Oleh : Akhmad Kusaeni
Sanur (ANTARA News) - Jika ingin tahu demokrasi terpimpin itu bekerja, simaklah Kongres III PDIP di Sanur, Bali. Semua persoalan, debat, atau wacana, bisa diakhiri bila pimpinan partai sudah memutuskan.
Apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sepertinya menjadi kebenaran mutlak yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap kader partai.
Adanya pemimpin yang kharismatik merupakan kekuatan (sebagian pengamat mengatakan justru kelemahan) dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Megawati, yang sudah memimpin partai itu selama belasan tahun, tetap menjadi sumbu tunggal di PDIP yang menentukan kebijakan partai.
Pengamat politik Tjipta Lesmana menilai kepemimpinan Megawati sangat sentralistik. Oleh para pengikut dan kadernya, Megawati dikultuskan.
Pejah gesang, nderek Megawati. Benar atau salah, apa yang sudah diputuskan Megawati sebagai pemimpin tertinggi partai, harus diikuti dan dilaksanakan.
Jika Megawati sudah menegaskan PDIP tetap oposisi, misalnya, maka menjadi partai oposisi menjadi harga mati.
Itu sudah menjadi garis api yang tidak bisa dilewati oleh siapa pun, termasuk Taufik Kiemas, suaminya sendiri, yang pernah mewacanakan koalisi dengan Partai Demokrat dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"PDIP tetap moncong putih, tolak jadi moncong biru!" begitu teriak aktivis Bendera yang berunjuk rasa di depan Hotel Inna Bali Beach saat Megawati menyampaikan pidato politik emosional yang diwarnai dua kali tangisan.
Moncong putih artinya oposisi. Moncong biru bermakna koalisi karena biru adalah warna Partai Demokrat.
Maka kontroversi Moncong Putih versus Moncong Biru punah sudah ketika Megawati pada pidato pembukaan Kongres memutuskan partai itu tetap berada di jalur oposisi dan menjadi penyeimbang pemerintah.
Partai nasionalis ini enggan menjadi Moncong Biru dan menolak iming-iming koalisi yang digagas Taufik Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan PDIP.
PDIP, menurut Megawati, akan tetap mengikuti takdir sejarah bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyatlah yang akan diterima partainya, bukan kekuasaan yang diberikan oleh pihak lain.
Jika sampai banting haluan dari opisisi ke koalisi, ideologi PDIP bakal luntur dan hancur.
"Kita diajarkan dan ditakdirkan oleh sejarah untuk mengangkat harga diri. Itu lebih utama dari urusan bagi-bagi kekuasaan. Kita tidak akan menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat," kata Megawati dalam pidato politik 45 menit yang berapi-api.
Pupus sudah
Begitulah. Mega sudah memutuskan oposisi, maka impian sejumlah kalangan dalam PDIP untuk koalisi pupus sudah. Impian untuk menjadi menteri di kabinet SBY bila ada pergantian pasca Pansus Bank Century, terpaksa harus dibuang jauh-jauh. Para penggagas Moncong Biru gigit jari.
Suasana pasca pidato politik di arena dan di luar Kongres berubah. Poster-poster dan spanduk yang ada tinggal yang mendukung oposisi. Yang pro koalisi sudah terpental.
Di pintu masuk Bali Inna Beach Hotel berjejer spanduk yang dipasang sejumlah DPD PDIP yang mendukung pilihan oposisi dan menolak koalisi. Orang-orang yang mengenakan kaos putih "Oposisi Harga Mati" makin banyak berlalu lalang dan bergerombol.
Di Jakarta, pekan lalu ada spanduk hitam yang dipampang dekat gerbang masuk Gedung DPR Senayan. Spanduk itu bicara soal pilihan menjadi oposisi atau koalisi.
Lambang PDIP tampak di tengah spanduk. Di sebelah kiri gambar banteng itu ada tulisan "Koalisi" berwarna putih dengan tanda panah di bawahnya menunjuk dua nama, yaitu Taufik Kiemas dan Puan Maharani.
Sedangkan tulisan "Oposisi" disisi lainnya juga disertai anak panah yang menunjuk Megawati dan Prananda (putera Megawati). Di atas lambang partai tertera pertanyaan: "Anda pilih yang mana?".
Spanduk itu kini telah hilang. Barangkali karena pilihan sudah jelas dan lugas. Megawati pilih oposisi. Itu garis partai yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Layar sudah dikembangkan. Itu berarti surut untuk mundur dan kembali lagi.
Sesaat setelah menegaskan keputusannya beroposisi, Megawati mengutip ucapan bijak ayahnya, Bung Karno, pendiri Republik ini.
"Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitung akibatnya. Majulah terus, jangan mundur. Mundur hancur, mandeg ambleg, bongkar, maju terus", katanya.
Kini tinggal para pengamat dan analis politik yang ramai mengomentari keputusan itu. Ada yang bilang bahwa bagi PDIP menjadi oposisi atau koalisi tidak banyak dampaknya bagi perolehan suara partai tersebut.
Pada Pemilu 2009 dengan posisi oposisi, PDIP hanya memperoleh 95 kursi (14 persen suara) dan menempati posisi ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar. Pada saat berkuasa pada Pemilu 2004, PDIP tidak bisa mempertahankan kemenangannya.
Artinya, PDIP kurang bisa memainkan perannya baik ketika berkuasa maupun ketika menjadi oposisi.
Saat berkuasa, tidak bisa menghasilkan kebijakan yang menarik publik. Saat beroposisi juga tidak bisa menggoreng isu yang menarik publik.
Itulah tantangan bagi pengurus baru PDIP periode 2010-2015.
Senin, 12 April 2010
Kongres PDIP: Baru Dibuka "Sudah Selesai"
Oleh : Akhmad Kusaeni
Kongres PDIP: Baru Dibuka Sudah Selesai
Sanur, Bali (ANTARA News) - Keajaiban ini hanya terjadi di Partai Banteng Moncong Putih. Baru saja dibuka pada Selasa, Kongres III Partai Demokrasi Perjuangan di Sanur, Bali, dianggap "sudah selesai". Padahal, Kongres dijadwalkan baru berakhir hari Jumat, atau tiga hari kemudian.
Agenda utama pemilihan ketua umum partai periode 2010-2015 sudah tuntas justeru sebelum kongres digelar. Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun mendatang. Kongres tinggal ketuk palu mengesahkannya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas jauh-jauh hari sudah mengatakan kongres partai telah berakhir.
"Saya rasa semua anak cabang itu sudah memilih satu nama. Satu nama untuk Ketua Umum, satu nama untuk ketua DPC, dan satu nama untuk ketua DPD," kata tokoh yang biasa dipanggil TK itu.
Memang, hanya foto Megawati yang ada di baliho, spanduk, atau bendera, yang dipasang di hampir sepanjang jalan di Bali. Makin mendekati kawasan Sanur, tempat berlangsungnya Kongres III PDIP, baliho, spanduk dan bendera warna merah makin ramai dan meriah. Kalaupun ada gambar tokoh lain, sang tokoh memberi selamat atau dukungan kepada Megawati.
Tak ada foto calon ketua umum lain yang terlihat. Guruh Soekarnoputra, adik Megawati yang mencoba" menantang "kakaknya, sama sekali tak kelihatan jejak kehadirannya di arena Kongres.
Sejumlah pendukung Guruh pernah mencoba memasang spanduk dan poster Guruh di sekitar hotel lokasi Kongres, tapi dicopot oleh pendukung Megawati. Poster itu kini lenyap tak berbekas.
"Habis dicabuti orang-orang Puan (Maharani)," kata Tricahya Budi, dari tim sukses Guruh Soekarnoputra.
Alasan pencopotan poster Guruh, kata Budi, karena pihak lawan menganggap adanya calon ketua umum lain atau tandingan sebagai provokasi. Jadi hanya gambar Megawati yang boleh dipasang. Gambar calon lain dianggap sebagai provokator.
"Itulah sebabnya Mas Guruh gak datang ke Bali. Kami menolak Kongres yang tidak fair dan tidak mendengarkan suara ranting-ranting," katanya lagi.
Praktis Kongres III PDIP milik Megawati. Ini juga dibuktikan dengan ramainya kader-kader PDIP yang mengenakan kaos putih atau merah bertulisankan "Oposisi Harga Mati" di sekitar arena Kongres. Menjadi oposisi sejati jelas suara Megawati. Suara Taufiq Kiemas yang membuka peluang untuk koalisi dengan Partai Demokrat dan pemerintahan SBY nyaris tidak terdengar.
"Jempol darah untuk tetap oposisi. Hidup Megawati," teriak pemuda berkaos "Oposisi Harga Mati".
Dari Bawah
PDIP yang mengusung kembali Megawati meski perolehan suara partai terus merosot dan Megawati dua kali pecundang dalam pemilihan presiden diyakini sudah berproses dari bawah.
Mengapa Kongres Bali dianggap milik Megawati? Ini karena Guruh Soekarnoputra dan kandidat lain tidak bergerak cepat jauh-jauh hari. Mekanisme yang berlaku di partai mengatur bahwa siapa pun yang mencalonkan diri menjadi ketua umum PDIP, harus bergerak enam bulan lalu dengan mendekati PAC se-Indonesia yang berjumlah 7.000 se-Indonesia, 512 DPC, dan 33 PDD.
"Kalau sanggup mengumpulkan 3,600 PAC maka harapan untuk terpilih besar, " kata Taufiq Kiemas yang juga Ketua MPR itu.
Kesalahan Guruh adalah tidak mendekati PAC se-Indonesia, melainkan dia mendekati media massa.
"Kalau kampanye di koran, itu bukan gaya PDIP. Kita selalu memberi kesempatan semua orang boleh, tapi kampanye di desa-desa, bukan di media," sindir TK seperti dikutip sejumlah media.
Siapa Sekjen
Walhasil, yang ramai dibicarakan di Kongres III PDIP adalah siapa sekretaris jenderal yang bakal mendampingi Megawati lima tahun ke depan. Apakah tetap Pramono Anung, Sekjen sekarang, atau Tjahyo Kumolo yang kini menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR? Atau ada calon lain yang bisa saja pada menit-menit terakhir muncul?
Yang juga jadi wacana adalah dibuatnya struktur baru posisi wakil ketua umum. Sejumlah orang menilai struktur baru itu dibuat untuk menyiapkan dan mematangkan Puan Maharani. Jika Puan berhasil menduduki kursi wakil ketua umum, peluangnya untuk menjadi orang nomor satu PDIP pada 2015 akan terbuka lebar.
Naga-naga kearah mendorong Puan ke puncak pimpinan partai banteng moncong putih itu sudah kasat mata. Poster-poster Megawati lebih banyak didampingi oleh Puan ketimbang katakanlah Muhamad Prananda, putera kedua Megawati dari pernikahan dengan almarhum Letnan Satu Penerbang Surindro Suprijarso.
Dalam setiap konferensi pers penting, Puan selalu mendampingi Megawati. Dimana ada Megawati disitu ada Puan Maharani. Para pendukung Puan untuk menjadi wakil ketua umum PDIP juga sudah
"bergerilya di "arena Kongres. Pengurus PDIP Jawa Tengah dan Sumatera Selatan adalah para penyokong Puan.
Sekretaris PDIP Sumatera Selatan Gantada Aliandra terang-terangan mendukung Puan Maharani menjadi wakil ketua umum atau pelaksana harian.
Bagaimana dengan Puan sendiri?
"Saya siap," katanya dengan suara lantang dan tegas mirip Megawati.
Kongres PDIP: Baru Dibuka Sudah Selesai
Sanur, Bali (ANTARA News) - Keajaiban ini hanya terjadi di Partai Banteng Moncong Putih. Baru saja dibuka pada Selasa, Kongres III Partai Demokrasi Perjuangan di Sanur, Bali, dianggap "sudah selesai". Padahal, Kongres dijadwalkan baru berakhir hari Jumat, atau tiga hari kemudian.
Agenda utama pemilihan ketua umum partai periode 2010-2015 sudah tuntas justeru sebelum kongres digelar. Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun mendatang. Kongres tinggal ketuk palu mengesahkannya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas jauh-jauh hari sudah mengatakan kongres partai telah berakhir.
"Saya rasa semua anak cabang itu sudah memilih satu nama. Satu nama untuk Ketua Umum, satu nama untuk ketua DPC, dan satu nama untuk ketua DPD," kata tokoh yang biasa dipanggil TK itu.
Memang, hanya foto Megawati yang ada di baliho, spanduk, atau bendera, yang dipasang di hampir sepanjang jalan di Bali. Makin mendekati kawasan Sanur, tempat berlangsungnya Kongres III PDIP, baliho, spanduk dan bendera warna merah makin ramai dan meriah. Kalaupun ada gambar tokoh lain, sang tokoh memberi selamat atau dukungan kepada Megawati.
Tak ada foto calon ketua umum lain yang terlihat. Guruh Soekarnoputra, adik Megawati yang mencoba" menantang "kakaknya, sama sekali tak kelihatan jejak kehadirannya di arena Kongres.
Sejumlah pendukung Guruh pernah mencoba memasang spanduk dan poster Guruh di sekitar hotel lokasi Kongres, tapi dicopot oleh pendukung Megawati. Poster itu kini lenyap tak berbekas.
"Habis dicabuti orang-orang Puan (Maharani)," kata Tricahya Budi, dari tim sukses Guruh Soekarnoputra.
Alasan pencopotan poster Guruh, kata Budi, karena pihak lawan menganggap adanya calon ketua umum lain atau tandingan sebagai provokasi. Jadi hanya gambar Megawati yang boleh dipasang. Gambar calon lain dianggap sebagai provokator.
"Itulah sebabnya Mas Guruh gak datang ke Bali. Kami menolak Kongres yang tidak fair dan tidak mendengarkan suara ranting-ranting," katanya lagi.
Praktis Kongres III PDIP milik Megawati. Ini juga dibuktikan dengan ramainya kader-kader PDIP yang mengenakan kaos putih atau merah bertulisankan "Oposisi Harga Mati" di sekitar arena Kongres. Menjadi oposisi sejati jelas suara Megawati. Suara Taufiq Kiemas yang membuka peluang untuk koalisi dengan Partai Demokrat dan pemerintahan SBY nyaris tidak terdengar.
"Jempol darah untuk tetap oposisi. Hidup Megawati," teriak pemuda berkaos "Oposisi Harga Mati".
Dari Bawah
PDIP yang mengusung kembali Megawati meski perolehan suara partai terus merosot dan Megawati dua kali pecundang dalam pemilihan presiden diyakini sudah berproses dari bawah.
Mengapa Kongres Bali dianggap milik Megawati? Ini karena Guruh Soekarnoputra dan kandidat lain tidak bergerak cepat jauh-jauh hari. Mekanisme yang berlaku di partai mengatur bahwa siapa pun yang mencalonkan diri menjadi ketua umum PDIP, harus bergerak enam bulan lalu dengan mendekati PAC se-Indonesia yang berjumlah 7.000 se-Indonesia, 512 DPC, dan 33 PDD.
"Kalau sanggup mengumpulkan 3,600 PAC maka harapan untuk terpilih besar, " kata Taufiq Kiemas yang juga Ketua MPR itu.
Kesalahan Guruh adalah tidak mendekati PAC se-Indonesia, melainkan dia mendekati media massa.
"Kalau kampanye di koran, itu bukan gaya PDIP. Kita selalu memberi kesempatan semua orang boleh, tapi kampanye di desa-desa, bukan di media," sindir TK seperti dikutip sejumlah media.
Siapa Sekjen
Walhasil, yang ramai dibicarakan di Kongres III PDIP adalah siapa sekretaris jenderal yang bakal mendampingi Megawati lima tahun ke depan. Apakah tetap Pramono Anung, Sekjen sekarang, atau Tjahyo Kumolo yang kini menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR? Atau ada calon lain yang bisa saja pada menit-menit terakhir muncul?
Yang juga jadi wacana adalah dibuatnya struktur baru posisi wakil ketua umum. Sejumlah orang menilai struktur baru itu dibuat untuk menyiapkan dan mematangkan Puan Maharani. Jika Puan berhasil menduduki kursi wakil ketua umum, peluangnya untuk menjadi orang nomor satu PDIP pada 2015 akan terbuka lebar.
Naga-naga kearah mendorong Puan ke puncak pimpinan partai banteng moncong putih itu sudah kasat mata. Poster-poster Megawati lebih banyak didampingi oleh Puan ketimbang katakanlah Muhamad Prananda, putera kedua Megawati dari pernikahan dengan almarhum Letnan Satu Penerbang Surindro Suprijarso.
Dalam setiap konferensi pers penting, Puan selalu mendampingi Megawati. Dimana ada Megawati disitu ada Puan Maharani. Para pendukung Puan untuk menjadi wakil ketua umum PDIP juga sudah
"bergerilya di "arena Kongres. Pengurus PDIP Jawa Tengah dan Sumatera Selatan adalah para penyokong Puan.
Sekretaris PDIP Sumatera Selatan Gantada Aliandra terang-terangan mendukung Puan Maharani menjadi wakil ketua umum atau pelaksana harian.
Bagaimana dengan Puan sendiri?
"Saya siap," katanya dengan suara lantang dan tegas mirip Megawati.
Rabu, 03 Februari 2010
Politisasi Olahraga, Mengapa Tidak?
Oleh : Akhmad Kusaeni
Jakarta (ANTARA News) - Dalam acara bedah buku "99 Tokoh Olahraga Indonesia (Catatan Satu Abad 1908-2008)" terbitan ANTARA Pustaka Utama, Selasa (2/2), muncul pertanyaan, dalam hingar bingar demokrasi yang ribut dan gaduh, apakah mungkin sebuah peristiwa olahraga bebas dari politisasi?
Mungkin ada yang menjawab tidak mungkin dipolitisasi. Tetapi, dalam dosis tertentu, olahraga agaknya memang harus dipolitisasi, apalagi sejarah membuktikan banyak peristiwa olahraga atau sepak terjang tokohnya menjadi gerakan politik atau berpengaruh secara politik.
Sebut saja apa yang dilakukan oleh petinju legendaris Mohammad Ali. Penentangannya untuk masuk wajib militer dan penolakannya dikirim ke Vietnam telah mendorong gerakan antiperang mencapai momentumnya.
Keterlibatan tentara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dipersoalkan, terutama yang dikirimkan ke garis depan dan mati dalam kantong-kantong mayat umumnya adalah prajurit berkulit hitam.
Akhirnya, dengan sangat memalukan, Presiden AS Lyndon B Johnson menarik pasukan AS dari Vietnam setelah sekitar 58.000 tentara AS mati di rawa-rawa atau lubang-lubang tikus jebakan tentara Vietcong.
Akibat desakan gerakan antiperang yang antara lain dari tokoh seperti Mohammad Ali dan John Lennon dengan slogannya yang terkenal "Make Love, Not War", Menteri Pertahanan Robert S McNamara akhirnya mengakui apa yang dilakukan tentara AS di Vietnam adalah "It is wrong, terribly wrong".
Mohamad Ali pun kemudian dikenal bukan saja sebagai petinju tersohor, tetapi juga tokoh anti perang dan kampiun gerakan antidiskriminasi warna kulit.
Tan Joe Hok
Di Indonesia, tokoh olahraga nasional yang gerakannya berdampak politik signifikan adalah pebulutangkis tangguh Tan Joe Hok.
Ia bisa disamakan dengan Mohammad Ali dalam upayanya memperjuangkan persamaan hak warga negara tanpa memperhitungkan asal-usul dan warna kulitnya.
Dalam buku "99 Tokoh Olahraga Indonesia" yang diterbitkan Perum LKBN Antara bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bisa dibaca cerita prestasi, perjuangan, harapan dan cita-cita Tan Joe Hok.
Lelaki yang ditakdirkan sebagai keturunan Cina itu lahir di Bandung, 11 Agustus 1937, jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Ia telah mengharumkan nama Indonesia lewat prestasi tingginya dalam bulutangkis.
Pada 1958, Joe Hok memperkuat tim Piala Thomas yang berhasil membawa pulang trofi kejuaraan dunia beregu putra.
Setahun berikutnya, ia mencetak sejarah dengan menjadi pebulutangkis Indonesia pertama yang menjuarai All England. Tidak cukup dengan itu, ia menyusul gelar itu dengan menjadi juara di Kanada dan Amerika Serikat yang membuat namanya menghiasi majalah olahraga terkenal "Sport Illustrated" edisi 13 April 1959.
Orang-orang di generasinya selalu memuja-muji Tan Joe Hok dan mengakuinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang membuat etnis Cina dan pribumi menyatu.
Jika Anda hidup di masa atau generasinya, Anda akan menyaksikan masyarakat amat antusias menyaksikannya bertanding.
Nyaris semua orang berkumpul di rumah-rumah yang memiliki pesawat televisi. Mereka berdoa, harap-harap cemas, menonton pertandingan All England atau Piala Thomas, dan sesekali tepuk tangan berteriak mengelu-elukan jagoannya.
"Hidup Tan Joe Hok! Hidup Indonesia!" begitu masyarakat mendukung dan berada di belakang Tan Joe Hok.
Tan Joe Hok membuat hubungan antaretnis Tionghoa dan pribumi di banyak tempat di Indonesia berjalan harmonis, sehingga dia dianggap pahlawan oleh banyak kalangan.
Tak butuh gelar pahlawan
Tapi Joe Hok ternyata tidak membutuhkan gelar pahlawan. Ia hanya menginginkan persamaan status haknya yang waktu itu masih berbeda, antara dia yang keturunan Tionghoa dengan warga pribumi.
"Bukan gelar pahlawan atau penghargaan sejenisnya yang saya minta. Tetapi, kalau boleh saya berharap, saya hanya ingin diakui sebagai putera Indonesia, dan tidak lagi dimintai SBKRI, karena itu menyakitkan," katanya seperti tertulis di buku jenis coffee table setebal 278 halaman berharga jual Rp300.000.
Joe Hok mengaku selalu terganggu ketika diminta Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) dalam berbagai urusan dengan negara. Bahkan sekalipun undang-undang sudah menghapuskannya, pada praktiknya surat itu tetap diminta saat dia mengurus paspor pada awal 2009.
Meski tidak pernah mengungkapkannya, Joe Hok yang pernah merasakan pahit manisnya pemerintahan Presisden pertama RI Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, mengaku tidak mengerti mengapa masih ada orang yang meragukan kewarganegaraannya.
Menurut wartawan senior A.R. Loebis, salah satu penulis buku, Joe Hok telah berjuang bukan hanya untuk mengharumkan nama bangsa dan Republik Indonesia, tapi dengan caranya sendiri telah memperjuangkan persamaan hak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
Apa yang diperjuangkan oleh Joe Hok, menurut Loebis, sebagian sudah bisa dinikmati oleh warga Tionghoa Indonesia. Meriahnya suasana menjelang Imlek sekarang ini tidak lepas dari jerih payahnya.
Orang-orang Tionghoa sudah bisa mendirikan sekolah sendiri, bebas menggunakan bahasa Mandarin, menerbitkan Koran berbahasa Cina, bahkan bisa menikmati berita Xin Wen di televisi.
Jika datang ke mal dan pusat-pusat perbelanjaan, suasana Gong Xie Fa Cai sangat meriah. Atraksi barongsai, lampu dan hiasan warna merah sangat mendominasi.
"Itu sedikit banyak ada sumbangsih dari Tan Joe Hok," kata Loebis usai bedah buku bersama grandsmaster catur Utut Adianto, Deputy V Menko Kesra Sugihartatmo, dan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Yuni Poerwanti.
Cerita tentang kiprah, prestasi dan perjuangan Tan Joe Hok di Indonesia dan Mohammad Ali di Amerika Serikat membuktikan bahwa olahraga bisa berdampak politis dan bisa dipolitisasi untuk tujuan-tujuan yang baik dan mulia.
Sportivitas dunia politik
Satu hal lain yang harus didorong dari dunia olah raga ke dunia lain, terutama dunia politik adalah aspek sportivitas.
Setiap atlet telah ditempa bahwa kalah menang dalam pertandingan adalah hal biasa. Yang penting adalah persiapan, latihan, dan memberikan yang terbaik.
Dalam dunia olahraga berlaku siapa cepat, siapa kuat, dia yang menang, yang juga merupakan motto Olimpiade, citius (lebih cepat), altius (lebih tinggi), fortius (lebih kuat). Siapa yang menang, dia yang terbaik.
Dalam dunia politik, kalah-menang menjadi tidak biasa. Politikus siap menang, tetapi belum tentu siap kalah. Itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia, seperti disebut beberapa kalangan, sebagai bangsa yang ribut dan gaduh.
Oleh karena itu, sportivitas dalam dunia olahraga itu patut diadopsi pula oleh dunia politik, termasuk di Pansus DPR soal Bank Century. Itulah yang dimaksud politisasi olahraga. (*)
COPYRIGHT © 2010
Jakarta (ANTARA News) - Dalam acara bedah buku "99 Tokoh Olahraga Indonesia (Catatan Satu Abad 1908-2008)" terbitan ANTARA Pustaka Utama, Selasa (2/2), muncul pertanyaan, dalam hingar bingar demokrasi yang ribut dan gaduh, apakah mungkin sebuah peristiwa olahraga bebas dari politisasi?
Mungkin ada yang menjawab tidak mungkin dipolitisasi. Tetapi, dalam dosis tertentu, olahraga agaknya memang harus dipolitisasi, apalagi sejarah membuktikan banyak peristiwa olahraga atau sepak terjang tokohnya menjadi gerakan politik atau berpengaruh secara politik.
Sebut saja apa yang dilakukan oleh petinju legendaris Mohammad Ali. Penentangannya untuk masuk wajib militer dan penolakannya dikirim ke Vietnam telah mendorong gerakan antiperang mencapai momentumnya.
Keterlibatan tentara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dipersoalkan, terutama yang dikirimkan ke garis depan dan mati dalam kantong-kantong mayat umumnya adalah prajurit berkulit hitam.
Akhirnya, dengan sangat memalukan, Presiden AS Lyndon B Johnson menarik pasukan AS dari Vietnam setelah sekitar 58.000 tentara AS mati di rawa-rawa atau lubang-lubang tikus jebakan tentara Vietcong.
Akibat desakan gerakan antiperang yang antara lain dari tokoh seperti Mohammad Ali dan John Lennon dengan slogannya yang terkenal "Make Love, Not War", Menteri Pertahanan Robert S McNamara akhirnya mengakui apa yang dilakukan tentara AS di Vietnam adalah "It is wrong, terribly wrong".
Mohamad Ali pun kemudian dikenal bukan saja sebagai petinju tersohor, tetapi juga tokoh anti perang dan kampiun gerakan antidiskriminasi warna kulit.
Tan Joe Hok
Di Indonesia, tokoh olahraga nasional yang gerakannya berdampak politik signifikan adalah pebulutangkis tangguh Tan Joe Hok.
Ia bisa disamakan dengan Mohammad Ali dalam upayanya memperjuangkan persamaan hak warga negara tanpa memperhitungkan asal-usul dan warna kulitnya.
Dalam buku "99 Tokoh Olahraga Indonesia" yang diterbitkan Perum LKBN Antara bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bisa dibaca cerita prestasi, perjuangan, harapan dan cita-cita Tan Joe Hok.
Lelaki yang ditakdirkan sebagai keturunan Cina itu lahir di Bandung, 11 Agustus 1937, jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Ia telah mengharumkan nama Indonesia lewat prestasi tingginya dalam bulutangkis.
Pada 1958, Joe Hok memperkuat tim Piala Thomas yang berhasil membawa pulang trofi kejuaraan dunia beregu putra.
Setahun berikutnya, ia mencetak sejarah dengan menjadi pebulutangkis Indonesia pertama yang menjuarai All England. Tidak cukup dengan itu, ia menyusul gelar itu dengan menjadi juara di Kanada dan Amerika Serikat yang membuat namanya menghiasi majalah olahraga terkenal "Sport Illustrated" edisi 13 April 1959.
Orang-orang di generasinya selalu memuja-muji Tan Joe Hok dan mengakuinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang membuat etnis Cina dan pribumi menyatu.
Jika Anda hidup di masa atau generasinya, Anda akan menyaksikan masyarakat amat antusias menyaksikannya bertanding.
Nyaris semua orang berkumpul di rumah-rumah yang memiliki pesawat televisi. Mereka berdoa, harap-harap cemas, menonton pertandingan All England atau Piala Thomas, dan sesekali tepuk tangan berteriak mengelu-elukan jagoannya.
"Hidup Tan Joe Hok! Hidup Indonesia!" begitu masyarakat mendukung dan berada di belakang Tan Joe Hok.
Tan Joe Hok membuat hubungan antaretnis Tionghoa dan pribumi di banyak tempat di Indonesia berjalan harmonis, sehingga dia dianggap pahlawan oleh banyak kalangan.
Tak butuh gelar pahlawan
Tapi Joe Hok ternyata tidak membutuhkan gelar pahlawan. Ia hanya menginginkan persamaan status haknya yang waktu itu masih berbeda, antara dia yang keturunan Tionghoa dengan warga pribumi.
"Bukan gelar pahlawan atau penghargaan sejenisnya yang saya minta. Tetapi, kalau boleh saya berharap, saya hanya ingin diakui sebagai putera Indonesia, dan tidak lagi dimintai SBKRI, karena itu menyakitkan," katanya seperti tertulis di buku jenis coffee table setebal 278 halaman berharga jual Rp300.000.
Joe Hok mengaku selalu terganggu ketika diminta Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) dalam berbagai urusan dengan negara. Bahkan sekalipun undang-undang sudah menghapuskannya, pada praktiknya surat itu tetap diminta saat dia mengurus paspor pada awal 2009.
Meski tidak pernah mengungkapkannya, Joe Hok yang pernah merasakan pahit manisnya pemerintahan Presisden pertama RI Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, mengaku tidak mengerti mengapa masih ada orang yang meragukan kewarganegaraannya.
Menurut wartawan senior A.R. Loebis, salah satu penulis buku, Joe Hok telah berjuang bukan hanya untuk mengharumkan nama bangsa dan Republik Indonesia, tapi dengan caranya sendiri telah memperjuangkan persamaan hak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
Apa yang diperjuangkan oleh Joe Hok, menurut Loebis, sebagian sudah bisa dinikmati oleh warga Tionghoa Indonesia. Meriahnya suasana menjelang Imlek sekarang ini tidak lepas dari jerih payahnya.
Orang-orang Tionghoa sudah bisa mendirikan sekolah sendiri, bebas menggunakan bahasa Mandarin, menerbitkan Koran berbahasa Cina, bahkan bisa menikmati berita Xin Wen di televisi.
Jika datang ke mal dan pusat-pusat perbelanjaan, suasana Gong Xie Fa Cai sangat meriah. Atraksi barongsai, lampu dan hiasan warna merah sangat mendominasi.
"Itu sedikit banyak ada sumbangsih dari Tan Joe Hok," kata Loebis usai bedah buku bersama grandsmaster catur Utut Adianto, Deputy V Menko Kesra Sugihartatmo, dan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Yuni Poerwanti.
Cerita tentang kiprah, prestasi dan perjuangan Tan Joe Hok di Indonesia dan Mohammad Ali di Amerika Serikat membuktikan bahwa olahraga bisa berdampak politis dan bisa dipolitisasi untuk tujuan-tujuan yang baik dan mulia.
Sportivitas dunia politik
Satu hal lain yang harus didorong dari dunia olah raga ke dunia lain, terutama dunia politik adalah aspek sportivitas.
Setiap atlet telah ditempa bahwa kalah menang dalam pertandingan adalah hal biasa. Yang penting adalah persiapan, latihan, dan memberikan yang terbaik.
Dalam dunia olahraga berlaku siapa cepat, siapa kuat, dia yang menang, yang juga merupakan motto Olimpiade, citius (lebih cepat), altius (lebih tinggi), fortius (lebih kuat). Siapa yang menang, dia yang terbaik.
Dalam dunia politik, kalah-menang menjadi tidak biasa. Politikus siap menang, tetapi belum tentu siap kalah. Itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia, seperti disebut beberapa kalangan, sebagai bangsa yang ribut dan gaduh.
Oleh karena itu, sportivitas dalam dunia olahraga itu patut diadopsi pula oleh dunia politik, termasuk di Pansus DPR soal Bank Century. Itulah yang dimaksud politisasi olahraga. (*)
COPYRIGHT © 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
