Oleh : Akhmad Kusaeni
Politik adalah seni meraih kekuasaan. Satu-satunya cara memiliki kekuasaan itu adalah dengan mengendalikan pemerintahan atau paling tidak, berada di pemerintahan.
Loyalitas, di sisi lain, adalah sebuah bentuk kesetiaan kepada partai. Loyalitas memerlukan kesetiaan, pengabdian dan kejujuran. Seorang loyalis siap mengorbankan apa saja untuk partainya. Loyalis adalah serdadu partai dalam arti kata yang sebenarnya. Ia akan mempersembahkan hati, jiwa dan raganya untuk kemaslahatan partai.
Ketika sejumlah politisi dan pimpinan partai berada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, apakah loyalitas masih relevan dalam politik Indonesia sekarang ini? Tentu saja.
Kata ”loyalitas” tidak akan pernah bisa terhapus dari kamus perbendaharaan politik di negeri ini, atau di negeri mana saja. Setiap ada pemerintahan baru atau terbentuknya kabinet baru, kata ”loyalitas” selalu muncul dalam dua bentuk yang berseberangan 180 derajat.
Di satu sisi ada pihak yang mempertanyakan loyalitas para menteri baru dalam kabinet, khususnya yang berasal dari partai-partai koalisi. Di pihak lain, Presiden atau Perdana Menteri yang membentuk kabinet, meminta para menterinya menanggalkan loyalitas kepada partainya dan diganti menjadi loyalitas kepada bangsa dan negara.
Loyalitas ke partai berhenti
Pada tahun 1941, Presiden Persemakmuran Filipina yang pertama, Manuel L.Quezon, mengemukakan kalimat yang paling banyak dikutip ketika orang membicarakan masalah loyalitas politik atau loyalitas kabinet.
”My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins", begitu kata Ketua Senat yang terpilih menjadi Presiden Filipina.
Banyak orang salah sangka mengira kutipan itu berasal dari Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Nyatanya, literatur sejarah merujuknya ke Quezon. Dalam bahasa Tagalok, kutipan Quezon itu berbunyi “Ang katapatan ko sa aking partido ay magwawakas sa pagsibol ng katapatan ko sa aking bansa."
Itu tahun 1941. Pada 22 Oktober 2009 di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika melantik 34 menteri kabinetnya, mengatakan hal yang hampir sama dengan yang dikemukakan Quezon.
SBY meminta para menteri, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, atau golongan.
SBY perlu wanti-wanti dari awal soal loyalitas ini karena sebanyak 19 dari 34 menteri berasal dari partai politik. Di antara mereka bahkan ada ketua umum parpol, yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menjadi Menteri Agama.
”Dari mana pun Saudara berasal, termasuk dari partai politik mana pun, saya berharap letakkanlah kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, atau pun golongan. Jangan di balik,” kata SBY.
Jelas, SBY yang pemerintahannya merupakan hasil koalisi multipartai, menekankan pentingnya loyalitas.
Monoloyalitas
Jika diamati sejarah kabinet masa Orde Baru, dari Kabinet Pembangunan I (1968-1973) sampai Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Presiden Soeharto bukan hanya menekankan pentingnya loyalitas, bahkan ia menuntut monoloyalitas dari para menteri-menterinya. Sebaliknya, Soeharto juga sangat loyal terhadap para menteri-menterinya.
Dalam buku ”Anatomi Indonesia Inc.”, Christianto Wibisono menulis bahwa Soeharto memberikan kepercayaan bulat dan tuntas kepada pembantu mandataris yaitu para menteri. Jarang dan tidak pernah ada menteri yang diberhentikan dalam masa jabatan, semuanya selamat melewati masa bakti mereka.
Soeharto sebagai atasan, kata Christianto, berani memilih, berani mempertanggungjawabkan pilihan, dan membela bawahan sebagai pembantu, mengambil alih tanggung jawab politis dari menteri yang bersangkutan apa pun kesalahannya.
Menurut Christianto, loyalitas tipe demikian ini dapat menumbuhkan esprit de corps yang tinggi dan juga loyalitas balik dari para menteri, sehingga mereka diharapkan akan memberikan ”imbalan” berupa kerja keras, prestasi tinggi atas ”kemurahan hati loyalitas” atasan yang telah mempercayakan sebagian hidup jutaan rakyat pada sektor tentu ke pundak menteri yang bersangkutan.
Jika loyalitas pimpinan yang demikian tinggi sampai disalahgunakan oleh para bawahan, maka menteri yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan kepentingan nasional yang mencolok, tentu menteri itu ”dosanya dobel”, karena sudah dibackingi dan diproteksi oleh wibawa Mandataris yang demikian loyal toh masih tega menyalahgunakan atau tidak melaksanakan tugas dengan baik.
Riwayat lima kali kabinet Orde Baru yang hampir tidak ada menteri pun yang diganti di tengah masa jabatan, masih menurut analisis Christianto Wibisono, membuktikan prinsip manajemen para menteri oleh presiden Soeharto itu berdasarkan pada monoloyalitas.
Presiden Soeharto berasumsi bahwa seorang menteri akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena telah dipercaya oleh mandataris.
Suka atau tidak suka, itulah sejarah kabinet Indonesia pada masa Orde Baru yang tidak bisa diabaikan. Manajemen para menteri oleh presiden Soeharto itu bisa dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Apa yang baik diambil. Apa yang buruk ditinggalkan.
Presiden adalah nakhoda
Kembali ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, menteri-menteri yang terpilih dari mana pun asalnya, harus loyal kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Mandataris MPR. Bukan hanya karena pepatah bijak ”loyalitas kepada partai harus berhenti kepada loyalitas kepada negara dimulai”, tetapi justru yang lebih utama karena sistim pemerintahan Indonesia menganut sistem kabinet presidensial.
Dengan sistem presidensial, maka dalam hubungan kerja pemerintahan, loyalitas dan pertanggungjawaban anggota kabinet harus diberikan kepada Presiden.
”Presiden adalah nakhoda. Loyalitas dan garis pertanggungjawaban Saudara adalah kepada Presiden, bukan kepada pemimpin partai politik,” kata SBY mengingatkan kabinetnya.
Apa yang disampaikan Presiden itu sebetulnya bukan hanya berlaku kepada para menteri, tapi juga berlaku kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia dalam Pemilu 2009 telah memilih SBY-Boediono sebagai nakhoda. Sang nakhoda telah memilih para pembantunya dengan seksama dan tidak gegabah, lewat proses fit and proper test yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.
Para pembantu presiden itu telah menandatangani kontrak sosial dan pakta integrita. Sudah diingatkan mengenai loyalitasnya. Sudah diwanti-wanti harus langsung kerja dan tidak ada masa bulan madu.
Oleh karena itu yang terbaik bagi bangsa ini adalah membiarkan nakhoda bersama para pembantunya membawa kita semua berlayar ke tujuan Indonesia lebih makmur, lebih stabil, aman sejahtera. Beri mereka waktu untuk berlayar dan berlabuh.
Jangan terlalu digrecoki. Hentikan sedu sedan itu.
(***)
http://www.antaranews.com/kolom/?i=1256365576
Selasa, 05 Januari 2010
Menonton Murdoch Menasehati China
Oleh : Akhmad Kusaeni
China memang kolosal. Negeri ini negeri besar yang suka mengadakan hal besar-besar untuk menunjukkan kebesarannya. Setelah sukses menyelenggarakan Olimpiade tahun lalu, kali ini China kembali menggelar pertemuan tingkat dunia bagi para pemilik, penerbit, dan CEO media yang dinamakan World Media Summit atau WMS pada 9-11 Oktober 2009.
Maka tumplek blek para tokoh pers di Beijing. Ada raja media Rupert Murdoch yang juga bos News Corporation. Ada David Schlesinger, Pemimpin Redaksi Thomson-Reuters dan Richard Sambrook, Direktur kantor berita BBC London. Ada juga Steve Marcopoto dari Turner Media Corporation dan Presiden Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik Ahmad Mukhlis Yusuf yang juga Dirut Perum LKBN ANTARA.
Pokoknya ramai deh. Ada sekitar 170 CEO media yang diundang. Dari Indonesia saja, selain Ahmad Mukhlis Yusuf tampak berbatik ria pada jamuan makan malam adalah Dahlan Iskan dari Jawa Pos Group dan Budiman Tanuredjo dari Kelompok Kompas Gramedia.
Saya beruntung juga bisa hadir di hingar bingarnya WMS dan menikmati Peking Duck di negeri asalnya sendiri.
Kumpul-kumpulnya para bos industri media itu mirip North Sea Jazz Festival. Satu persatu mereka tampil di panggung. Mereka menyampaikan pandangan mengenai berbagai hal yang dihadapi media, dari mulai dampak krisis ekonomi, pengaruh revolusi teknologi informasi, sampai masa depan media di tengah gandrungnya masyarakat akan internet, blog, facebook, twitter, mySpace, Youtube, dan jaringan sosial online lainnya.
Tepuk tangan riuh rendah terdengar begitu para selebriti media itu selesai pidato. Yang paling banyak menarik perhatian tentu saja Rupert Murdoch. Boleh jadi dia adalah bintang WMS.
Itu bukan saja karena Murdoch memiliki jaringan media yang bisa diakses di lima benua, menerbitkan 175 koran di seluruh dunia termasuk New York Post dan Times of London, dan menguasai 35 stasiun televisi termasuk industri film Twentieth Century Fox dan Fox Network.
Membuat panas kuping
Murdoch menjadi perhatian karena apa yang dikatakannya cukup membuat panas kuping pemimpin China. Di tengah merebaknya isu Internet diawasi dan dibatasi, serta Facebook dan YouTube ditutup aksesnya di negeri Tirai Bambu, Murdoch justeru meminta agar China lebih terbuka PADA era digital dan globalisasi sekarang ini.
”Dunia ingin China maju. Kami memahami bahwa tak ada tantangan besar global yang kita hadapi --seperti perubahan iklim, proliferasi nuklir, terorisme dan kemiskinan-- tidak akan bisa diatasi tanpa keterlibatan aktif dari China yang makmur dan berhasil. Untuk itu membuka diri PADA era digital sangat penting bagi China,” katanya.
Murdoch memberi sejumlah saran pribadi. China, katanya, akan banyak mendapat kritikan karena posisinya di panggung dunia sebagai superpower. Tapi, sebaiknya Beijing tidak terlalu reaktif berlebihan terhadap kritikan tersebut.
”Saya punya pengalaman pribadi mengenai masalah ini,” katanya.
”Di mesin pencari Internet anda bisa lihat sendiri bagaimana kritikan dan hujatan terhadap orang yang namanya Rupert Murdoch. Tapi itu hanya mitos dan akhirnya tidak terbukti,” katanya.
Jika diketik nama Rupert Murdoch di Google, misalnya, maka akan banyak ditemukan tulisan dan artikel negatif seperti pencinta perang, pendukung pemerintahan diktator, imperialist minyak, dan pengemplang pajak.
Murdoch merasa banyak dikritik karena dia punya pengaruh besar. Hanya orang-orang yang punya posisi dan pengaruh besar yang menjadi sorotan. Bukankan pepatah mengatakan bahwa makin besar dan makin tinggi pohon, makin keras pula mendapat terjangan angin. Kalau tidak mau diterpa angin kencang, cukup lah jadi rumput yang biasa terinjak dan diinjak.
Kritikan dan hujatan
Begitu juga dengan China yang sedang naik daun. Saat China naik sebagai pemain utama di panggung ekonomi dan politik dunia, menurut Murdoch, konsekuensinya adalah kritikan dan hujatan.
”Orang-orang media yang ada di ruangan ini pasti akan mengkritik China. Nasihat pribadi saya, jangan panas kuping dan menganggap itu terlalu pribadi,” katanya.
Entah karena nasihat Murdoch atau inisiatif sendiri, Presiden China Hu Jintao bersumpah untuk lebih membuka diri kepada media di dalam dan luar negeri.
”Pemerintah akan mengawal hak-hak dan kepentingan media asing dan terus memberikan fasilitas bagi wartawan internasional yang beroperasi di negeri ini,” katanya.
Hu menjanjikan semua kegiatan dan kebijakan pemerintah akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia juga mengizinkan media asing untuk meliput ke pelosok negeri itu.
”Itu kami lakukan karena media asing bisa membuat dunia memahami China dan membantu persahabatan rakyat negeri ini dengan masyarakat di luar China,” kata Hu yang dikenal sebagai arsitek China modern dan kebijakan pintu terbuka China.
Pada Januari 2007, China mengeluarkan aturan bagi peliputan Olimpiade yang memberikan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada media asing. Wartawan-wartawan asing boleh melakukan wawancara dan meliput secara bebas seperti pada gempa bumi di Sichuan bulan Mei 2008 dan keributan etnis di Urumqi.
Saat kerusuhan meledak pada 5 Juli 2009, sebanyak 200 wartawan asing melaporkannya secara langsung dari tempat kejadian. Itulah China yang berusaha makin terbuka dan ingin dimengerti oleh dunia. (*)
COPYRIGHT © 2009
China memang kolosal. Negeri ini negeri besar yang suka mengadakan hal besar-besar untuk menunjukkan kebesarannya. Setelah sukses menyelenggarakan Olimpiade tahun lalu, kali ini China kembali menggelar pertemuan tingkat dunia bagi para pemilik, penerbit, dan CEO media yang dinamakan World Media Summit atau WMS pada 9-11 Oktober 2009.
Maka tumplek blek para tokoh pers di Beijing. Ada raja media Rupert Murdoch yang juga bos News Corporation. Ada David Schlesinger, Pemimpin Redaksi Thomson-Reuters dan Richard Sambrook, Direktur kantor berita BBC London. Ada juga Steve Marcopoto dari Turner Media Corporation dan Presiden Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik Ahmad Mukhlis Yusuf yang juga Dirut Perum LKBN ANTARA.
Pokoknya ramai deh. Ada sekitar 170 CEO media yang diundang. Dari Indonesia saja, selain Ahmad Mukhlis Yusuf tampak berbatik ria pada jamuan makan malam adalah Dahlan Iskan dari Jawa Pos Group dan Budiman Tanuredjo dari Kelompok Kompas Gramedia.
Saya beruntung juga bisa hadir di hingar bingarnya WMS dan menikmati Peking Duck di negeri asalnya sendiri.
Kumpul-kumpulnya para bos industri media itu mirip North Sea Jazz Festival. Satu persatu mereka tampil di panggung. Mereka menyampaikan pandangan mengenai berbagai hal yang dihadapi media, dari mulai dampak krisis ekonomi, pengaruh revolusi teknologi informasi, sampai masa depan media di tengah gandrungnya masyarakat akan internet, blog, facebook, twitter, mySpace, Youtube, dan jaringan sosial online lainnya.
Tepuk tangan riuh rendah terdengar begitu para selebriti media itu selesai pidato. Yang paling banyak menarik perhatian tentu saja Rupert Murdoch. Boleh jadi dia adalah bintang WMS.
Itu bukan saja karena Murdoch memiliki jaringan media yang bisa diakses di lima benua, menerbitkan 175 koran di seluruh dunia termasuk New York Post dan Times of London, dan menguasai 35 stasiun televisi termasuk industri film Twentieth Century Fox dan Fox Network.
Membuat panas kuping
Murdoch menjadi perhatian karena apa yang dikatakannya cukup membuat panas kuping pemimpin China. Di tengah merebaknya isu Internet diawasi dan dibatasi, serta Facebook dan YouTube ditutup aksesnya di negeri Tirai Bambu, Murdoch justeru meminta agar China lebih terbuka PADA era digital dan globalisasi sekarang ini.
”Dunia ingin China maju. Kami memahami bahwa tak ada tantangan besar global yang kita hadapi --seperti perubahan iklim, proliferasi nuklir, terorisme dan kemiskinan-- tidak akan bisa diatasi tanpa keterlibatan aktif dari China yang makmur dan berhasil. Untuk itu membuka diri PADA era digital sangat penting bagi China,” katanya.
Murdoch memberi sejumlah saran pribadi. China, katanya, akan banyak mendapat kritikan karena posisinya di panggung dunia sebagai superpower. Tapi, sebaiknya Beijing tidak terlalu reaktif berlebihan terhadap kritikan tersebut.
”Saya punya pengalaman pribadi mengenai masalah ini,” katanya.
”Di mesin pencari Internet anda bisa lihat sendiri bagaimana kritikan dan hujatan terhadap orang yang namanya Rupert Murdoch. Tapi itu hanya mitos dan akhirnya tidak terbukti,” katanya.
Jika diketik nama Rupert Murdoch di Google, misalnya, maka akan banyak ditemukan tulisan dan artikel negatif seperti pencinta perang, pendukung pemerintahan diktator, imperialist minyak, dan pengemplang pajak.
Murdoch merasa banyak dikritik karena dia punya pengaruh besar. Hanya orang-orang yang punya posisi dan pengaruh besar yang menjadi sorotan. Bukankan pepatah mengatakan bahwa makin besar dan makin tinggi pohon, makin keras pula mendapat terjangan angin. Kalau tidak mau diterpa angin kencang, cukup lah jadi rumput yang biasa terinjak dan diinjak.
Kritikan dan hujatan
Begitu juga dengan China yang sedang naik daun. Saat China naik sebagai pemain utama di panggung ekonomi dan politik dunia, menurut Murdoch, konsekuensinya adalah kritikan dan hujatan.
”Orang-orang media yang ada di ruangan ini pasti akan mengkritik China. Nasihat pribadi saya, jangan panas kuping dan menganggap itu terlalu pribadi,” katanya.
Entah karena nasihat Murdoch atau inisiatif sendiri, Presiden China Hu Jintao bersumpah untuk lebih membuka diri kepada media di dalam dan luar negeri.
”Pemerintah akan mengawal hak-hak dan kepentingan media asing dan terus memberikan fasilitas bagi wartawan internasional yang beroperasi di negeri ini,” katanya.
Hu menjanjikan semua kegiatan dan kebijakan pemerintah akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia juga mengizinkan media asing untuk meliput ke pelosok negeri itu.
”Itu kami lakukan karena media asing bisa membuat dunia memahami China dan membantu persahabatan rakyat negeri ini dengan masyarakat di luar China,” kata Hu yang dikenal sebagai arsitek China modern dan kebijakan pintu terbuka China.
Pada Januari 2007, China mengeluarkan aturan bagi peliputan Olimpiade yang memberikan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada media asing. Wartawan-wartawan asing boleh melakukan wawancara dan meliput secara bebas seperti pada gempa bumi di Sichuan bulan Mei 2008 dan keributan etnis di Urumqi.
Saat kerusuhan meledak pada 5 Juli 2009, sebanyak 200 wartawan asing melaporkannya secara langsung dari tempat kejadian. Itulah China yang berusaha makin terbuka dan ingin dimengerti oleh dunia. (*)
COPYRIGHT © 2009
Rabu, 30 September 2009
Mobil Balap dengan Dua Busi
Oleh : Akhmad Kusaeni
Serba salah bagi Presiden. Mendiamkan saja kekosongan pimpinan KPK dianggap lepas tangan. Berinisiatif mencari pelaksana tugas untuk mengganti tiga pimpinan KPK non-aktif juga dituding sebagai intervensi. Bahkan ada yang tega mengatakan Presiden berusaha melemahkan KPK.
Niat baik saja ternyata tidak cukup. Barangkali pikiran presiden sederhana saja. Ini ada kekosongan menyusul non-aktifnya Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto serta Ketua KPK Antasari Azhar yang sudah ditetapkan jadi tersangka jauh-jauh hari sebelumnya. Praktis pimpinan KPK yang tersisa tinggal dua, yakni M Jasin dan Haryono Umar.
Supaya pemberantasan korupsi tetap "kenceng", pemerintah menganggap perlu segera ada pengganti Antasari, Chandra dan Bibit. Apa salahnya?
"Ibaratnya KPK itu seperti kereta yang ditarik lima ekor kuda. Lha, kalau kuda yang nariknya tinggal dua, apa kereta bisa jalan dengan kecepatan yang sama? Apa tidak ngos-ngosan?" kata mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.
Tamsil yang sama juga disampaikan Adnan Buyung Nasution, anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk masalah hukum. KPK itu ibarat mobil balap yang bisa melaju sangat cepat karena dilengkapi mesin ber-CC besar dengan lima busi yang bekerja prima.
"Apa jadinya kalau mobil balap itu businya tinggal dua?" tanya Buyung seusai pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Hotel Borobudur, Jumat lalu (25/9).
Seorang wartawan sambil terkekeh menyahut: "Kayak Bajaj dong Bang".
Siapa yang tinggal di Jakarta paham betul perangai Bajaj di jalanan Ibu kota. Selain jalannya lelet, konon hanya Tuhan yang tahu kalau Bajaj itu mau belok ke kiri atau ke kanan.
Persoalannya, KPK itu mau tetap jadi mobil balap atau Bajaj yang sering dicap sebagai sandal jepit jalanan?
Bisa ngebut
Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentu menginginkan KPK itu seperti mobil balap yang bisa ngebut dalam memberantas korupsi. Bukankah salah satu pencapaian SBY dalam lima tahun kepresidenannya yang pertama adalah keberhasilan dalam pemberantasan korupsi?
Iklan kampanye SBY, yang menarik hati pemilih, adalah "Katakan Tidak Pada Korupsi". Mana mungkin SBY mengkhianati tekadnya sendiri dan pencapaiannya sendiri? Melemahkan KPK berarti melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Dari kerangka pemikiran seperti itu, mestinya upaya mengisi kekosongan pimpinan KPK itu dinilai sebagai niat baik untuk menjaga stamina gerakan anti korupsi. Tak mungkin Haryono dan Jasin sendirian bisa memikul tugas berat KPK. Koruptor-koruptor masih bergentayangan untuk ditangkap. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa. Mereka antri untuk di-BAP dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili.
Dalam pertemuan dengan Tim Lima yang ditunjuk presiden untuk menjaring tiga pemimpin baru KPK, Haryono dan Jasin mengakui soal beratnya tugas mereka.
"Mereka berdua ikhlas jika ada pelaksana tugas pimpinan KPK," kata Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS, yang menjadi semacam koordinator Tim Lima, yang anggotanya Menteri Hukum Andi Mattalata, Taufiequrahman Ruki, Adnan Buyung Nasution, dan pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Meski ikhlas, ternyata mengisi kekosongan pimpinan KPK itu, bukan persoalan gampang karena begitu banyak seginya. Ini menyangkut masalah kewenangan, legalitas, dan yang lebih ramai adalah aspek politis dan politisasinya.
Supaya tidak dianggap sewenang-wenang, Presiden menugaskan Tim Lima untuk mencari orang-orang yang dianggap pas memimpin KPK. Mereka hanya diberi waktu satu pekan. Itu mirip tugas Bandung Bondowoso yang harus membangun 1.000 candi dalam waktu semalam. Berat namun menantang.
Tim Lima harus mendapatkan tiga nama sebelum tenggat 1 Oktober 2009. Siapa pun tiga nama itu, mereka harus bisa langsung bekerja, rekam jejak bagus dan tak punya cacat di mata publik, serta tak punya hambatan psikologis untuk bekerja sama dengan dua pimpinan KPK tersisa sekarang. Kriteria itu ditambah oleh Haryono dan Jasin: ketiga pendekar baru KPK itu harus independen.
Tak ada titipan
Artinya, Haryono dan Jasin ingin bahwa koleganya nanti bukan perpanjangan tangan presiden, apalagi itu nama "titipan".
"Di pundak kami tidak ada beban. Tidak ada titip-titipan," kata Koordinator Tim Lima Widodo AS saat bertemu dengan pimpinan media massa.
Di tangan Tim Lima lah nasib pemberantasan korupsi ke depan ditentukan. Polemik mengenai Perppu, tudingan intervensi dan pelemahan KPK, tarik menarik kepentingan, akan dengan sendirinya terkikis jika niat baik "menambah kuda pada kereta dan memberi busi pada mobil balap KPK" itu bisa dibuktikan pada kinerja lembaga superbody pemberantasan korupsi itu.
Kita tidak mau perdebatan mengenai Perppu, konflik cicak lawan buaya, justru menjadi moratorium bagi upaya pemberantasan korupsi. Tikus-tikus pencuri dan perampok uang negara akan bergembira, karena kucing yang mereka takuti sibuk ribut dan bertengkar dengan sesamanya.
Lebih baik kita menunggu dan memberi kesempatan kepada darah segar baru di KPK. Sebentar lagi akan diumumkan siapa-siapa pelaksana tugas pimpinan KPK itu. Tim Lima menjaring ratusan, mungkin ribuan nama yang masuk, lalu menyorongkan kepada presiden tiga nama yang terbaik.
Lalu tiga nama itu akan langsung tancap gas. Mobil balap pemberantasan korupsi, dengan full speed karena busi penggeraknya sudah kembali lima, segera unjuk gigi. Mungkin ada penangkapan-penangkapan koruptor baru, pengungkapan kasus baru, dan yang sudah pasti kasus Bank Century sudah menunggu. (***)
Serba salah bagi Presiden. Mendiamkan saja kekosongan pimpinan KPK dianggap lepas tangan. Berinisiatif mencari pelaksana tugas untuk mengganti tiga pimpinan KPK non-aktif juga dituding sebagai intervensi. Bahkan ada yang tega mengatakan Presiden berusaha melemahkan KPK.
Niat baik saja ternyata tidak cukup. Barangkali pikiran presiden sederhana saja. Ini ada kekosongan menyusul non-aktifnya Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto serta Ketua KPK Antasari Azhar yang sudah ditetapkan jadi tersangka jauh-jauh hari sebelumnya. Praktis pimpinan KPK yang tersisa tinggal dua, yakni M Jasin dan Haryono Umar.
Supaya pemberantasan korupsi tetap "kenceng", pemerintah menganggap perlu segera ada pengganti Antasari, Chandra dan Bibit. Apa salahnya?
"Ibaratnya KPK itu seperti kereta yang ditarik lima ekor kuda. Lha, kalau kuda yang nariknya tinggal dua, apa kereta bisa jalan dengan kecepatan yang sama? Apa tidak ngos-ngosan?" kata mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.
Tamsil yang sama juga disampaikan Adnan Buyung Nasution, anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk masalah hukum. KPK itu ibarat mobil balap yang bisa melaju sangat cepat karena dilengkapi mesin ber-CC besar dengan lima busi yang bekerja prima.
"Apa jadinya kalau mobil balap itu businya tinggal dua?" tanya Buyung seusai pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Hotel Borobudur, Jumat lalu (25/9).
Seorang wartawan sambil terkekeh menyahut: "Kayak Bajaj dong Bang".
Siapa yang tinggal di Jakarta paham betul perangai Bajaj di jalanan Ibu kota. Selain jalannya lelet, konon hanya Tuhan yang tahu kalau Bajaj itu mau belok ke kiri atau ke kanan.
Persoalannya, KPK itu mau tetap jadi mobil balap atau Bajaj yang sering dicap sebagai sandal jepit jalanan?
Bisa ngebut
Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentu menginginkan KPK itu seperti mobil balap yang bisa ngebut dalam memberantas korupsi. Bukankah salah satu pencapaian SBY dalam lima tahun kepresidenannya yang pertama adalah keberhasilan dalam pemberantasan korupsi?
Iklan kampanye SBY, yang menarik hati pemilih, adalah "Katakan Tidak Pada Korupsi". Mana mungkin SBY mengkhianati tekadnya sendiri dan pencapaiannya sendiri? Melemahkan KPK berarti melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Dari kerangka pemikiran seperti itu, mestinya upaya mengisi kekosongan pimpinan KPK itu dinilai sebagai niat baik untuk menjaga stamina gerakan anti korupsi. Tak mungkin Haryono dan Jasin sendirian bisa memikul tugas berat KPK. Koruptor-koruptor masih bergentayangan untuk ditangkap. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa. Mereka antri untuk di-BAP dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili.
Dalam pertemuan dengan Tim Lima yang ditunjuk presiden untuk menjaring tiga pemimpin baru KPK, Haryono dan Jasin mengakui soal beratnya tugas mereka.
"Mereka berdua ikhlas jika ada pelaksana tugas pimpinan KPK," kata Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS, yang menjadi semacam koordinator Tim Lima, yang anggotanya Menteri Hukum Andi Mattalata, Taufiequrahman Ruki, Adnan Buyung Nasution, dan pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Meski ikhlas, ternyata mengisi kekosongan pimpinan KPK itu, bukan persoalan gampang karena begitu banyak seginya. Ini menyangkut masalah kewenangan, legalitas, dan yang lebih ramai adalah aspek politis dan politisasinya.
Supaya tidak dianggap sewenang-wenang, Presiden menugaskan Tim Lima untuk mencari orang-orang yang dianggap pas memimpin KPK. Mereka hanya diberi waktu satu pekan. Itu mirip tugas Bandung Bondowoso yang harus membangun 1.000 candi dalam waktu semalam. Berat namun menantang.
Tim Lima harus mendapatkan tiga nama sebelum tenggat 1 Oktober 2009. Siapa pun tiga nama itu, mereka harus bisa langsung bekerja, rekam jejak bagus dan tak punya cacat di mata publik, serta tak punya hambatan psikologis untuk bekerja sama dengan dua pimpinan KPK tersisa sekarang. Kriteria itu ditambah oleh Haryono dan Jasin: ketiga pendekar baru KPK itu harus independen.
Tak ada titipan
Artinya, Haryono dan Jasin ingin bahwa koleganya nanti bukan perpanjangan tangan presiden, apalagi itu nama "titipan".
"Di pundak kami tidak ada beban. Tidak ada titip-titipan," kata Koordinator Tim Lima Widodo AS saat bertemu dengan pimpinan media massa.
Di tangan Tim Lima lah nasib pemberantasan korupsi ke depan ditentukan. Polemik mengenai Perppu, tudingan intervensi dan pelemahan KPK, tarik menarik kepentingan, akan dengan sendirinya terkikis jika niat baik "menambah kuda pada kereta dan memberi busi pada mobil balap KPK" itu bisa dibuktikan pada kinerja lembaga superbody pemberantasan korupsi itu.
Kita tidak mau perdebatan mengenai Perppu, konflik cicak lawan buaya, justru menjadi moratorium bagi upaya pemberantasan korupsi. Tikus-tikus pencuri dan perampok uang negara akan bergembira, karena kucing yang mereka takuti sibuk ribut dan bertengkar dengan sesamanya.
Lebih baik kita menunggu dan memberi kesempatan kepada darah segar baru di KPK. Sebentar lagi akan diumumkan siapa-siapa pelaksana tugas pimpinan KPK itu. Tim Lima menjaring ratusan, mungkin ribuan nama yang masuk, lalu menyorongkan kepada presiden tiga nama yang terbaik.
Lalu tiga nama itu akan langsung tancap gas. Mobil balap pemberantasan korupsi, dengan full speed karena busi penggeraknya sudah kembali lima, segera unjuk gigi. Mungkin ada penangkapan-penangkapan koruptor baru, pengungkapan kasus baru, dan yang sudah pasti kasus Bank Century sudah menunggu. (***)
Langganan:
Postingan (Atom)
