikut ke medan perang. Sistim ini misalnya pernah diujicoba ketika militer AS melakukan invasi ke Panama pada 20 Desember 1989, pada Perang Teluk 1991 dan Perang Afghanistan 2002.

Dalam Perang Irak sekarang ini, Pentagon tampaknya berusaha untuk memanfaatkan lebih banyak lagi wartawan untuk menjadi public relations-nya di medan pertempuran. Hal ini karena para petinggi militer AS tahu persis betapa besarnya pengaruh media massa pada sukses tidak suatu operasi militer. Media massa bisa menyatakan kegagalan atau keberhasilan aksi militer bahkan pada hari pertama operasi militer dilakukan.

“You don’t win unless CNN say you win,” ujar mantan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Hugh Shelton.

Artinya, pada era informasi real time dan tayangan televisi 24 jam ke seluruh dunia, anda tidak akan memenangkan suatu pertempuran kalau CNN tidak menyatakan anda menang! Pentagon membutuhkan Peter Arnett, Walter Rodgers dan Christiane Amanpour dalam setiap operasi militernya. Memenangkan pertempuran berarti memenangkan perang informasi. Itulah sebabnya Pentagon merekrut 500 wartawan untuk diikutsertakan dalam pasukan AS yang tengah berperang di Irak.***

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pers dan militer yang tampak tidak mudah, saya kutipkan lagi tulisan T. Yulianti di Suara Pembaruan, 12 Nopember 2003.

BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PERS DAN MILITER

Oleh T. Yulianti

Meskipun wartawan telah meliput pertempuran sepanjang sejarah, hubungan antara pers dan militer selalu tidak mudah. Ada tugas dan tanggungjawab yang saling berbenturan (clash of responsibilities) antara pers dan militer. Pengalaman bagaimana Amerika Serikat (AS) mengatasi konflik antara pers dan militer yang akan dibahas dalam tulisan ini, kiranya bisa menjadi pertimbangan dan pelajaran bagi operasi informasi TNI dalam operasi militer di Aceh yang baru saja diperpanjang pelaksanaannya.

Di Amerika, militer bertanggungjawab terhadap pertahanan dan keamanan umum. Tanggungjawab itu dijamin oleh konstitusi. Sementara tugas dan tanggungjawab pers untuk melaporkan kepada publik apa yang dilakukan pemerintah dan pihak militer juga dilindungi dan dijamin oleh konstitusi yang sama. Untuk kepentingan keamanan, militer cenderung ke ketertutupan dan kerahasiaan. Sementara untuk memenuhi hak rakyat untuk mengetahui, pers cenderung ke transparansi dan keterbukaan. Kepentingan yang berbeda tersebut membuat pers dan militer terkadang saling berbenturan.

Ketegangan antara pers dengan pihak militer tidak akan pernah mengendor, karena masing-masing pihak saling membutuhkan, namun tidak bisa memberikan apa yang masing-masing pihak inginkan. Pada masa perang, kebebasan absolut untuk menyiarkan dan menayangkan apapun yang terjadi di medan pertempuran jelas tidak mungkin. Sebaliknya juga tidak mungkin dalam sebuah demokrasi ada pihak yang menjadikan pers dan media sebagai alat propaganda.

Dalam suatu operasi militer, tentara umumnya memiliki tiga kekuatiran terhadap pers. Pertama, tentara tidak ingin wartawan melaporkan informasi yang bisa menyebabkan musuh siaga dan prajurit terbunuh. Kedua, tentara tidak ingin dukungan rakyat menurun terhadap perang dan operasi militer yang mereka laksanakan. Ketiga, mereka tidak ingin kesalahan dan ketidakberhasilan mereka diekpose.

Wartawan perang biasanya menerima dan menghormati kekuatiran tentara yang pertama dan menolak kekuatiran yang ketiga. Sedangkan mengenai kemungkinan dukungan rakyat menurun terhadap perang sehingga wartawan dilarang memberikan kepada publik apa yang semestinya diketahui, sering menjadi pangkal masalah dalam hubungan antara pers dan militer.

Hubungan pers dengan militer tidak begitu mulus dan sering bertabrakan mengenai bagaimana rakyat harus diberi tahu atau tidak diberi tahu mengenai perkembangan perang. Wartawan AP Tom Lambert dan Peter Kalischer diusir dari Korea tahun 1950 karena menulis berita mengenai kepanikan, kekurangan perlengkapan senjata, dan kocar-kacirnya pasukan AS yang terjebak dalam serangan mendadak pasukan Korea Utara. Meskipun laporan wartawan tersebut adalah fakta apa adanya, mereka dianggap telah mengungkapkan informasi yang bisa “berdampak buruk terhadap moral dan kejiwaan pasukan” serta “menurunkan dukungan rakyat di dalam negeri AS”.

Jenderal Douglas McArthur mencabut larangan meliput Perang Korea tersebut, namun meminta kepada kedua wartawan itu agar mereka memiliki tanggungjawab dalam hal perang urat syaraf. Bukankah seperti pernah dikemukakan oleh Jenderal Eisenhower, opini publik (membantu) memenangkan perang?

Kedua wartawan itu juga diingatkan agar tidak lupa di pihak mana sebetulnya mereka berada. Sebagai warga AS, mereka diminta untuk berada di pihak tentara AS dan bukan menyuarakan hal-hal yang bisa menguntungkan musuh. Pada Perang Vietnam beberapa tahun kemudian, Laksamana Harry Felt mengulang permintaan McArthur tersebut. Kepada wartawan AP yang lain, Malcolm Browne, yang dianggap laporannya negatif dan nyeleneh, Laksamana Harry Felt menyindir “Mengapa kita tidak menjadi satu tim?”.

Lebih buruk

Hubungan kurang harmonis antara pers dengan tentara bahkan lebih buruk lagi pada Perang Dunia I. Wartawan harus bersumpah bahwa mereka akan menyampaikan kebenaran kepada rakyat dan bangsa AS dan tidak menyiarkan berita-berita (meskipun benar adanya) yang bisa menguntungkan dan membantu musuh. Koran-koran harus membayar uang jaminan 10.000 dolar AS, suatu jumlah yang besar waktu itu, jika ingin meliput perang. Uang jaminan itu akan disita jika wartawan yang bersangkutan tidak mengikuti aturan peliputan yang ditetapkan militer.

Ketika AS masuk ke kancah Perang Dunia II, Washington membentuk Kantor Penyensoran (Office of Cencorship) dan Kantor Informasi Perang (Office of War Information) untuk mengatur arus pemberitaan. Kedua lembaga itu misalnya saja mengeluarkan ketentuan bahwa suratkabar dan stasion penyiaran harus aktif mendukung upaya perang. Perang total, menurut aturan itu, membutuhkan kepatuhan total dari wartawan.

Namun, pada Perang Vietnam, lain ceritanya. Pada mulanya, wartawan mendukung upaya perang meskipun mereka “tidak selalu satu tim” dengan pasukan AS. Belakangan, pers mempertanyaan perang itu sendiri. Penentangan terhadap perang lebih radikal di akhir dekade 1960-an. Pers melihat tentara AS sebagai penindas dan penjajah, suatu hal yang tak pernah bisa dimaafkan oleh tentara AS.

Sampai saat inipun, sejumlah tentara veteran Perang Vietnam masih bersikeras bahwa pers terutama televisi telah menyebabkan kalahnya AS dengan cara menjatuhkan moral dan dukungan di dalam negeri. Pers mengabaikan imbauan militer untuk tidak mendramatisir brutalnya perang dan makin banyaknya tentara AS yang tewas di medan perang.

“Dalam sejarah panjang peperangan, wartawan selalu akan lebih jujur kepada rakyat AS ketimbang kepada para pejabat-pejabatnya,” kata James Reston, wartawan The New York Times.

Dalam Perang Vietnam, wartawan telah membuktikan pengabdiannya kepada kepentingan rakyat AS yang menghendaki perang diakhiri, ketimbang kepada pihak militer yang justru ingin eskalasi perang ditingkatkan dengan penambahan pasukan dan peralatan senjata. Oleh karena “dikhianati” pers, pihak militer AS tidak pernah lagi memberikan akses kepada operasi militernya sebagaimana yang pernah diberikan sebebas-bebasnya pada Perang Vietnam.

Pada invasi AS di Grenada tahun 1983, para wartawan sama sekali tidak diikutsertakan. Kebijakan tidak mengikutsertakan wartawan secara fisik tersebut diprotes keras oleh organisasi-organisasi wartawan dan kalangan praktisi media. Akhirnya, Pentagon menyepakati untuk melakukan sistim pool pada operasi militer AS berikutnya. Sistim pool tersebut memberikan akses kepada sejumlah wartawan untuk ikut dalam operasi militer pasukan AS dan kemudian membagi liputannya kepada wartawan lain yang tidak ikut.

Bisa diterima pers

Sistim pool digunakan dalam operasi militer di Somalia (1992-1993) dan Haiti (1994-1995) yang dianggap sebagai suatu alternatif peliputan yang bisa diterima oleh kalangan pers dan militer. Sistim ini pula yang diterapkan secara ketat dalam Perang Teluk I saat pasukan AS menghukum tentara Irak yang menyerbu Kuwait. Inilah operasi militer AS terbesar setelah Perang Vietnam, namun dalam hal pembatasan pers dinilai sebagai yang terburuk.

Aturan main peliputan adalah tidak ada laporan mengenai pergerakan pasukan dan tidak ada akses ke medan perang kecuali bagi wartawan yang diorganisir dalam sistim pool. Kunjungan wartawan kepada unit tempur tanpa izin akan menyebabkan dicabutnya kartu izin meliput (press credential). Berita dan gambar disensor dengan alasan untuk kepentingan keamanan dan keselamatan pasukan. Ditegaskan bahwa sensor tersebut bukan untuk membungkam kritik dan mencegah militer dipermalukan.

Akibatnya 1.600-an wartawan yang meliput di medan perang sangat dibatasi gerakannya, bahkan wawancara dengan perawat dan dokter di kawasan non-tempur pun tidak diizinkan kecuali didamping oleh pejabat militer. Yang terjadi adalah publik sangat tergantung pada berita yang disampaikan dalam keterangan pers pihak militer yang jauh dari lokasi pertempuran. Tentu saja berita-berita tersebut dikemas dengan sangat baik oleh pihak militer. Hanya berita-berita yang dianggap “aman” saja yang disiarkan ke publik.

Ini menyulut protes dari kalangan wartawan, termasuk Walter Cronkite. Veteran wartawan perang yang sangat dihormati itu mengkritik bahwa pembatasan pers yang tidak pernah terjadi sebelumnya itu “memberangus hak masyarakat untuk mengetahui”. Terhadap tudingan dan kritikan itu, Pentagon berdalih bahwa perang modern yang bergerak cepat tidak mungkin bisa mengakomodasi wartawan secara tak terbatas ke medan perang.

Meskipun demikian, di bawah tekanan kuat dari organisasi-organisasi wartawan, Pentagon akhirnya menyetujui adanya pedoman baru peliputan media di medan perang. Aturan baru tersebut menyebutkan bahwa sistim pool baru akan digunakan jika tidak ada cara lain yang terbaik untuk mengakomodasi pers; wartawan akan diberikan akses kepada unit-unit militer, petugas humas hanya akan bertindak sebagai pejabat penghubung (liaisons officer) dan tidak akan campur tangan dalam urusan peliputan; komandan lapangan akan mengizinkan wartawan untuk menumpang kendaraan dan pesawat militer jika memungkinkan.

Aturan baru peliputan di medan perang tersebut disambut baik kalangan pers. Pemimpin Redaksi AS Louis Boccardi mengatakan “Aturan tersebut memberikan janji peliputan yang seharusnya diperoleh di sebuah masyarakat demokrasi, disamping mengakui kebutuhan akan keamanan dan keselamatan di wilayah pertempuran”. Sistim baru inilah yang dipraktekan pada liputan Perang Teluk II dengan mencantolkan wartawan (embedding journalists) ke unit-unit tempur pasukan AS di Irak. Dengan sistim ini, kepentingan pers dan militer bisa diakomodasi dan ternyata tidak mesti berbenturan. *** (Penulis adalah pemerhati masalah internasional)

MENGGUNAKAN MEDIA SEBAGAI ALAT PERANG INFORMASI

Oleh Akhmad Kusaeni

Abad ini abad informasi. Barangsiapa menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Dia akan yang jadi pemenang. Fakta ini diyakini betul Presiden Amerika Serikat. Makanya, Presiden-presiden AS selalu berusaha menjalankan pemerintahan dengan publisitas (government by publicity).

Setidaknya, 75 persen atau 2/3 dari staf Gedung Putih (jumlahnya antara 350 sampai 600 orang) terkait dengan tugas komunikasi dan kehumasan tersebut.

Penampilan presiden yang dikemas untuk menciptakan kesan tertentu atau bertujuan mengambil simpati dan dukungan publik sering dilakukan oleh para pemintal cerita (spin doctors) Gedung Putih.

Tim media SBY

Kemampuan tim pengelola isu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mendapat acungan jempol. Para penasehat media Istana Kepresidenan telah berhasil menenggelamkan isu kenaikan BBM yang banyak ditentang publik dengan mengangkat isu Ambalat yang berhasil membakar nasionalisme dan dukungan publik.

Koran-koran yang sebelumnya ramai memberitakan unjuk rasa anti-kenaikan BBM beralih melaporkan bagaimana kapal-kapal perang dan pesawat tempur F-16 digelar untuk mempertahankan kedaulatan negara. Televisi yang tadinya menayangkan suasana demo BBM yang makin marak di sejumlah kota di Tanah Air, berganti menyajikan gambar heroisme SBY yang naik kapal perang dan memeriksa kesiapan tempur pasukan di pos TNI terdepan di Pulau Sebatik.

Ketika Indonesia menetapkan status Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya dalam status Siaga Tempur I, demo anti-Malaysia segera berkembang mengalahkan demo anti-kenaikan BBM. Suasana konfrontasi “ganyang Malaysia” jadi wacana perdebatan dalam acara-acara talkshow dan obrolan warung kopi. Bahkan, Metro-TV menyertai laporan krisis di Ambalat dengan lagu mars “Maju Tak Gentar”, sama seperti stasiun televisi Fox News di Amerika Serikat yang meramaikan genderang perang terhadap Irak yang ditabuh Presiden George W Bush.

Pendeknya, manajemen pemberitaan pemerintahan SBY, meminjam istilah poluler, “oke punya”. Para news managers Istana, di Amerika sering disebut sebagai spin doctors, berhasil mengalihkan isu negatif soal BBM menjadi isu positif soal Ambalat. SBY yang kemungkinan keseleo lidah saat menyatakan “I don’t care with my popularity”, bisa dipoles kembali menjadi presiden yang “I do care with my territorial integrity”.

News management di Depdagri

Pengalihan isu yang mengancam popularitas seorang presiden dengan isu baru yang meningkatkan citra presiden sebetulnya bukan barang baru. Itu sudah dilakukan Presiden Bush di Amerika Serikat dan SBY di Indonesia. Tapi di Depdagri? Sudahkan Departemen ini memiliki news management yang baik? Sudahkah memiliki para spin doctors yang handal? Jurubicara yang lincah dan artikulatif?

Melihat gunjang-ganjingnya pelaksanaan Pilkada, maraknya demo ke Depdagri, dan adanya boikot wartawan atas kegiatan Mendagri, jawabannya saya khawatir negatif. Beberapa waktu lalu saya diundang makan malam oleh Pak Maruf dan Pak Sulatin. Beliau mengeluhkan pemberitaan media yang selalu menghantam Depdagri. Pak Maruf sendiri merasa jadi bulan-bulan dan sasaran tembak. Diberitakan bahwa pelaksanaan Pilkada amburadul dan kacau. Mendagri dianggap tak becus mengatasi kisruh Pilkada di Depok, di Kaur, di Lampung, dan Banyuwangi. Pers selalu memblow-up Pilkada yang bermasalah dan Depdagri selalu disalahkan.

Pak Maruf bertanya bagaimana ini? Padahal kita sudah selenggarakan ratusan Pilkada, dan yang kisruh hanya 12 kasus, atau kurang dari 10 persen saja. Tapi yang diberitakan di media seolah semua Pilkada kacau balau. Tolong bantu saya carikan perusahaan PR yang handal.

Saya bilang kepada Pak Menteri dan Pak Sulatin: Pak, publik opini memenangkan perang. Informasi itu adalah mata uang untuk memenangani pertempuran. Dalam perang opini, kalau kita diam, musuh yang akan menang. Siapa menguasai informasi, dia yang akan menguasai. Kebohongan kalau diulang-ulang terus menerus, diberitakan nonstop 24 jam, itu akan dianggap sebagai kebenaran.

Ini perang informasi, kalau tidak mau pecundang, kita harus offensif. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Lawan. Kita tidak boleh terus menari di atas gendang yang ditabuh orang lain. Maksudnya, kita jangan hanya mengcounter pemberitaan yang salah dan keliru, tetapi membombardir dengan informasi-informasi yang benar dan positif.

Bagaimana caranya?

Untuk mengatasi pemberitaan negatif mengenai pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri, diperlukan pengelolaan berita (news management) yang lebih efektif. Departemen Dalam Negeri membutuhkan apa yang disebut "spin doctors" seperti yang dipunyai Gedung Putih di Amerika Serikat.

Spin doctors adalah istilah bagi kelompok inti di Washington yang pekerjaannya membuat strategi komunikasi media dan ke-PR-an untuk kepentingan Gedung Putih dan menjaga (kalau bisa meningkatkan) citra presiden dan pemerintahannya.

Dengan demikian, Tim Strategi Media Departemen Dalam Negeri termasuk perangkat Humas di Pusat dan Daerah, harus membuat strategi komunikasi media dan ke-PR-an untuk kepentingan Menteri/Departemen . Tim ini harus mampu menjaga serta meningkatkan citra menteri dan departemen yang dipimpinnya, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada yang mendapat sorotan masyarakat dan media.

Kemampuan mempengaruhi media

Menurut Michael Parenti dalam buku Inventing Reality: The Politics of the Mass Media, pemerintah punya kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi media massa dengan memberikan informasi yang dibuat secara sadar untuk menghadirkan suatu cara pandang atau kesan tertentu. Gedung Putih misalnya mengontrol secara ketat pemberitaan media massa bukan dengan cara breidel atau mengerahkan massa untuk unjuk rasa atau menyerang kantor koran dan majalah yang bersuara miring terhadap pemerintah.

Spin doctors mengontrol media dengan menutup pilihan bagi wartawan untuk mengakses informasi dari Gedung Putih dan pejabatnya. Wartawan hanya punya akses informasi dari Gedung Putih melalui pertemuan terjadwal, briefing harian juru bicara presiden, pidato resmi, pidato radio akhir pekan, dan konperensi pers. Lain dari itu, saluran informasi dibuat seret. Bahkan, menurut Parenti, Gedung Putih mempunyai kapasitas tersendiri untuk menghentikan liputan mengenai masalah kontroversial dengan cara menolak wawancara dan menahan informasi.

Tidak ada salahnya, metoda yang baik itu juga digunakan di Departemen Dalam Negeri. Sebab arus berita yang tak terkendali, yang penuh kejutan karena tak dikelola dengan baik, justeru membuat suasana gonjang-ganjing dan panas dingin. Selain tidak menguntungkan, pada akhirnya itu menggerogoti kredibilitas menteri dan departemennya.

Spin doctors atau tim strategi media ini membantu Departemen Dalam Negeri dalam meningkatkan citra dan kredibilitasnya. Kajian yang pernah dilakukan para ahli terhadap sejumlah instansi di Amerika menyebutkan bahwa setelah perusahaan PR intervensi, maka persepsi terhadap instansi itu berubah positif.

Tim ini bertugas mempengaruhi agenda pemberitaan media massa dari mulai membocorkan informasi secara sengaja atau tidak sengaja, sampai kegiatan resmi seperti keterangan pers, wawancara, pidato, siaran pers, dan pertemuan umum lainnya. Presiden AS sendiri memiliki kemampuan luar biasa untuk memproduksi berita sesuai dengan yang diinginkannya demi menjaga citra dan dukungan terhadap pemerintahannya. Hal ini karena seorang presiden tahu betul bahwa media akan meliput apa saja yang dilakukan dan diomongkannya.

Membuat agenda pemberitaan

D.L. Paletz dalam Media, Power and Politics lebih jauh mengatakan "Seorang presiden dan pejabat negara sangat berperan dalam menjaga kredibilitas pemerintahannya, termasuk dalam peran dan kemampuannya membuat agenda pemberitaan pers".

M.B. Grossman dalam The Media and the Presidency mengatakan "Kemampuan pejabat negara untuk menentukan berita apa yang akan disampaikan kepada masyarakat umum adalah sangat tidak terbatas". Bahkan J.B. Reston dalam "The Press, the President, and Foreign Policy" menyatakan "media bisa saja melaporkan suatu berita, tapi presiden dan pejabat negara-lah yang membuatnya".

Tim Strategi Media bertugas memberikan masukan kepada Mendagri dan jajarannya mengenai informasi atau kegiatan apa saja yang dipublikasikan kepada masyarakat sehingga dapat mendongkrak citra dan kredibilitas departemen. Hal ini mengingat apa saja yang dikatakan dan dilakukan Mendagri pasti menjadi berita di media massa.

Tim ini antara lain akan bekerja:

1. Menyelenggarakan konferensi pers

2. Menyeleksi media mana yang bisa wawancara khusus.

3. Seminar apa yang harus didatangani Menteri dan bicara apa.

4. Kegiatan-kegiatan apa yang perlu diliput atau tidak diliput.

5. Membuat dan menyebarluaskan siaran pers

6. Memberikan informasi yang bisa menjadi berita di pidato menteri.

7. Menganalisa peta berita dan mengcounter berita yang negatif.

8. Membuat dan Mengisi website Departemen Dalam Negeri.

Dengan memiliki Tim Strategi Media yang efektif, maka tidak akan ada lagi pernyataan-pernyataan dan tindakan pejabat Departemen yang kontraproduktif bagi posisi dan departemennya sendiri. Pemerintahan Gus Dur misalnya tidak memiliki Tim Strategi Media yang baik sehingga terjadi blunder-blunder yang merugikan posisi Gus Dur sendiri.

Misalnya saja, seorang pejabat Istana pernah mengatakan Gus Dur berniat membeli pesawat kepresidenan macam Air Force One. Omongan semacam ini jelas akan mengundang kemarahan rakyat dan makian anggota DPR karena di tengah krisis ekonomi yang belum pulih, presiden hendak mengeluarkan uang negara miliaran dolar untuk hal-hal yang bukan prioritas mendesak.

Selasa, 18 Desember 2007

JANGAN ASAL COMOT SUMBER BERITA

Oleh : Akhmad Kusaeni

Sumber berita sangat penting dalam jurnalisme. You may report, but I make the news, kata Presiden Theodore Roosevelt, seorang narasumber berita terpenting Amerika Serikat pada zamannya. Wartawan boleh melaporkan, tapi yang membuat berita adalah narasumber macam Presiden Roosevelt itu.
Sejarah jurnalisme di Indonesia pun mendudukkan tahta sumber berita di tempat terpenting dan terhormat. Sejak zaman Mpu Prapanca, pujangga istana Jawa Kuno abad 14, telah mendudukkan sumber berita ke singgasana mulia. Berita-berita mengenai kerajaan hanya boleh dimaklumatkan oleh satu mulut narasumber, yaitu Prabu Hayam Wuruk, raja Majapahit.
Mpu Prapanca adalah cikal bakal wartawan Indonesia karena dia bertugas sebagai penyebar maklumat raja. Sebagai reporter, Mpu Prapanca tak berhak mengubah barang satu huruf pun dari sabda raja. Dia harus melaporkan kata-kata raja itu apa adanya. Tell it as it is. Jika dia membesarkan atau mengecilkan sabda raja, dia bisa digantung.
Sebagai wartawan kerajaan, Mpu Prapanca hanya mengenal satu nara sumber berita, yaitu raja. Informasi pada zaman Majapahit menjadi hak absolut raja, karena raja tidak ingin pemberitaan gonjang-ganjing dengan narasumber yang tak jelas.
Prabu Hayam Wuruk sudah menerapkan apa yang disebut manajemen pemberitaan (news management) sehingga ia mengontrol dengan mutlak berita apa yang bisa atau tidak disampaikan kepada rakyatnya. Dan ia menunjuk Mpu Prapanca, wartawan handal yang bisa dipercaya untuk menyampaikan maklumat raja dengan cepat dan akurat.
Wartawan-wartawan zaman sekarang lebih baik ketimbang Mpu Prapanca. Sebagai wartawan kerajaan, gerak liputan si Mpu sangat terbatas. Dia hanya punya satu narasumber berita yaitu raja dan tentu saja dia tidak bisa mewawancarai, apalagi pinjam mulut, Prabu Hayam Wuruk. Apa yang disabdakan raja, itulah yang ditulis dan dilaporkan.
Wartawan sekarang beruntung memiliki narasumber yang melimpah, tidak hanya raja atau presiden saja. Kita semua bebas mewawancarai siapa saja, tentang apa saja, dan untuk kepentingan apa saja. Banyaknya narasumber memang positif, karena banyak pendapat dan suara yang bisa diberitakan, sehingga kebenaran tidak bisa dimonopoli satu pihak saja. Ilmu jurnalistik sendiri mengajarkan perlunya berita berimbang (cover both sides). Artinya, berita minimal harus dari dua sumber, supaya kebenaran –sebagai hakikat dari jurnalisme—bisa dicapai atau terpenuhi.
Namun, banyaknya narasumber juga bisa negatif, apabila wartawan tidak menyeleksi kualitas dan otoritas sumber beritanya. Sumber berita, banyak sekali yang tidak berwenang, bisa ngomong apa saja termasuk hal-hal yang di luar domain otoritas dan keahliannya. Budayawan bicara agama, kyai bicara inflasi, ahli hukum bicara pemanasan global, lurah bicara suksesi presiden, tukang becak dukung calon gubernur, dan banyak lagi contoh tidak pas antara sumber berita dan substansi yang diberitakan.
Ini yang membuat bumi “makin panas”, karena semua sumber bicara lantang, vokal, dan keras. Banyak isi media muncul dari mulut yang asbun, alias asal bunyi atau meminjam istilah Pak Harto: asal njeplak.
Wartawan Kantor Berita Antara, sebagai kantor berita nasional, harus selektif dalam memilih sumber beritanya. Sumber yang tidak punya otoritas dan keahlian untuk bicara, jangan diwawancarai dan dikutip. Sumber yang asbun dan asal njeplak, tidak boleh diberi tempat di media kita yang terhormat. Kita harus berpegang teguh kepada kode etik dimana wartawan harus mempertimbangkan otoritas narasumber berita. Otoritas itu bisa dilihat dari jabatannya, keahliannya, kapasitasnya, dan kaitannya dengan peristiwa yang jadi berita.
Acara talk show ”Magic Breakfast” di Radio Ramako bisa dijadikan contoh acuan. Konsep “Magic Breakfast” adalah mengupas tuntas berita yang menjadi headlines di koran-koran pagi itu dengan mewawancarai tokoh-tokoh paling terkait dan paling berwenang. Maksudnya, kalau bicara pembalakan liar yang jadi nara sumbernya adalah Menteri Kehutanan. Kalau bicara penculikan, dihadirkan korban, orang tua, atau bahkan penculiknya. Kalau bicara kecelakaan pesawat, ya Ketua Dewan Keselamatan Transportasi atau pimpinan maskapai penerbangannya.
Untuk menjaga kredibilitas media kita, maka sumber berita tidak boleh sembarang. Sumber berita harus dipilih secara selektif. Jangan yang ecek-ecek dan remeh temeh. Harus yang bonafid, berkualitas, ahli, kredibel, punya otoritas, dan menjual. Sumber berita harus dipilih yang bisa menjadi newsmaker, karena kita tahu nama bisa membuat berita.
Oleh karena itu, setiap media yang ingin menjaga kualitas berita dan narasumbernya, mereka membuat buku khusus narasumber yang menjadi pedoman bagi wartawannya untuk mengakses sumber berita yang berkualitas itu. Buku nara sumber itu merupakan ”rahasia perusahaan” yang tidak boleh disebarluaskan kepada wartawan lain yang menjadi pesaingnya.
Penerbitan buku narasumber ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas berita Antara sesuai mottonya: Cepat, Akurat, Penting.

Jakarta, 17 September 2007.
Akhmad Kusaeni

Senin, 17 Desember 2007

PEMANFAATAN TEKNOLOGI SELULAR DALAM JURNALISTIK MULTIMEDIA

Sambutan Pada Seminar
Ruang Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, 17 Desember 2007

Para panelis yang saya hormati,
(Saya lihat ada sahabat saya: Dr. Tjipta Lesmana (Universitas Pelita Harapan), Budiono (CEO Detik.Com), Rajab Ritonga (Dirut SDM dan Umum LKBN Antara), dan Budi Hardjono (GM Exelcomindo)
Para undangan dan hadirin sekalian,

Konvergensi adalah berhala baru di industri media sekarang ini. Di mana-mana orang bicara konvergensi, konvergensi, konvergensi. Termasuk dalam seminar kita pagi ini konvergensi dan multimedia akan menjadi pokok bahasan utama. Bagi industri media, seolah-olah pilihannya hanya dua: konvergensi atau mati.
Pekan lalu, Perum LKBN Antara menjadi tuan rumah Sidang Umum Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA) yang dihadiri delegasi dari 40 kantor berita dari 33 negara. Pada Sidang Umum OANA, kita juga membicarakan ”Masa Depan Kantor Berita di Era Konvergensi dan Multimedia”.
Kami mengundang khusus Prof. Oliver Boyd-Barrett, satu-satunya ahli kantor berita di dunia, untuk bicara dan menjawab pertanyaan mendasar: Apakah kantor berita masih punya masa depan atau segera mati dibunuh Internet dan Industri Seluler?
Sangat menarik jawabannya. Prof. Boyd-Barrett mengatakan industri media, khususnya kantor berita, sekarang ini menghadapi tantangan baru yang mengancam eksistensinya. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan berita dan informasi didistribusikan dan diakses secara massal dan gratis.
Jika kantor berita tidak bisa menyiasatinya, tidak mengherankan sejumlah kantor berita punah dan bangkrut. Ada yang menyebut kantor berita adalah makhluk yang sekarat. A dead industry. Pembunuhnya adalah Internet. Pembantainya adalah Industri Seluler!
Namun, para panelis dan pimpinan kantor berita OANA yang hadir, tidak sependapat jika kantor berita dianggap industri yang sudah mati. Apalagi tidak punya prospek di era revolusi informasi. Mereka bersumpah bahwa industri pers yang ditandai dengan Internet, teknologi seluler dan informasi gratis tidak akan membunuh kantor berita.
Kantor berita tidak akan mati.
Masa depan kantor berita sangat baik. Jauh dari dugaan akan punah, sebaliknya peranan kantor berita di era multimedia akan sangat dibutuhkan. Kantor berita tetap menjadi tulang punggung dari revolusi informasi dan selamanya akan demikian.
Kami bisa hidup 1000 tahun lagi.
Salah satu siasat agar kantor-kantor berita bisa tetap bersaing di era ingar-bingar Internet adalah masuk ke arena multimedia dan konvergensi. Perusahaan pers dan kantor berita, kini memproduksi berita tidak hanya teks, tetapi juga gambar, audio dan video. Sejumlah kantor berita, termasuk LKBN Antara, bahkan melayani berita lewat Internet dan pesan pendek SMS ke pengguna telepon seluler.
Ketik reg.Antara dan kirim ke 7678, maka anda akan mendapat layanan berita aktual dan terkini dari kami. Breaking news via telpon genggam bisa anda dapatkan terus menerus selama 24 jam bila anda berlangganan.

Saudara-saudari sekalian,
Dalam kaitan dengan tema seminar hari ini, yaitu pemanfaatan teknologi seluler dalam jurnalistik multimedia, LKBN Antara sudah on the right track. Bagi Antara yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperintahkan menjadi Kantor Berita Kelas Dunia (world class news agency), konvergensi dan multimedia merupakan sebuah keniscayaan.
LKBN Antara yang pada 13 Desember 2007 memperingati ulang tahun yang ke-70, telah berkembang menjadi kantor berita multimedia. Wartawan Antara kini dituntut untuk menjadi super-reporter, yaitu dia harus bisa menulis berita untuk media cetak dalam bentuk teks, gambar untuk foto berita, laporan lisan untuk radio, merekam gambar untuk televisi dan melayani berita via SMS untuk pengguna telepon seluler.
Alasan utama Antara menuju kantor berita multimedia adalah kami harus melayani pelanggan yang terfragmentasi. Di era multimedia, kami tidak bisa lagi hanya melayani berita dalam bentuk teks dan foto. Kini kami juga dituntut untuk menjadi content provider untuk web, berita SMS, plasma TV, audio untuk radio, dan audiovisual untuk stasiun televisi.
Bisnis kantor berita adalah bagaimana mendistribusikan kontens informasi kepada pelanggan yang kini beragam kebutuhannya. Dulu Antara cukup melayani teks dan foto saja, karena pelanggan kami kebanyakan media cetak. Kini kami juga harus melayani berita untuk pengguna internet, pemegang telpon genggam, pemirsa TV, pendengar radio bahkan publik yang menunggu keberangkatan pesawat di Bandar Udara atau Presiden yang ingin memonitor perkembangan suatu peristiwa secara langsung di ruang kerjanya.
Dengan layanan multimedia, kami bisa memberikan informasi dan berita pada saat orang membutuhkannya dan dalam format yang diinginkannya. Kami tahu persis orang yang sibuk tidak bisa lagi nongkrongin berita sore di TV atau menunggu suratkabar terbit di pagi hari. Mereka menghendaki berita segera pada saat yang mereka mau dan melalui format media yang mereka pilih.
Di mobil waktu berangkat ke kantor orang mendengarkan siaran radio, di kantor mereka membuka Internet, di tengah rapat mereka mendapat update informasi lewat SMS, dan sambil mengunyah kacang di rumah orang menonton TV.
Survei terbaru di Amerika menyebutkan rata-rata 10 jam per hari orang di negeri itu mengkonsumsi informasi melalui berbagai media. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, di era multimedia konsep berita berubah dan menjadi “lebih personal, lebih berorientasi pada pelayanan, dan bisa diakses setiap saat 24/7 melalui berbagai peralatan yang dimiliki konsumennya” (Ruth de Aquino, 2002).
Tekad pimpinan LKBN Antara dibawah kepemimpinan Dirut Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf untuk go retail dan mencari pelanggan-pelanggan baru (customized) selain pelanggan tradisonalnya (suratkabar dan majalah), adalah pilihan yang tepat. Going retail adalah rumus jitu bisnis di masa depan. Itu sesuai dengan trend bisnis “LESS is MORE”. Yaitu, menarget pelanggan yang kecil, privat, dan segmented akan jauh menguntungkan ketimbang cuma menggarap pelanggan besar namun jumlahnya stagnant. Para pelanggan telepon seluler yang jumlahnya kian meningkat adalah ceruk pasar baru bagi produk berita SMS kami
Kami juga akan memperkuat layanan berita online kami dengan membentuk Antaranews.com dan Kabarin.Com mulai Januari 2007. Langkah ini sudah pas dengan trend media di masa depan. Internet adalah ladang baru kantor berita. Portal-portal berita di Internet selalu membutuhkan pasokan konten dari kantor berita. Terbukti dari ditandatanganinya kontrak Google dengan sejumlah kantor berita seperti AP, AFP dan kantor berita lain.
Di tingkat lokal, Yahoo membayar kami bagi berita-berita Antara yang dikutip dan diclick pembaca Yahoo. Begitu juga KCM, MIOL, Republika Online mendapat iklan berlimpah dari memposting berita-berita Antara.
Demikianlah. Dalam memasuki usia 70 tahun, dengan status baru sebagai Perum, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak optimistik menghadapi masa depan. Revolusi informasi, perkembangan teknologi Internet dan teknologi Seluler, tidak menggetarkan kami. Justeru kami menilainya sebagai peluang-peluang baru, ceruk pasar baru, yang menggiurkan dan menguntungkan.
Oleh karena itu, kami yang mewakili pimpinan LKBN Antara menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Kami mengharapkan para panelis dan peseta seminar bisa memberikan rekomendasi dan memperjelas apa-apa saja peluang dan ceruk-ceruk pasar baru itu.
Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sponsor dan kepada panitia sehingga seminar yang penting ini bisa terselenggara.
Terakhir, dengan mengucapkan bismilahirohman nirohim, atas nama pimpinan LKBN Antara dengan resmi saya membuka seminar ini.
Selamat berdiskusi dan selamat pagi.
Wassalamualaikum wr.wb.

Akhmad Kusaeni SH MA
Wakil Pemimpin Redaksi LKBN Antara

WARTAWAN (SEMESTINYA) AHLI KATA-KATA

Oleh Akhmad Kusaeni

Jika pandai besi disebut blacksmith, wartawan adalah wordsmith: ahli kata-kata.
Itulah intisari penerbitan buku Panduan Penulisan Berita Antara ini.
Wartawan memang semestinya seorang ahli kata-kata. Jika pandai besi dengan keahliannya bisa menempa baja menjadi pedang yang indah dan tajam, atau keris bertuah yang mematikan; maka wordsmith bisa mengubah huruf-huruf, kata-kata, menjadi sebuah artikel yang menarik atau berita yang enak dibaca dan perlu.
Jika dunia pandai besi menghasilkan orang-orang macam Mpu Sendok yang legendaris, maka dunia wordsmith memunculkan nama-nama besar seperti Pulitzer, Mochtar Lubis, BM Diah atau Gunawan Muhammad.
Merekalah legenda wartawan ahli kata-kata. Tulisan mereka tajam, bahasa mereka mengalir, penuh makna, enak dibaca dan perlu. Merekalah yang semestinya menjadi kiblat para wartawan muda.
Oleh karena itu, jika kita semua sudah memastikan untuk mengarungi dunia kewartawanan, mau tidak mau harus menguasai seni kata-kata. Kita harus bisa merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi berita dan tulisan yang dahsyat. Jika tidak mampu, berhentilah jadi wartawan.
Para pakar mengumpamakan dunia wartawan seperti ‘purveyor of the words’ atau pabrik kata-kata. Setiap hari wartawan mengolah kata-kata, menyusunnya, mengeditnya. Pendek kata, pekerjaan wartawan adalah memproduksi kata-kata yang bentuk akhirnya adalah berita, pumpunan, spektrum, telaah, kolom, artikel dan essai.
Sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa jika tidak menguasai seni kata-kata, jangan bermimpi jadi wartawan, apalagi menjadi wartawan kaliber Antara. Jadi pengusaha lebih bagus.
Orang bijak mengatakan wartawan itu penjaga taman kata-kata. Dunia jurnalistik mirip dengan sebuah taman dimana wartawan menanam atau memangkas kata-kata. Kalau mau taman itu bagus, indah dan subur, tanamlah pohon kata-kata yang tepat dan jitu. Kalau terlalu gondrong, dahannya meliuk-liuk membahayakan rumah tetangga, harus dipangkas.
Ada lagi yang mengatakan kata-kata itu senjatanya para wartawan. Oleh karena itu, supaya menang perang (dalam arti tulisannya menarik dibaca orang), wartawan harus bisa menggunakan kata-kata dengan tepat. Dalam bahasa Inggrisnya, ia harus eloquent. Persis. Tell it as it is! Kalau harga naik, ya naik. Jangan dibilang harga disesuaikan. Kalau pelacur, jangan dibilang pekerja seks komersial. Kalau jinah, jangan disebut selingkuh (selingan indah, keluarga utuh).

Berbahaya
Wartawan yang tidak bisa memilih kata-kata yang tepat bisa berbahaya. Dalam kasus kerusuhan di Maluku misalnya, wartawan cenderung hanyut dalam emosi saat memberitakannya. Akibatnya, bertaburan kata-kata yang terkesan hiperbol dan bombastis. Wartawan yang emosional terkesan mendramatisir dan melebih-lebihkan apa yang terjadi di Maluku. Mereka menggunakan bahasa yang berkonotasi ketimbang yang bermakna harfiah.
Bisa jadi kondisi yang berkembang di Maluku sudah sangat parah, tetapi wartawan tidak boleh mendramatisasinya. Apakah tepat misalnya menggambarkan Maluku sebagai "killing field", sebuah ladang pembantaian macam di Kamboja yang korbannya mencapai dua juta orang? Cukup sepadankah jika Maluku disamakan dengan Bosnia kedua, sehingga memerlukan campur tangan pasukan asing? Apakah benar penggunaan istilah perang salib atau perang suci untuk kerusuhan Maluku?
Apa yang dilakukan kelompok Kristen terhadap kelompok Islam di Maluku sering disetarakan dengan genocide, pemusnahan dan pembersihan etnis. Kelompok Kristen dijuluki sebagai Kristen radikal, anasir separatis, dan label-label yang penuh prasangka lainnya. Sebaliknya, kelompok Islam digambarkan sebagai mujahid Islam dan pasukan jihad, seakan-akan yang terjadi di Maluku sungguh-sungguh perang agama.
Jika kewajiban utama wartawan adalah kepada kebenaran, maka penggunaan label-label bombastis itu jelas tidak akurat. Sebutan ”killing field” pas untuk korban pembantaian di Kamboja yang jumlahnya sampai dua juta orang. Di Maluku, jumlah korban hanya ratusan, katakanlah ribuan. Jadi tidak memenuhi syarat dan sangat tidak tepat untuk disebut ”killing field”, apalagi ”genocide”.
Penyebutan konflik di Maluku sebagai “perang agama” juga tidak akurat, karena sebetulnya akarnya lebih terkait kepada masalah ekonomi dan politik. Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang memiliki tradisi harmoni agama dan toleransi yang tinggi dengan konsep “pela gandong”-nya.
Jadi, hati-hatilah memilih kata. Mulutmu adalah harimau-mu. Clint Eastwood, dalam film ”Dirty Harry”, mengatakan, ”Stick and stone can break your bone, but words can cause severe and permanent damage”. Betul sekali bahwa tongkat dan batu bisa mematahkan tulang orang, namun itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan hujatan kata-kata yang bisa menyebabkan kehancuran permanen kejiwaan seseorang.
Kata-kata bisa menjadi kabar bohong, fitnah yang keji, pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan karakter. Kata-kata dalam berita dan tulisan yang salah bisa mengakibatkan gugatan, somasi dan membawa penulisnya ke meja hijau atau masuk ke hotel prodeo.
Bukan itu saja, kata-kata dan berita yang salah bisa mengakibatkan kredibilitas Antara jatuh dan diragukan. Bisnis media adalah bisnis kredibilitas. Kalau mengeja kata-kata saja salah, bagaimana orang bisa percaya berita anda?
Buku panduan penulisan ini akan membantu kita semua untuk menulis berita berkualitas sesuai dengan motto ”Cepat, Akurat, Penting”. Jadikanlah buku ini acuan. Berpegang teguhlah kepada kaidah-kaidah di buku ini, Insya Allah, kita akan bisa memproduksi karya jurnalistik yang memenuhi ”kaliber Antara”.

Jakarta, 17 Agustus 2007

BAHASA INDONESIA JURNALISTIK DI ERA REFORMASI

Oleh Akhmad Kusaeni

Kerancuan penggunaan bahasa Indonesia makin marak di era reformasi. Tokoh pers Djafar Assegaf menuding sekarang ini kita tengah mengalami “krisis penggunaan bahasa Indonesia” yang amat serius. Media massa sudah terjerumus kepada situasi “tiada tanggungjawab” terhadap pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Reformasi dan globalisasi seolah menjadi dalih pembenaran untuk kembalinya bahasa gado-gado dalam masyarakat kita. Puritanisme dalam bahasa sudah ditinggalkan. Bahasa asing sudah menyelinap masuk merusak bahasa Indonesia. Ia masih bisa dimaafkan jika ucapan benar, sering ucapannya pun salah.
Kalau kerancuan bahasa ini tidak dihentikan, maka akan mengurangi harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Bahkan bisa menjerumuskan kita pada situasi bangsa yang kehilangan kepercayaan diri. Seolah-olah kalau tidak dicampur dengan bahasa asing, kita minder sebagai penutur bahasa Ibu kita. Padahal, pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa.
Pers banyak andilnya di dalam merusak bahasa Indonesia. Tuduhan itu memang ada benarnya. Itulah memang kenyataan faktanya. Namun, kiranya perlu dipahami bahwa persoalan teknis dan keterbatasan wartawan terkadang memaksa wartawan untuk tidak mengindahkan kaedah bahasa, karena tujuan menyajikan berita kepada publik dengan cepat. Ada yang bilang berita adalah karya yang tergesa-gesa.
Tapi sebetulnya, ada faktor lain yang membuat pers tertentu justeru dengan kesadaran dan kesengajaan tidak memperdulikan kaidah bahasa yang santun, baik dan benar. Atas nama pasar digunakan bahasa-bahasa yang bombastis, sensasional, erotis, vulgar. Ada juga pers yang senang menggunakan bahasa orang marah. Judul-judulnya dibuat sedemikian rupa dan mengesankan orang yang sedang “ngelabrak” atau paling tidak “ngedumel”, seperti “Megawati Budeg” atau “Anggota DPR seperti ikan lele berebut kotoran”. Jika bahasa menunjukan bangsa, maka dengan membaca koran tersebut maka orang akan menganggap kita sebagai bangsa yang marah, yang mencaci maki dengan bahasa-bahasa kotor apa saja yang terjadi di sekeliling kita.
Disamping pers mempunyai andil dalam merusak bahasa, pers juga besar jasanya di dalam menyebarluaskan penggunaan kata-kata baru, istilah baru dan ungkapan-ungkapan baru. Jadi, dosa merusak bahasa dan pahala menyebarkan penggunaan istilah dan kata-kata baru oleh pers boleh dikatakan berimbang.
Kata-kata dari bahasa asing yang muncul di zaman reformasi dan diperkenalkan oleh pers antara lain KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), kroni, konspirasi, proaktif, arogan, sofistikasi, rekonsiliasi, klarifikasi, provokator, madani, hujat, makar dan macam-macam lagi.
Istilah-istilah itu sudah ada dalam kamus. Tetapi selama ini tidak terpakai secara umum, atau hanya terbatas di kalangan tertentu saja. Tiba-tiba kini, utamanya setelah reformasi, tinggi sekali frekuensi pemakaiannya karena pers gencar memakai dan memperkenalkan istilah-istilah itu dalam pemberitaannya.
Misalnya kata madani. Meski sudah ada di kamus, baru pada era reformasi istilah ini dikenal secara luas. Apa madani itu? Padanannya dalam bahasa Inggris adalah civil society, yang arti sebenarnya masyarakat beradab, masyarakat sejahtera, berbudaya dan masyarakat yang aman.
Jadi baik sekali artinya, sehingga pers tergerak mempromosikan penggunaannya. Memang masyarakat madani-lah yang kita dambakan. Madinah (kota suci di Saudi Arabia) adalah salah satu bentuk dari kata madani. Kata tamaddun (peradaban) juga berakar pada kata madani.
Pers jugalah yang memperkenalkan istilah panas hujat atau hujah. Semula artinya adalah fitnah. Menghujat artinya memfitnah. Soeharto sering dihujat oleh masyarakat atas tindakan-tindakannya menumpuk kekayaan yang berasal dari harta rakyat. Dalam kalimat itu dihujat telah diberi arti yang lebih kuat yaitu dituntut atau bahkan dikutuk.
Sekarang orang-orang atau golongan yang bertentangan sering hujat menghujat, tuntut menuntut. Jika satu kelompok ingin cepat mendapat kekuasaan dalam suatu negara dengan menggunakan segala cara, mereka mengadakan makar. Artinya, perbuatan yang menuju pada perebutan kekuasaan. Pers-lah yang mempopulerkan istilah ini seiring dengan banyaknya kelompok atau orang yang dituduh melakukan makar.
Dahulu mana pernah kita dengar kata makar itu. Sekarang istilah itu telah memasyarakat seperti juga kata madani. Istilah kroni juga demikian. Kroni adalah konco-konco atau sahabat-sahabat sang penguasa. Nepotisme yang kita temukan dalam buku-buku sejarah, sekarang telah menjadi pengetahuan umum yang meluas pula.
Yang salah kaprah adalah ketika pers mempromosikan penggunaan kata provokator.
Peristiwa-peristiwa kerusuhan dan pemboman yang banyak terjadi di Indonesia membuat istilah ini makin popular saja. Padahal istilah itu kurang tepat, karena dalam bahasa Indonesia semestinya ditulis provokatur, seperti juga inspektur, direktur, kondektur yang berasal dari bahasa Belanda – inspecteur, directeur, condecteur. Dalam bahasa Inggris juga provocateur. Jadi, tentunya diindonesiakan menjadi provokatur, bukan provokator.
Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975 diatur penggunaan akhiran ir, ur dan or. Akhiran eur (Belanda) menjadi ir dan ur. Misalnya, amateur menjadi amatir atau formateur menjadi formatur. Sedangkan yang berakhiran or (Inggris) tetap or. Misalnya actor menjadi aktor, dictator menjadi dictator, corruptor menjadi koruptor.

Gaya tersendiri
Penulisan berita mempunyai gaya tersendiri, yaitu langsung menjamah materi dan tidak berbunga-bunga. Menulis berita harus langsung ke masalahnya dan jangan bertele-tele, karena menjemukan adalah musuh utama dalam penulisan berita.
Tegasnya, gaya bahasa berita adalah gaya bahasa yang sederhana, kalimat yang pendek-pendek dengan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti serta langsung mengenai pokok persoalannya. Dalam gaya penulisan berita kata-kata mubazir harus dihindarkan.
Gaya bahasa yang unik itu disebabkan pembaca berita berbeda dengan pembaca novel atau kesustraan. Seorang pembaca koran adalah orang yang hidup dalam alam bergegas di tengah hiruk pikuknya perkotaan. Di kota-kota besar malahan pembaca koran sering dianggap sebagai headline readers atau pembaca kepala berita.
Ia tidak sempat membaca secara mendalam atau memiliki waktu yang cukup untuk membaca. Yang diingini pembaca semacam itu adalah segera mengetahui isi informasi dan keterangan yang disampaikan dalam sebuah berita.
Ada sejumlah kecenderungan dalam pers belakangan ini yang menimbulkan kekhawatiran akan perkembangan bahasa Indonesia.
1. Bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim.
2. Banyaknya penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam suratkabar.
Jika kedua kecenderungan itu tidak dijaga secara ketat, pasti akan menghancurkan perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, mengenai akronim yang bersimaharajalela. Banyak akronim yang dibuat oleh militer atau pihak lain untuk kepentingan dinas intern masuk ke dalam surat kabar, misalnya Jakarta Utara disingkat Jakut atau Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi jadi Jabotabek.
Ada kata yang sebetulnya berasal dari akronim tetapi sudah diterima bagaikan sebuah kata yang mempunyai sebuah pengertian tertentu. Misanya tilang yang asalnya akronim dari “terbukti melanggar” atau rudal dari “peluru kendali”.
Orang tidak lagi mengatakan “Saya kena denda akibat terbukti melanggar aturan lalulintas”, tetapi dengan mudah “Saya kena tilang di jalan anu…”. Begitu juga orang tidak mengatakan “Irak dihujani peluru kendali AS”, melainkan lebih suka mengatakan “Irak dirudal AS”.
Seiring dengan munculnya istilah reformasi, bahasa Indonesia dilanda singkatan dan akronim baru yang bertubi-tubi seperti Krismon, Sembako dan KKN. Penggunaan kata-kata itu cepat sekali meluas, karena maknanya berhubungan langsung dengan situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan membuat rakyat terjepit.
Dari situasi krisis itu timbul kejengkelan terhadap makna kata-kata tersebut, yang tidak cocok dengan makna semula. Kepanjangan dari singkatan dan akronim itu diganti dengan kepanjangan baru yang berbentuk ejekan. Sembako yang sebelumnya singkatan dari sembilan bahan pokok diplesetkan menjadi semua bahan kosong atau yang lebih galak menjadi semakin bertambah korupsinya. Tentu ejekan itu merupakan sentilan kepada pemerintah yang telah gagal melaksanakan kebijakannya.
RCTI, yang singkatan sebetulnya Rajawali Citra Televisi Indonesia, diubah menjadi Ratu Cendana Turunan Iblis. Toshiba, merek alat-alat elektronika buatan Jepang itu diplesetkan menjadi Tommy, Sigit, Bambang. Timor diplesetkan menjadi Tommy ini memang orang rakus. Timor adalah mobil Korea yang monopolinya dipegang Tommy Soeharto.

Snobisme berbahasa
Penggunaan istilah-istilah asing juga tidak sedikit. Ini karena banyak istilah-istilah asing yang memang sukar dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada juga kata-kata yang sebetulnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, demi gagah-gagahan dan sok tetap dipergunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dianggap sebagai simbol kedudukan dan intelektualitas dalam masyarakat Indonesia.
Banyak orang dihinggapi snobisme dalam berbahasa. Agar terkesan pinter dan gagah, orang itu senang menggunakan istilah-istilah teknis dan asing yang berat-berat. Padahal, penggunaan istilah berat itu membuat kening pembaca berkerut dan bertanya-tanya apa gerangan yang dimaksud. Berikut ini contohnya:
“Asumsinya kemungkinan besar teks Julius Caesar memberi sedikit makna assosiatif kolektif terhadap penguasaan yang bangkrut dan problem suksesi politik secara paksa (dikarenakan jaringan elite politik mengalami korosi mental dan korosi moral kuasa…” (Republika, 20 Juli 1997).
Itulah contoh snobisme berbahasa yang memperlihatkan kecenderungan seolah menghina dan meremehkan pembaca yang dianggap lebih rendah dan lebih bodoh. Padahal, snobisme bertentangan dengan sikap ilmiah itu sendiri. Tugas ilmuwan dan wartawan adalah mempermudah yang sulit-sulit, bukan sebaliknya mempersulit yang mudah-mudah. Jangan sampai pembaca menggeleng-gelengkan kepala karena tak mengerti apa maksud sang penulis.
(Akhmad Kusaeni adalah Kepala Redaksi Umum LKBN ANTARA, bahan tulisan ini berasal dari berbagai sumber)
[1] Makalah pada Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Massa Cetak dan Elektronik, Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2002, Kerjasama antara Pusat Bahasa dan LKBN ANTARA di Jakarta 9 Oktober 2002.

"CORPORATE VALUES" LKBN ANTARA

Oleh Akhmad Kusaeni

Setiap perusahaan modern memiliki visi, misi dan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkannya. Di atas nilai-nilai yang menjadi jiwa, falsafah dan “ideology” perusahaan itu, semua kebijakan dan kegiatan dijalankan. Melalui apa yang disebut “corporate values” itulah tujuan-tujuan perusahaan dicapai.
Sepengetahuan saya yang sudah 17 tahun menjadi wartawan ANTARA, perhatian lembaga terhadap pentingnya membangun corporate values yang solid belum ter-ejawantahkan. Baru pada manajemen pimpinan Bapak Asro Kamal Rokan sekarang ini dirasakan kebutuhan akan adanya dasar pijakan “ideology” bagi sepak terjang perusahaan dan seluruh slagorde karyawannya.
Jika tidak ada nilai-nilai yang jadi rujukan, jika tidak ada “ideology” dalam bekerja, maka kita semua seperti berjalan dalam lorong yang gelap. Selain tidak tentu arah, tanpa ada nilai-nilai yang dianut dan diamalkan bersama (corporate values), maka kita tidak akan tahu peta jalan (road map) mencapai ke tujuan, yaitu kebanggaan dan kemakmuran yang menjadi garis finish perjuangan perusahaan.
Corporate values are the road map to the glory, begitu kata ahli manajemen.
Dari apa yang diucapkan dan diamalkan oleh manajemen baru; dari apa yang menjadi “impian-impian besar” Bapak Pemimpin Umum; dan dari yang dicita-citakan oleh para karyawan, maka kiranya “Corporate Values” LKBN ANTARA dapat disimpulkan secara sederhana menjadi tiga saja, yaitu:
1. We Fear God (Kita takut sama Tuhan)
2. We Tell Truth (Kita bikin berita yang baik)
3. We Make Money (Kita cari uang untuk memakmurkan lembaga)
Mari kita kaji satu persatu Corporate Values ANTARA itu.

We Fear God

Satu hal yang ingin dijadikan landasan pokok bagi kita dalam bekerja adalah falsafah bahwa kerja itu ibadah. Jika kita takut sama Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kesalahan, penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
Manajemen baru bersikap tegas akan hal ini. Mereka yang bekerja dan berprestasi akan diapresisiasi, sedangkan yang KKN, yang menggerogoti uang lembaga, dan yang mempermalukan nama lembaga dengan perbuatan-perbuatan negatif, dikenakan sanksi tegas. Orang-orang ini tidak layak lagi bersama kita. Contohnya sudah banyak.
Ada kawan di daerah yang berbuat tidak senonoh dan bikin malu lembaga, terpaksa harus berpisah dengan kita. Ada yang mendapat bantuan dari Pemda tapi tidak dilaporkan ke Pusat, terpaksa harus pensiun dini. Ada Koresponden yang menyebarkan kebencian dan fitnah, kita hentikan kontraknya. Belum jadi karyawan saja sudah begitu, bagaimana nanti. Ada juga calon peserta Susdape main-main ketika ujian tertulis, pakai joki supaya dapat nilai bagus. Dengan berat hati tidak kita sertakan dalam Susdape. Kita tidak mentolelir orang-orang yang memiliki itikad kurang baik. Tak ada tempat bagi orang-orang yang tidak takut sama Tuhan.
Bagi yang sudah bekerja baik dan berprestasi, penghargaan dan sistim reward-nya sudah jelas. Sistim tunjangan profesi sudah diberlakukan mulai 14 Maret. Biro-biro daerah sudah di re-klasisifikasi, sehingga jenjang karier kepala biro makin jelas. Wartawan-wartawan berprestasi mendapatkan kesempatan liputan dan pelatihan ke luar negeri. Dulu, saya harus menunggu lima tahun untuk penugasan pertama ke luar negeri. Kini, wartawan-wartawan baru dan muda pun kita kirim ke luar negeri jika berprestasi. Sementara wartawan-wartawan senior yang tetap bekerja baik dan loyal, kita beri kesempatan sama.

We Tell Truth

Telling the truth adalah prinsip paling dasar dari jurnalisme. Bill Kovach mengatakan bahwa the first obligation of journalism is to the truth. Jadi menyampaikan kebenaran adalah esensi dari kerja wartawan. Berita-berita yang cepat, akurat dan penting akan meningkatkan kredibilitas ANTARA.
Para ahli mengatakan jurnalisme yang baik itu punya daya jual. Kita mengatakan berita-berita yang baik itu memang laku dijual. Kalau berita-berita ANTARA baik, maka akan banyak dikutip pelanggan. Kalau banyak dikutip, bendera ANTARA terangkat. Kalau bendera dan krediblitas kita tinggi, maka banyak pihak tertarik untuk jadi mitra. Orang akan merasa untung bekerjasama dengan ANTARA. Artinya, itu investasi dan duit.
Tanda-tanda bendera atau brand name ANTARA di bawah kepemimpinan Pak Asro bergerak naik, sudah ada gejalanya. Undangan-undangan liputan makin banyak, ajakan pergi ke luar negeri meningkat. Belum pernah terjadi sebelumnya, kini hampir setiap bulan ada 2 sampai 3 wartawan ANTARA diundang meliput ke luar negeri. Kalau liputan ke daerah di dalam negeri sudah tak terhitung lagi. Sejumlah menteri telah menjadikan ANTARA lagu wajib setiap berkunjung ke daerah. Wartawan ANTARA sudah embedded antara lain ke Menteri Agama dan Menteri BUMN. Itu artinya membawa wartawan ANTARA sangat menguntungkan narasumber.
Tapi kita jangan cepat puas. Kepercayaan yang kita peroleh itu belum seberapa. If the best is possible, good is not enough. Kita harus terus berikhtiar dan berjuang. Makanya kita lakukan pembenahan-pembenahan dan kita ciptakan sistim-sistim supaya kita bisa membikin berita yang baik. Sekarang ini kita sedang pada tahap membuat fondasi-fondasi yang memungkinkan kita bisa membuat berita yang baik dan laku dijual.
Fondasi-fondasi yang sudah, sedang dan akan kita bangun adalah:

I. Perubahan struktur organisasi redaksi yang market friendly dengan menambahkan Redaksi Indonesian Barat dan Indonesia Timur, Redaksi Liputan Khusus, Redaksi Karangan Khas, dan didirikannya lembaga Ombudsman. Semuanya untuk memenuhi tuntutan pasar yang menghendaki berita-berita daerah yang bernas, liputan khusus yang tajam, features yang enak dibaca dan perlu serta kulitas berita/tulisan kelas satu.

Redaksi Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.
Berita-berita daerah adalah keunggulan ANTARA. Dengan memiliki biro di seluruh provinsi dan koresponden di setiap daerah, jarum jatuh di manapun mestinya wartawan ANTARA tahu duluan. Jaringan ANTARA yang sangat luas harus diberdayakan, karena media lain tak memilikinya.
Hasil survei pelanggan membuktikan bahwa media memerlukan berita daerah. Pemilik Kompas Greamedia Group Jacob Oetama mengatakan pihaknya memiliki uang dan wartawan yang cukup, tapi Kompas tidak akan menurunkan wartawannya ke daerah-daerah rawan dan konflik jika ANTARA bisa memenuhi kebutuhannya. ANTARA memiliki wartawan local di Papua, Poso, Aceh dan Ambon. Tentu Jacob Oetama tidak ingin ada wartawan Kompas yang mati, diculik atau disandera di daerah berbahaya kalau ada wartawan ANTARA yang bisa diandalkan di daerah itu. Jadi, koran sekaliber Kompaspun butuh berita daerah. Apalagi koran-koran lain.
Tugas memberdayakan berita-berita daerah dan mengangkatnya menjadi berita berskala nasional, regional dan internasional adalah tugas Kared Indobar dan Indotim bersama dengan Kabiro Daerah dan seluruh jajarannya.
Atas nama desentralisasi dan otonomi, Biro Daerah berhak mengeluarkan berita-berita lokal untuk koran-koran lokal. Karena merekalah yang paling tahu mengenai berita/tulisan apa saja yang diperlukan koran local.
Atas nama pemberdayaan daerah, maka tugas Kared Indobar dan Indotim-lah untuk mengkoordinasikan suatu tema liputan lintas biro menjadi berita-berita berskala nasional, regional dan internasional. Misalnya saja:
-NELAYAN SUMATERA MENJERIT AKIBAT HARGA SOLAR MELANGIT
-RATUSAN RIBU HEKTAR SAWAH DI JAWA TERENDAM BANJIR
-JALAN TRANS-KALIMANTAN PENUH LUBANG
-INDONESIA TIMUR TOLAK IMPOR BERAS
-INDONESIA BARAT DUKUNG RUU ANTI PORNOGRAFI
Kared Indobar dan Indotim-lah yang menjadi kepanjangan tangan, mata dan telinga Pemimpin Redaksi untuk membina, mengawasi dan berkoordinasi serta berkomunikasi dengan biro-biro di daerah. Jangan heran kalau Sdr. Ariwibowo dan Adi Lazuardi menelpon dan menegor kalau tidak ada berita pagi atau berita yang bobol. Mereka berdua memang ditugaskan membantu, bilamana perlu juga “menggebrak-gebrak”, kawan-kawan di daerah.

B. Redaksi Liputan Khusus.
Kiat sukses dunia bisnis adalah kepuasan pelanggan. Berikan kepada pelanggan apa yang mereka butuhkan. Ibaratnya, kalau mereka minta sayur asam, kasih sayur asam. Jangan soto Madura. Pasti tidak dimakan.
Kiat bisnis semacam itu harus dilakukan oleh ANTARA kalau lembaga ini mau terus bertahan hidup. Kita harus melakukan inovasi-inovasi sesuai kehendak pasar kalau tidak mau jadi dinosaurus. Salah satu yang sekarang ini dibutuhkan pelanggan kita adalah pasokan berita-berita penting yang disajikan saat mereka libur, khususnya hari Sabtu dan Ahad. Untuk itu dibentuk Redaksi Liputan Khusus yang dipimpin oleh Sdr. Erafzon Septiyuda. Tugas Pak Erafzon dan timnya adalah melaksanakan program berikut:

Program “I Invented Monday”.
Pelanggan kita sangat membutuhkan berita untuk hari Senin/Monday. Biasanya hari Minggu tidak banyak peristiwa atau kejadian yang bisa menjadi berita. Koran-koran kesulitan mendapatkan berita yang bisa menjadi berita utama hari Senin. Mereka berdoa semoga ada pesawat jatuh, gempa bumi dahsyat, tabrakan hebat, atau kudeta berdarah di hari Minggu supaya bisa jadi headline di hari Senin. Kalau peristiwa itu tidak ada, mereka mengkais-kais berita dengan wawancara sana sini. Oleh karena itu headline koran-koran Senin biasanya bervariasi dan tidak sama.
Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt sangat paham akan kebutuhan para wartawan yang haus berita di hari Minggu. Makanya Roosevelt sering mengatakan “I invented Monday”. Mengamati betapa tipis dan hambarnya koran hari Senin, Roosevelt sengaja menyampaikan pernyataan, kegiatan dan pidato pentingnya hari Minggu. Pada hari Senin, semua koran isinya pernyataan atau kegiatan Roosevelt. Ia dikenal sebagai “Sunday Newsmaker”.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering meniru Presiden Roosevelt. PKS menciptakan headline di koran hari Senin dengan berdemo di hari Minggu.
Supaya kita juga “invented Monday” seperti Roosevelt dan PKS, maka pada hari Minggu kita harus mengeluarkan berita-berita yang bisa menjadi headline di hari Senin. Bisa saja yang dikeluarkan hari Minggu itu hasil liputan investigasi selama sepekan sebelumnya dan diharapkan menjadi agenda pemberitaan media sepekan sesudahnya. Dengan begitu kita menjadi trendsetter, gitu lho. ANTARA harus menjadi agenda setter, bukan menari di atas gendang yang ditabuh orang lain seperti selama ini. We are the leader in this business, not the follower!
Dengan program ini juga diharapkan merubah paradigma pelanggan dari “I don’t like Monday”, menjadi “I like Monday” karena koran mereka edisi Senin berisi berita-berita menarik yang dikutip dari ANTARA. Mereka tidak perlu lagi berfikir jahat supaya ada bom meledak atau presiden ditembak di hari Minggu, karena ada ANTARA yang bisa memasok berita menarik yang bisa menjadi headline di korannya hari Senin.

Program “Saturday Day and Night Fever”.
Hari Sabtu juga bermasalah bagi media dan penerbit. Sejarawan Daniel Boorstin menceritakan bahwa pada abad ke-19 seorang suami pulang ke rumah dari gereja, membaca selintas koran edisi Minggu, dan mengatakan kepada isterinya bahwa tidak banyak peristiwa yang terjadi kemarin. Ia meremas koran itu. Sambil melempar koran ke tong sampah, ia berserapah bahwa “it is a lousy newspaper”. Koran edisi Minggu yang buruk, karena tidak ada berita yang menarik.
Apa yang dikemukakan Daniel Boorstin bukan hanya terjadi di abad ke-19, tetapi juga di abad 21 sekarang ini. Banyak koran pelanggan ANTARA menulis surat supaya kita memproduksi lebih banyak berita di hari Sabtu supaya halaman-halaman korannya untuk edisi Minggu bisa terisi. Pikiran Rakyat yang terbit di Bandung sudah beberapa kali mengeluh kesulitan mengisi 24 halaman korannya di hari Minggu, karena tidak ada berita dan peristiwa besar hari Sabtu. Tapi selama ini kita menganggap peluang itu sebagai business as usual.
Saat wartawan-wartawan koran dan media pelanggan kita libur, kita mau libur juga. Kita tidak mau berkorban untuk memuaskan pelanggan kita. Mestinya, ketika pelanggan libur, kita masuk. Pelanggan tidur, kita bekerja. Hanya dengan cara itu kita bisa tetap dibutuhkan pelanggan.
Untuk itu, perlu dilakukan pelayanan program “Saturday Day and Night Fever”. Program yang namanya mirip film yang dibintangi John Travolta dan Olivia Newton John itu, intinya menyediakan berita dan tulisan yang pas dimuat di hari Minggu. Oleh karena sifat Mingguan yang santai, mungkin berita yang diproduksi dalam program ini adalah yang terkait dengan seni budaya, hiburan, gossip artis, atau civic journalism yang mengangkat masalah-masalah kepentingan publik seperti gaya hidup yang berubah, endemic penyakit baru, kejahatan yang semakin mengkhawatirkan, peredaran obat palsu, atau susahnya mendapatkan lahan pemakaman.
Memang tidak banyak peristiwa di hari Sabtu, tapi kita bisa menciptakan berita di hari Sabtu. Kita harus ingat rumus Barney Kilgore, editor Dow Jones. Inovasi Barney adalah “News didn’t have to be what happened yesterday. If a company or a society or a government’s strategies are changing, that’s news!”.

Program “Magic Breakfast”.

Jika anda sering mendengar Radio Ramako 105,8 FM, mungkin anda menggemari acara talkshow radio di pagi hari ANTARA pukul 07.00 sampai 09.00. Acara di primetime itu disebut “Magic Breakfast” dan ratingnya tertinggi di ANTARA program talkshow radio.
Konsep Magic Breakfast sangat menarik, yaitu mengupas tuntas topik yang menjadi headlines di koran-koran pagi itu. Selama dua jam dibahas interaktif dengan narasumber yang terlibat langsung, bukan asal narasumber. Kalau membicarakan masalah polio, misalnya, langsung dengan Menteri Kesehatan. Kalau membicarakan masalah korupsi di KPU, langsung dengan Ketua KPU Nazarudin Syamsuddin. Soal perundingan GAM di Helsinki dengan Sofyan Djalil dan Hamid Awaluddin.
Narasumber yang bermutu dan punya otoritas menjadi daya tarik talkshow radio itu. Itu hanya bisa terjadi dengan kemampuan produser yang baik dan jaringan dengan narasumber yang terbina dan terjaga. Selain itu, Radio Ramako dilengkapi dengan database narasumber, nomor telepon, dan direct line dengan tokoh-tokoh yang selama ini menjadi newsmakers.
ANTARA perlu meniru perilaku talkshow radio ini, terutama untuk mengatasi keluhan kurangnya berita pagi (kualitas dan kuantitas). Selain itu, koran sore sangat memerlukan berita-berita pagi dari ANTARA. Pengalaman membuktikan bahwa berita ANTARA yang keluar sampai jam 11 siang masih dimuat di koran sore hari itu. Mereka yang bertanggungjawab pada program Magic Breakfast harus memproduksi berita ANTARA pukul 07 pagi sampai 11 siang, kalau mau dikutip jadi headlines di koran sore.
Program Liputan Khusus ini juga perlu dilakukan oleh biro-biro daerah. Bukankah kewajiban untuk mengisi berita di pagi hari, Sabtu dan Minggu juga berlaku untuk kawan-kawan di daerah. Bagi biro-biro yang ingin melakukan program ini, bisa dipelajari petunjuk teknis (TOR) yang disiapkan Sdr. Erafzon untuk Rakernas ini.

Redaksi Karangan Khas
Selain berita, produk tulisan non-berita juga akan dikembangkan dan ditingkatkan pelayanannya. Redaksi Karangan Khas yang dipimpin Sdri. Primayanti mempunyai program andalan, yaitu Pogram “I am a columnist”
Pelanggan membutuhkan tulisan-tulisan (features, news analyses, editorial and opinion writing) yang belum tergarap dengan baik. Belum ada penulis kolom handal dengan trademark tertentu. Penulis-penulis Pumpunan dan Spektrum ANTARA baru generalis, belum ada yang dikenal dengan keahlian khusus seperti penulis masalah moneter, penulis masalah wanita, masalah internasional, militer, atau penulis masalah lingkungan dan ibukota.
Di pihak lain, kita memiliki banyak wartawan-wartawan senior yang sudah banyak memakan asam garam dan jam terbang tinggi. Mereka ini perlu diberi panggung menjadi penulis kolom sehingga nama mereka tetap bisa berkibar dan produktif seperti Alwi Shahab yang menjadi “Robinhood Betawi” karena setiap minggu menulis kolom soal Jakarta di harian Rebublika atau Budiarto Shambazi yang menulis soal politik di Kompas.
Kepada para senior ANTARA dan wartawan lain bisa diberikan kesempatan untuk memiliki kolom khusus seminggu sekali. Misalnya saja, Hisar Sitanggang menulis masalah militer setiap hari Senin, Bang Johny Tarigan masalah Luar Negeri hari Selasa, Buchori soal moneter hari Rabu, Ariwibowo soal lingkungan hidup hari Kamis, Chabrun Maksum soal agama hari Jumat, John Nikita soal gaya hidup dan gossip artis hari Sabtu, dan Maria Adriana soal wanita setiap hari Minggu.
Kolom-kolom mereka ini juga dimuat di website ANTARA dilengkapi dengan foto diri sehingga bisa dikenal. Kemudian Pimpinan Umum juga bisa menulis semacam Resonansi untuk ANTARA. Pemimpin Pelaksana Redaksi pun memiliki kolom khusus sesuai dengan bidang keahliannya. Pokoknya setiap orang harus menjadi penulis dan kolumnis. Semuanya harus produktif. Malu dikatakan wartawan kalau tidak menulis.
Dengan setiap redaktur atau wartawan senior menjadi kolumnis, maka setiap hari ada sesuatu yang dikerjakan selain tugas rutin mengedit berita. Untuk itu kepada mereka diberikan kesempatan untuk mencari informasi, mewawancara, meliput, ikut seminar dan pergi ke daerah atau bahkan ke luar negeri.
Untuk itu, Kepala Redaksi Berkala harus mengatur, mengkoordinir, dan menjadwalkan penyiaran tulisan para redaktur senior ini. Dia harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dengan semangat “I write a column, therefore I am” ini.

D. Ombudsman.
Di setiap perusahaan yang memproduksi sesuatu, selalu ada bagian yang disebut “quality control” atau gugus kendali mutu. Bagian ini bertanggungjawab terhadap mutu produk perusahaan, apakah sudah memenuhi standard kualitas atau tidak. Bagian ini juga memberikan penilaian dan judgement mengenai produk mana yang gagal dan harus ditarik dari peredaran. Tujuannya agar kepuasaan pelanggan terjaga dan menjadi konsumen fanatik produk kita.
Begitu juga di kalangan organisasi pers dan perusahaan media dikenal fungsi semacam quality control ini. Di dunia jurnalistik, bagian ini sering disebut sebagai “Ombudsman”. Ombudsman dikenal sebagai seseorang yang menangangi pengaduan dan berupaya mencari penyelesaian. Dalam bahasa Skandinavia, ombudsman berarti “orang yang menyaksikan segala sampah dan kotoran dibersihkan dari jalanan”.
Ombudsman ANTARA yang ditangani duet Mulyo Sunyoto dan Umbu Rey ini menangani pengaduan pembaca, mengkaji keakuratan, keseimbangan, keprofesionalan, dan penerapan etika dalam berita-berita dan tulisan ANTARA. Intinya, ombudsman melaksanakan klinik editorial. Mereka lalu memberikan koreksi atau merekomendasikan solusi. Harus diingat bahwa wewenang ombudsman lazimnya hanya memberikan saran, bukan menetapkan penyelesaian.
Di redaksi, para ombudsman ini bertugas memeriksa berita atau tulisan apakah sesuai dengan standard dan stylebook atau tidak. Apakah berita dan tulisan itu mengandung kesalahan redaksional, kesalahan visi dan arah pemberitaan atau lebih jauh kesalahan yang bisa menyebabkan gugatan hukum.
Ombudsman ini terdiri atas dua orang wartawan senior yang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis berbahasa, menguasai etika dan good journalism, serta memiliki otoritas sebagai penjaga moral dan standard organisasi. Bahkan harian Kompas, memiliki Ombudsman dari kalangan di luar Kompas sendiri, yaitu misalnya Nurcholis Madjid dan Sofyan Djalil.
Setiap pekan, pada hari yang telah ditetapkan, para Ombudsman ini menyampaikan temuan-temuannya kepada reporter dan redaktur, apa kesalahan yang diperbuat dan bagaimana memperbaikinya. Pertemuan itu bisa disebut sebagai Editorial Clinics dan mereka bisa datang ke biro-biro untuk “mengobati” kalau ada berita-berita yang bermasalah, di bawah standard, dan ecek-ecek.
Terus terang pekerjaan Ombudsman ini kurang disukai, bahkan dimusuhi oleh wartawan tempat ia bekerja. Bung Mulyo dan Umbu sering dituding sebagai orang yang berupaya mencari-cari kesalahan rekan kerja ke publik. Oleh karena Mulyo dan Umbu sering “menjemur celana dalam di halaman rumah”, kadang mereka dianggap telah melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang terkena kritikannya.
Tetapi percayalah, seperti yang dikemukakan anggota Dewan Pers Lukas Luwarso, “tugas ombudsman bukanlah agar dia disukai, tugasnya adalah mengembalikan atau mempertahankan kredibilitas dan mutu berita dan tulisan”. Jadi, silahkan saja anda tidak suka Mulyo dan Umbu, tapi anda harus patuh pada terapi dan pengobatan yang dilakukannya.

II. Tunjangan Profesi
Untuk mendorong produksi berita yang baik dan laku dijual, maka mulai 14 Februari 2006 telah diberlakukan Sistim Tunjangan Profesi untuk menggantikan Sistim Fungsional yang lama. Perbedaan dua sistim ini sangat mencolok. Sistim Fungsional bersandar pada jumlah atau kualitatif. Sedangkan Sistim Tunjangan Profesi sangat berorientasi kepada mutu atau kualitatif.
Sistim Fungsional telah berhasil mendorong jumlah berita dan tulisan melimpah. Seorang wartawan bisa membuat berita sebanyak-banyak dia mau. Bilamana perlu dari satu narasumber bisa dipecah-pecah menjadi tiga atau empat berita. Padahal, mestinya untuk suatu berita yang lengkap dan bagus, dua-tiga narasumber jadi satu berita.
Wartawan dan redaktur mengejar setoran seperti sopir biskota. Akibatnya, si sopir menjalankan kendaraan secepat-cepatnya dan mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya. Setoran tercapai tapi keselamatan penumpang dan kenyamanan terabaikan. Jumlah berita banyak, tapi sedikit sekali yang dikutip. Padahal, untuk satu berita lembaga harus mengeluarkan ongkos Rp100.000. Alangkah ruginya ANTARA.
Maka manajemen baru memutuskan untuk mengganti Sistim Fungsional ini menjadi Sistim Tunjangan Profesi yang lengih mengandalkan kualitas ketimbang kuantitas. Wartawan-wartawan ANTARA ditantang untuk membuat berita yang dikutip koran, karena berita yang dikutip diberi imbalan kredit yang sangat besar. Berita yang dikutip Kompas, misalnya, dapat bonus 40 kredit!
Sistim Tunjangan Profesi menantang wartawan bahwa ketika dia menulis berita dia harus membayangkan ada halaman-halaman dan headlines di koran yang harus direbut. Perjuangan merebut headlines koran-koran adalah perjuangan hidup mati wartawan ANTARA. Kalau wartawan sudah puas beritanya muncul di VSAT dan akhir bulan dapat kredit, matilah sudah. Kita menginginkan setiap wartawan ANTARA menjadi seorang headline journalist, yang beritanya dikutip koran, disiarkan radio dan ditayangkan televisi. Tidak ada gunanya menjadi wartawan kantor berita kalau beritanya tidak dikutip. Hanya dengan cara seperti ini kita bisa survive!

III. Klasifikasi Biro-Biro Daerah dan pembukaan biro-biro baru.
Fondasi lain untuk membuat kita bisa menghasilkan berita yang baik adalah dengan membuat klasifikasi biro-biro daerah dan membuka biro-biro baru. Dulu, pengkategorian biro-biro daerah ukurannya kurang jelas. Sebuah biro, hanya karena luas wilayahnya bisa mendapat katagori A atau C. Kini, ukuran pengklasifikasian itu dibuat jelas termasuk apa hak-hak dan kewajibannya.
Ukuran pengkatagorian klasifikasi biro didasarkan pada dua hal pokok:
Pertama, potensi keuangan. Kedua, potensi berita.
Biro-biro yang produktif menghasilkan duit sehingga biro itu mandiri dan mampu menyetor ke pusat, sudah sepatutnya diberi klasifikasi A. Biro Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya, karena jadi pundi-pundi keuangan ANTARA dari KSO (dari produk murni mesti ditingkatkan lagi), masuk klasifikasi A.
Biro-biro yang tak menghasilkan duit tapi potensi pemberitaannya dahsyat seperti Aceh, Ambon dan Jayapura masuk katagori A juga. Hak dan kewajiban Biro A sama, yaitu minimal punya 5 wartawan organic, tiga koresponden, satu pewarta foto, 1 administrasi, 1 teknisi, 1 pemasaran, 1 urdal dan fasilitas rumah dinas dan mobil Kijang.
Klasifikasi itu dari mulai A, B. C dan D untuk biro-biro baru di provinsi baru. Dengan adanya pengklasifikasian biro ini maka jenjang karier kepala biro menjadi jelas. Yang berhasil di Biro D, bisa ke C. Yang sukses di C bisa promosi ke B. Bagus di B naik lagi ke A. Jadi, mutasi dan pengangkatan Kepala Biro Daerah nantinya tidak lagi berdasarkan subyektifitas atau like and dislike, melainkan sudah ada sistimnya yang baku.
Untuk memperkuat berita-berita daerah, maka kita buka biro-biro baru kelas D di Bangka Belitung, Banten, Bogor, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dengan begitu, kita bisa secara sah dan resmi mengatakan “ANTARA memiliki Biro di 33 Provinsi”. Kalau Irian Jaya Barat sudah resmi jadi provinsi dan ada gubernur terpilihnya, tidak mustahil kita juga buka Biro Irjabar. Dahsyat.
Ini semua bukan untuk gagah-gagahan dan sombong-sombongan. Tapi untuk memperkuat lagi keunggulan kita. Kita bikin lebih hebat lagi apa yang selama ini jadi kehebatan kita. Biro-biro daerah adalah masa depan kita. Biro-biro daerah adalah ujung tombak sekaligus benteng pertahanan ANTARA.
Jadi, kepala-kepala biro daerah yang hadir pada rakernas ini, camkanlah: Masa depan ANTARA berada di tangan anda sekalian. Anda hitam, ANTARA hitam. Anda merah, ANTARA akan merah.

IV. Rekrutmen wartawan baru dan Susdape.
Untuk bisa membuat berita yang baik, diperlukan wartawan yang baik dalam jumlah yang cukup. Untuk itu, fondasi berikutnya adalah merekrut lebih dari 50 wartawan baru untuk ditempatkan di Pusat dan Daerah. Pada 13 Maret 2006, Kursus Dasar Pewarta (Susdape) XIV dimulai dan pada bulan Mei nangti kita dapat suntikan darah segar dari wartawan-wartawan baru tersebut.
Susdape adalah sebuah kawah candradimuka bagi keunggulan dan kompetensi wartawan ANTARA. Kompetensi adalah sekumpulan kemampuan wartawan yang menunjukkan kecerdasan dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Kemampuan tersebut harus terbukti dari produk dan karya-karya jurnalistik yang dihasilkannya, seperti berita dan tulisan. Bisa juga dalam bentuk lobi dan networking yang memungkinkan akses kepada narasumber untuk kepentingan kecepatan, keakuratan, dan kelengkapan pemberitaan.

Aspek-aspek kompetensi wartawan yang perlu dikembangkan dalam Susdape mencakup:

a. Kemampuan menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanan (skills). Ini meliputi kemampuan teknis wawancara, teknik reportase termasuk investigative reporting, teknik menulis, menyunting, dan teknik news judgment mengenai apa yang bisa memiliki nilai berita atau bukan, yang laku dijual atau cemereme.

b. Kemampuan memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk dampak dan manfaat hasil kerja kewartawanan (understanding). Ini termasuk menguasai arah pemberitaan, kemampuan menjadi trendsetter dan agenda setting, dan fungsi-fungsi sebuah kantor berita.

c. Kemampuan menyadari arti penting tugas dan fungsinya sebagai wartawan, ketaatannya pada etika kewartawanan dan pada norma-norma masyarakat kepada siapa ia harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya (awareness). Ini termasuk kepatuhan terhadap kode etik dan mengerti betul jatidirinya sebagai wartawan kantor berita ANTARA, yang mengemban civic mission dan menyandang peran sebagai second line diplomacy.

Berbagai kemampuan itu diperlukan agar wartawan ANTARA dapat mengembangkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanannya. Belakangan ini wartawan ANTARA kehilangan roh semangat tersebut, sehingga perlu pelatihan-pelatihan untuk memotivasi dan membangkitkannya kembali.

Wartawan ANTARA yang kompeten adalah wartawan yang bisa memproduksi karya jurnalistik yang:
- memenuhi prinsip AFT (accurate, fair, and truth) kepada masyarakat.
- Memberikan informasi yang lengkap unsure-unsur 5 W + 1 H. Artinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan who, what, when, where, why and how.
- Menyampaikan komentar dan kritik yang adil atau FCC (fair comment and criticism).
Demikianlah fondasi-fondasi bagi terwujudnya produk berita yang baik kita lakukan. Oleh karena dalam tahapan fondasi, tidak heran kalau keadaannya sedikit kacau karena semua fondasi itu kita lakukan simultan pada saat yang bersamaan. Tapi, meskipun dalam keadaan hingar bingar, tanda-tanda perbaikan sudah mulai tampak. Semangat untuk berubah sangat tinggi. Hasrat untuk maju berkembang. Optimisme dan kepercayaan diri sudah bangkit lagi.
Berdasarkan pemantauan Sekretariat Redaksi, koran-koran utama

We Make Money

Motto kita terakhir adalah We Make Money. Kita cari duit! Cari duit disini bukan berarti memperkaya untuk diri sendiri, tetapi kita cari duit untuk kepentingan dan kemakmuran lembaga, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Karena didasarkan pada falsafah takut sama Tuhan, maka cari duit inipun yang halal.
Kita beruntung mempunyai Pak Asro, seorang Pemimpin Umum yang memiliki lobi dan networking yang bagus baik di kalangan pejabat, wakil rakyat, pengusaha, LSM dan lain-lain. Selain sebagai Editor in Chief, Pak Asro juga bertindak sebagai Salesman in Chief. Kemana saja beliau pergi, ke menteri apa saja beliau ketemu, selalu menjajakan produk-produk ANTARA. Bahkan, menurut pengakuan Pak Asro sendiri, sampai terkesan beliau ini meminta-minta. Hobi Pak Asro sejak bergabung dengan ANTARA adalah bikin MOU, bikin kerjasama apa saja yang bisa mendatangkan duit.
Ketemu Menteri Agama bikin MOU berita-berita masalah agama. Duit masuk.
Ketemu Mendiknas, tawarkan elektronics books. Duit masuk.
Ketemu Menteri BUMN, bikin BUMN Newsroom. Duit bakal masuk.
Ketemu Lie Chen Wei, bikin kerjasama dengan Danareksa. Duit masuk.
Ketemu Menteri Kehutanan, mestinya duit masuk. Tapi karena kita kurang gesit dalam follow up, jadi duitnya tertunda masuk.
Ketemu Gubernur Riau, dapat kontrak zona ikan.
Ketemu Fadel Muhammad, dapat kantor dan fasilitas untuk Biro Gorontalo.
Dahsyat sekali PU kita ini dalam mencari duit buat kita. Pak Asro selalu bilang apa saja yang diminta kita bisa lakukan. Kalau Gubernur minta dibikinkan buku, kita bikin buku. Kalau Gubernur minta bikin profil daerah di VCD, kita bikin profil daerah di VCD. Calon Bupati yang mau tahu apa bakal menang dalam Pilkada, kita bisa lakukan survei kerjasama dengan Lembaga Survei Indoensia (LSI). ANTARA ini lembaga besar, semua kita bisa lakukan.
Teladan Pak Asro dalam membudayakan falsafah We Make Money ini betul-betul harus kita amalkan. Yang paling spektakuler adalah keberhasilan Pak Asro dalam mendapatkan restitusi pajak. Bayangkan, hanya dalam waktu tiga pekan pertama sebagai PU, Pak Asro sudah bisa mendapatkan restitusi pajak Rp14,2 miliar untuk lembaga. Ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan selama lima tahun oleh manajemen lama.
PU juga berhasil mendapatkan uang dari APBN terbesar dalam sejarah ANTARA, yaitu Rp32,4 miliar untuk tahun 2006. Biasanya hanya dapat Rp7 miliar atau Rp8 miliar. Inilah yang bisa memungkinkan kita berkumpul di Yogya ini. Inilah yang membuat kita bisa naik gaji pada bulan Januari lalu setelah sekitar lima tahun tidak naik-naik. Inilah yang membuat kita bakal dapat bonus pendidikan satu bulan gaji bulan Juni nanti! Subhanallalah!
Saya sampaikan semua ini bukan untuk memuji-muji. Tapi itulah faktanya. Itulah yang sebenarnya. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT atas rejeki yang kita terima dan berterimakasih kepada Pak Asro. Cara berterimakasih kita adalah dengan meneladani PU dan menjadikan diri kita semua salesman untuk produk-produk kita.
Selama ini kita lupa. Kita pikir tugas kita sebagai wartawan hanya cari berita. Ternyata PU mengajarkan hal baru, yaitu kita harus cari duit juga. Kalau begitu, mari kita cari berita dan cari duit.
Penutup
Demikianlah uraian Corporate Values ANTARA yang singkatnya terwujud dalam motto berikut.

OUR MOTTO: FEAR GOD, TELL TRUTH, MAKE MONEY

Dengan motto ini, maka wartawan ANTARA tidak akan melakukan kesalahan dan korupsi karena takut sama Tuhan, membuat berita yang akurat dan bukan corong kepentingan pribadi atau pihak tertentu, serta menghasilkan berita-berita yang laku dijual karena tugas kita mencari uang. Setiap wartawan ANTARA akan yakin bahwa good journalism sells, bahwa karya jurnalistik yang baik itu menjual. Bahwa berita tidak bermutu tidak laku.

Yogyakarta, 24-25 Maret 2005

AKHMAD KUSAENI